Aceh - Arus wisatawan ke Indonesia untuk mengunjungi berbagai destinasi wisata di nusantara, menunjukkan tren yang meningkat, seiring gencarnya Pemerintah menggenjot sektor pariwisata sebagai lokomotif pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2023-2024.

Melalui pencanangan Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) pada akhir Desember 2022 lalu, memotivasi berbagai daerah khususnya yang memiliki aneka destinasi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di daerahnya. Tak terkecuali dilakukan juga oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa (DI) Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Dari data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Provinsi DI NAD tercatat memiliki potensi kebudayaan dan pariwisata yang meliputi 739 objek wisata, 1.137 situs bangunan cagar budaya, serta berbagai keragaman kuliner dan potensi alam lainnya.

Provinsi DI NAD memiliki prasarana penunjang pariwisasata daerah yang meliputi 535 pemandu wisata, 172 kelompok sadar wisata, 619 hotel bintang/non bintang, 112 biro perjalanan wisata, 126 usaha cenderamata, serta 1.779 restoran, rumah makan, kafe, biro perjalanan, dan toko souvenir.

Upaya Meningkatkan Minat Kunjungan Wisatawan

Kendati kaya akan destinasi wisata dan didukung prasarana sektor pariwisata, DI Aceh yang dijuluki Serambi Makkah, belakangan ini terbilang masih kurang diminati wisatawan lokal maupun asing untuk berkunjung di daerah ini. Dari data Disbudpar Aceh, pada tahun 2022, tercatat jumlah wisatawan yang berkunjung 886757 orang, yang meliputi wisatawan asing 4.318 orang dan jumlah wisatawan lokal 882.439 orang. Jumlah ini dirasakan masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi yang ada.

Minimnya arus wisatawan asing maupun lokal ke DI Aceh, bisa jadi terkendala oleh banyak hal, salah satunya yang ekstrim tiga tahun belakangan ini adalah serangkaian kebijakan mobilitas orang di saat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.

Ketika serbuan Virus SARS-Cov 2 sudah mereda, Pemerintah membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Sultan Iskandar Muda yang sempat ditutup oleh kebijakan PPKM Level 2-4, untuk wilayah DI Aceh yang kaya dengan destinasi wisata ini. Namun usai kebijakan PPKM dicabut oleh Pemerintah, tidak serta merta geliat pariwisata dan perekonomian kembali pada posisi normal kembali.

Melalui Gerakan Gernas BBWI, Pemda DI Aceh berupaya meningkatkan arus wisatawan lokal/asing untuk mengunjungi destinasi wisata di ujung utara NKRI ini, yang tidak kalah menarik dengan daerah lain di nusantara.

Dukungan Pemerintah Pusat

Salah satu upaya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan adalah dengan meningkatkan geliat industri pariwisata di DI NAD dengan mengembangkan dan membangun sarana dan prasarana infrastrutur transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, dan kereta api, khususnya dari/ke daerah destinasi wisata di DI NAD. Langkah ini diharapkan dapat memantik dan memacu pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di wilayah tersebut.

Berkomitmen Menigkatkan Konektivitas Transportasi

Komitmen Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan merupakan jalan panjang yang akan dilalui bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi DI NAD untuk meningkatkan konektivitas transportasi di wilayah tersebut melalui pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana semua moda transportasi, baik transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara.

“Aceh adalah suatu provinsi yang memiliki potensi luar biasa. Untuk itu harus dibuat satu konektivitas transportasi yang lebih baik bagi masyarakat Aceh,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat berkunjung ke provinsi DI NAD awal bulan Februari lalu.

Menhub Budi menjelaskan ihwal komitmennya tersebut bermula dari asiprasi yang dikemukakan Pejabat Gubernur DI NAD yang ingin meningkatkan layanan moda transportasi di Aceh untuk mempermudah arus wisata dan perekonomian di daerahnya.

Menhub Budi lantas mengajak para Direktur Jenderal di lingkungan Kantor Kementerian Perhubungan untuk berkordinasi dan melakukan komunikasi langsung dengan jajaram Pemerintah Daerah Provinsi DI NAD. “Saya mengajak para Dirjen hadir di Aceh untuk bisa berkoordinasi secara langsung,” ujar Menhub usai melakukan rapat koordinasi bersama dengan Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki di kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu.

