Jakarta – Sebagai negara kepulauan dengan 17.380 pulau, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem logistik yang merata hingga ke wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan (3TP). Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memperkuat konektivitas melalui angkutan laut dan udara.
Meski begitu, di balik upaya tersebut masih ada tantangan lainnya yakni ketimpangan muatan balik atau trade imbalance dari kawasan timur Indonesia. Persoalan ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efisiensi distribusi logistik nasional. Banyak kapal maupun pesawat yang telah mengangkut kebutuhan pokok ke wilayah 3TP, tetapi kembali ke pelabuhan atau bandara asal dengan kapasitas muatan yang belum optimal.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Budi Mantoro, mengatakan pemerintah terus menghadirkan layanan transportasi laut untuk menjangkau daerah-daerah yang belum dilayani secara komersial.
"Melalui Kementerian Perhubungan, menghadirkan beberapa kegiatan yaitu terkait subsidi. Subsidi untuk angkutan penumpang dan barang yaitu perintis ada 107 kapal yang melayani ke daerah-daerah yang lebih terpencil," ucap Budi dalam podcast HubTalks episode 24, Selasa (30/6).
Selain kapal perintis, pemerintah juga memberikan subsidi angkutan barang menggunakan kontainer untuk membantu distribusi logistik ke berbagai daerah.
"Dan selain perintis pemerintah juga memberikan subsidi untuk angkutan barang yang menggunakan container ke berbagai daerah," ujar Budi.
Dari sektor udara, Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara, Yudhonur Setyaji Paridjo, menjelaskan bahwa Kemenhub juga memperkuat konektivitas melalui jaringan penerbangan perintis dan angkutan udara kargo.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terus berkomitmen untuk memperkuat konektivitas udara melalui pengembangan jaringan rute penerbangan. Juga melalui peningkatan kapasitas angkutan udara serta penyelenggaraan pelayanan penerbangan perintis dan angkutan udara kargo," jelas Yudhonur dalam kesempatan yang sama, Selasa (30/6).
Yudhonur menyebutkan, saat ini terdapat 328 rute penerbangan perintis penumpang dan 57 rute angkutan kargo yang melayani wilayah-wilayah prioritas.
"Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, saat ini layanan angkutan udara perintis penumpang mencakup 328 rute, sedangkan angkutan kargo perintis melayani 57 rute."
Untuk memastikan distribusi barang berjalan lebih efisien tanpa membebani biaya operasional transportasi, Kemenhub menerapkan konsep Hub (pelabuhan / bandar udara utama) and Spoke (pelabuhan / bandar udara pengumpan) baik di sektor laut maupun udara. Sistem ini memanfaatkan pelabuhan atau bandara utama sebagai pusat konsolidasi barang sebelum didistribusikan ke wilayah yang lebih kecil.
Budi Mantoro menjelaskan konsep tersebut memungkinkan pengiriman logistik dilakukan secara lebih efisien dibandingkan mengirim barang langsung ke setiap daerah tujuan.
"Jadi kalau kita bicara Hub bisa disebut simpul utama ya. Simpul utama atau pelabuhan utama. Kemudian Spoke itu simpul pengumpan. Jadi memang pelabuhan-pelabuhan yang sudah besar atau mempunyai sisi komersil yang sudah maju," ucapnya.
Sementara itu, Yudhonur mengatakan konsep serupa juga diterapkan di sektor penerbangan agar operasional maskapai tetap efisien.
"Kalau di kami memang juga konsep untuk Hub ini berfungsi sebagai konsolidator di mana semuanya masuk ke situ untuk didistribusikan ke Spoke-nya, ke bandar udara yang lebih kecil."
Meski konektivitas terus diperluas, Budi mengakui tantangan terbesar justru muncul ketika kapal kembali dari wilayah timur Indonesia.
"Tantangannya sebetulnya koordinasi. Jadi itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau tidak ada peran serta dari teman-teman atau kementerian lembaga lain dan pemerintah daerah," ucap Budi.
Menurutnya, salah satu persoalan utama adalah bagaimana mengisi ruang kosong kapal saat kembali ke pelabuhan asal.
"Contohnya bagaimana mengisi muatan balik atau return cargo sehingga perlu peran pemerintah daerah itu misalnya untuk mengedukasi pada masyarakat,"lanjutnya.
Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal agar layak dipasarkan ke daerah lain. Optimalisasi komoditas daerah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi distribusi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
"Contohnya muatan yang mungkin saat ini pisang, tapi kalau bisa edukasi bisa dibuat keripik, kemudian kelapa juga sudah mulai dibuat kopra atau yang lain yang istilahnya sudah lebih punya nilai," ucap Budi.
Selain pengolahan produk, penyediaan infrastruktur pendukung seperti cold storage juga dinilai penting agar hasil perikanan dapat bertahan lebih lama sebelum dikirim.
"Kemudian juga dari pemerintah daerah ini juga harus bisa memberikan edukasi lagi terkait dengan tersedianya cold storage misalnya untuk nelayan yang mengumpulkan ikannya dulu di cold storage sehingga bisa ditahan lama kemudian bisa dikirim ke pelabuhan yang berikutnya," jelas Budi.
Senada dengan sektor laut, Yudhonur menilai ketimpangan muatan balik menjadi tantangan hampir di semua moda transportasi.
"Kalau trade imbalance menurut kami itu menjadi tantangan dari setiap moda transportasi karena kami rasa keterisian muatan balik tidak hanya di perhubungan laut, tapi di perhubungan udara bahkan mungkin di transportasi darat dan kereta juga menjadi challenge tersendiri," ucap Yudhonur.
Ia menambahkan, pembangunan konektivitas tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat menjadi faktor penting agar sistem logistik nasional berjalan lebih efektif.
"Kalau menurut kami hal yang cukup penting untuk dilakukan dari sisi sudut pandang transportasi udara untuk terkait dengan logistik ini adalah kolaborasi."
Penguatan konektivitas antarmoda, digitalisasi layanan, serta optimalisasi potensi komoditas daerah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan muatan balik dari wilayah 3TP. Dengan demikian, transportasi laut dan udara tidak hanya menjadi penghubung antardaerah, tetapi juga menjadi penggerak pemerataan ekonomi dan penguatan rantai logistik nasional. (BKIP-ADT/HG/ME/FM)