Operator pelayaran meminta dana bantuan yang diberikan Asian Development Bank (ADB) atau lembaga lainnya digelontorkan untuk percepatan modernisasi pelabuhan strategis di Indonesia. Hal itu akan meningkatkan daya saing logistik nasional lebih cepat.

Indonesian National Shipowners Association (INSA) menyebutkan kunci penurunan biaya logistik terdapat pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sektor angkutan laut melalui pelabuhan. Selama ini buruknya fasilitas pelabuhan kargo seperti lapangan penumpukan, dermaga, dan alat bongkar muat terbatas, akses keluar masuk, sampai buruh menjadi sumber utama mahalnya biaya logistik. INSA juga menegaskan setiap anggotanya siap berinvestasi menambah kapal dengan ukuran lebih besar berdasarkan ketersediaan infrastruktur dan muatan. Namun keinginan operator pelayaran meremajakan kapal masih menunggu pelabuhan Indonesia benar-benar diperbaiki.

Dalam catatan INSA, sekitar 60% dari 11.300 unit kapal niaga nasional termasuk usia untuk peremajaan. Anggota INSA selama ini menahan rencana peremajaan itu karena menunggu modernisasi pelabuhan dilakukan supaya kapal yang didatangkan bisa bermanfaat secara optimal.

Sebelumnya, ADB memberikan pinjaman program US$ 300 juta untuk mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui perbaikan konektivitas domestik dan internasional. ADB bekerja sama dengan pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan infrastruktur dan memperkuat akses bagi daerah miskin sehingga membuka jalan untuk pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu menjelaskan kebijakan yang dilakukan dalam   percepatan modernisasi pelabuhan strategis di Indonesia selama ini. Dana telah dikucurkan untuk perbaikan dan pengembangan pelabuhan nasional serta untuk mengatasi masalah dalam sistem logistik di jalur laut.

Meski demikian, memang perbaikan atau pembangunan pelabuhan dan sarana logitik laut tersebut masih belum memadai. Oleh karena itu, dalam program MP3I dicanangkan perbaikan atau pembangunan sekitar 1.324 pelabuhan di Indonesia yang akan diimplementasikan hingga 2025.

Selanjutnya, perlu diungkapkan sejumlah program yang telah dilakukan Kemenhub dalam memperbaiki atau membangun pelabuhan dan sarana logistik, misalnya penambahan jumlah kapal perintis antar pulau serta perbaikan pelabuhan antar pulau di sejumlah daerah.

Terkait bantuan ADB atau lembaga internasional, Kemenhub akan berusaha mendorong pemerinah untuk menggunakan dana tersebut untuk perbaikan atau pembangunan pelabuhan di dalam negeri. Selain itu terobosan dan upaya akan terus dilakukan Kemenhub untuk mendorong peningkatan perbaikan atau pembangunan pelabuhan di Indonesia untuk jangka pendek, menengah dan panjang. (JAB)