Kementerian Perhubungan berencana melakukan sejumlah pembenahan di berbagai sektor transportasi di Provinsi DI Aceh. Di sektor perhubungan laut, Menhub melihat peran yang penting transportasi laut dalam menciptakan konektivitas antar pulau di wilayah Provinsi DI NAD. Konektivitas transportasi akan mempermudah arus wisatawan masuk dan dapat meningkatkan geliat perekonomian di wilayah tersebut. Konektivitas transportasi juga memudahkan masyarakat melakukan berbagai kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah DI NAD.

Langkah Awal Melakukan Konsolidasi

Upaya pembangunan, pembenahan, dan pengembangan sarana transportasi akan terus dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan. Langkah awal tersebut diawali dengan melakukan konsolidasi dengan sejumlah otoritas pelabuhan yang ada di Provinsi DI Aceh dan mendiskusikan agar pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DI NAD. “Bila BUMD yang mengelola, kita harapkan jasa pengelolaan dapat memberikan nilai tambah ekonomi daerah,” dalih Menhub.

Selain take over manajemen pelabuhan di DI NAD oleh BUMD, Menhub Budi sepakat dengan harapan Pj Gubernur Aceh untuk membangun dry port, dengan harapan akan semakin membuat harga barang/logistik di DI Aceh semakin kompetitif.

Selanjutnya, yang perlu dikembangkan lebih massif lagi adalah pengembangan infrastruktur transportasi di sektor transportasi udara, Menhub justru melihat perlunya upaya meningkatkan frekuensi dan menambah rute penerbangan perintis di kawasan tersebut. “Kami akan mengajak para kepala daerah bersama-sama memberikan subsidi berupa block seat kepada maskapai agar tidak merugi. Kita bisa lakukan subsidi selama tiga bulan di awal,” jelasnya.

Selain itu Menhub juga akan mengupayakan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan (direct flight) haji dan umroh dari Aceh. “Kita usahakan frekuensinya terus bertambah dari satu kali seminggu, nantinya bisa 2-3 kali dalam seminggu,” ucap Menhub.

Butuh Dukungan Pemda untuk Kelancaran Pembangunan

Untuk merealisasikas komitmennya itu, Menhub berharap, keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendukung kelancaran pembangunan sektor transportasi di daerah Aceh, mulai dari tahap perencanaan hingga operasional/pembangunan.

Menhub memberi contoh dukungan yang diperlukan seperti pembebasan lahan, penyediaan jalan akses, serta tata ruang, dan perizinan. Juga dukungan operasional seperti mendukung dalam hal mengatur keseimbangan muatan balik kapal tol laut melalui komoditas unggulan yang ada di daerah.

Untuk sektor transportasi udara, Menhub mengungkapkan perlunya dukungan subsidi block-seat untuk keberlanjutan penerbangan dan juga pemberian subsidi angkutan massal perkotaan melalui skema Buy The Service (BTS).

Usai kunjungannya di Banda Aceh, Menhub bertolak ke Lhokseumawe meninjau Pelabuhan Pupuk Iskandar Muda yang merupakan pelabuhan barang/logistik untuk sejumlah perusahaan pupuk, petrokimia, dan kimia lain.

Saat berkunjung ke Pelabuhan Kuala Langsa, Menhub mengungkapkan pihaknya akan mempersiapkan pekerjaan pengerukan alur di pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) tersebut.

Pekerjaan ini, menurut Menhub, mulai dilaksanakan tahun anggaran 2023 ini dengan kolaborasi antara Kemenhub (Direktorat KPLP Ditjen Perhubungan Laut), Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan PT Pelindo (BUMN).

Pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa dilakukan sampai kedalaman -5.5 mLWS, dengan estimasi volume keruk 197,7 ribu m2. “Pengerukan yang dilakukan guna mendukung aspek keselamatan alur pelayaran,” tukas Menhub.

Pengerukan Pelabuhan Sesuai Rencana Induk Pelabuhan

Saat di Kuala Langsa, Menhub menjelaskan bahwa pengerukan pelabuhan yang dilakukan saat ini telah sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan (RIP Periode 2023-2024). Tujuannya adalah untuk memperlancar arus konektivitas transportasi antar pelabuhan serta meningkatkan volume pergerakan barang maupun daya saing di Pelabuhan Kuala Langsa. Pasalnya, di Pelabuhan Kuala Langsa terjadi pengendapan lumpur yang akut hingga kedalamannya tinggal 3 meter membuat kapal tol laut tidak bisa masuk dan bersandar. “Kami harap pasca proses pengerukan selama 4-5 bulan, kapal-kapal niaga bisa keluar dan masuk Pelabuhan Kuala Langsa dengan lancar sehingga arus ekonomi makin menggeliat," ujarnya.

Menhub berharap, Pemerintah Kota Langsa dan Pemprov NAD dapat mendukung kelancaran pengerukan Pelabuhan Kuala Langsa sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan pelabuhan dapat berfungsi secara optimal untuk mendukung geliat perekonomian di wilayah tersebut.

Direvitalisasi Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon

Selanjutnya, Menhub mengunjungi Terminal Tipe A Paya Ilang Takengon di Kabupaten Aceh Tengah. Terminal Paya Ilang Takengon ini telah direvitalisasi oleh Kemenhub pada tahun 2021 dan telah baru diselesaikan pada tahun 2022 dengan menggunakan dana APBN sebesar Rp 20 miliar.

Terminal ini memiliki luas areal sekitar 9.792 m2 dan melayani Perusahaan Otobus (PO) AKAP tujuan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Menhub sempat melihat sejumlah fasilitas terminal meliputi area pengendapan bus, jalur kedatangan bus, jalur keberangkatan bus, ruang tunggu penumpang, kantor pengelola, dan area komersial.

Menhub berbesar hati mengamati aktivitas di Terminal Tipe A Paya Ilang rata-rata kendaraan bus AKAP yang datang dan berangkat sebanyak 5 bus/hari dengan jumlah penumpang bus AKAP rata-rata 107 orang/hari. Jumlah rata-rata kendaraan AKDP yang datang dan berangkat adalah 23 kendaraan/hari dan jumlah penumpang AKDP rata-rata adalah 142 orang/hari.

Ke depannya, Menhub optimis, dengan selesaikanya revitalisasi Terminal Paya Ilang Takengon akan memperlancar arus konektivitas orang dan barang antar provinsi maupun wilayah sehingga akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta mendukung sektor pariwisata setempat seperti Pantai Terong, Pantai Menye, Danau Laut Tawar, Goa Loyang Koro, Air Terjun Mengaya, serta potensi hasil bumi dan pertanian berupa Kopi Arabica Gayo yang sangat terkenal.

Usai berkunjung ke Terminal Bus Paya Ilang Takengon, Menhub lanjut berkunjung ke Bandara Rembele. Bandara yang berada di ketinggian pegunungan wilayah Aceh Tengah ini mempermudah konektivitas transportasi bagi masyarakat di wilayah Aceh Tengah.

"Alhamdulillah, saya sudah mengunjungi Terminal Tipe A di Takengon dan Bandara Rembele, lokasinya indah, udaranya sejuk, dan potensinya banyak yang bisa dikembangkan,” ujar Menhub, seraya menjelaskan potensi yang dimaksud adalah produk kerajinan khas Batik Kerawang Gayo dan Kopi Gayo yang mashur.

Lebih lanjut, Menhub Budi menyampaikan rencana pembangunan dry port di atas lahan seluas 4 hektar dengan kolaborasi antara Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam, Pemkab Bener Meriah, dan Pemkab Aceh Tengah. Selain itu, Menhub mendorong Forkopimda agar menggali potensi pariwisata tanah Gayo.

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Berkelanjutan Guna Tingkatkan Konektivitas

Pada tahun 2023, Menhub memaparkan total alokasi anggaran pembangunan dan pengembangan sektor transportasi di Provinsi Aceh sebesar Rp. 458,8 Miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan 16,34 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp. 394,36 Miliar.

Atas kunjungan kerja Menhub dan rombongan para Dirjen, Pj Gubernur DI Aceh Achmad Marzuki mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas komitmennya untuk membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi dalam upaya meningkatkan konektivitas di Provinsi DI NAD. Langkah ini akan memberi harapan bagi geliatnya pariwisata dan perekonomian di wilayah Serambi Mekah untuk tumbuh dan berkembang. (AS/IS/RY/HG)