Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Kamis, 17 November 2022

9999 x Dilihat

Kolaborasi Global Dukung Pembangunan Infrastruktur Transportasi Nasional

JAKARTA –Perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diadakan di Bali pada tanggal 16-17 November 2022 memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Setidaknya, dalam forum tersebut digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengajak negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok negara G20 berkolaborasi dan meningkatkan kerjasama investasi di bidang ekonomi dengan Indonesia, khususnya dalam pengembangan infrastruktur transportasi.

Amerika Serikat misalnya, melalui Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menegaskan komitmennya untuk berinvestasi di Indonesia. Kali ini komitmen tersebut terkait dengan pengembangan transportasi senilai hampir US$ 700 juta atau hampir Rp 10,8 triliun.

Dalam pembukaan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang dikutip berbagai media internasional tersebut, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan komitmen investasi Amerika Serikat tersebut akan dikucurkan salah satunya adalah untuk investasi di sektor transportasi.

Kolaborasi Global

Sebelumnya, Jepang dan Inggris juga telah menyatakan minatnya untuk berpartisipasi pada proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta. Demikian juga dengan Pemerintah Korea Selatan. Kedua negara (Indonesia – Korea Selatan) telah menandatangani nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 dengan lintas Fatmawati-Kampung Rambutan.

MoU yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pada kegiatan 28th ASEAN Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali.

Menhub Budi Karya Sumadi pada kesempatan pertemuan bilateral dengan perwakilan pemerintah Korea Selatan saat itu mengatakan, Indonesia dan Korsel memiliki hubungan yang dekat. Kedua negara secara intensif membuka berbagai peluang kerja sama, termasuk di sektor transportasi. “Saya melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan pada bulan Juni 2022 lalu, untuk membuka peluang kerja sama dengan pemerintah Korsel. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Korsel, akhirnya kedua negara telah mencapai kesepahaman bersama dengan ditandatanganinya MoU,” ujar Menhub.

Menhub Budi Karya Sumadi berharap MoU dengan Korsel menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, yang dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga sebagai moda transportasi publik yang ramah lingkungan, sehingga mampu mengurangi polusi dan meningkatkan kualitas udara bersih. “Kedua negara akan terus meningkatkan kerja sama tidak hanya di sektor perkeretaapian, tetapi juga di sektor darat, laut, dan udara,” tuturnya.

Kolaborasi dan keikutsertaan berbagai negara maju terhadap pembangunan infrastruktur transportasi nasional dalam bentuk investasi tersebut memberikan harapan yang besar terhadap percepatan pembangunan transportasi nasional.

Pendanaan Kreatif Non APBN

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kesempatan dan momentum pertemuan dengan negara-negara maju lainnya gencar mengajak berbagai negara tersebut untuk berinvestasi dan berkolaborasi di berbagai bidang kegiatan perekonomian, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur transportasi nasional yang kini sedang digalakkan oleh Pemerintah.

Langkah ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara, di tengah keterbatasan APBN.

Presiden Jokowi terus meminta dan mendorong jajarannya khususnya di Kementerian Perhubungan untuk terus mendorong peningkatan kerja sama di sektor transportasi dengan banyak negara agar percepatan pembangunan dan pengembangan transportasi nasional dapat terus dilakukan di tengah terbatasnya anggaran yang disediakan Pemerintah.

Selanjutnya, Menhub melakukan berbagai pertemuan dan kolaborasi dengan banyak negara yang saat ini berkeinginan untuk melakukan investasi membangun infrastruktur transportasi di Indonesia. “Kita harus memanfaatkan peluang tersebut,” ujar Menhub.

Ketika pertemuan dengan Jepang, Menhub membicarakan sejumlah pembangunan yang telah dan akan dikerjasamakan oleh kedua negara, di antaranya yakni MRT, Pelabuhan Patimban, pembangunan proving ground, kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya, dan kerja sama pengembangan infrastruktur laut dan SDM-nya.

“Nota kesepahaman dengan Jepang terkait kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Phase 1 telah ditandatangani. Ini menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT Jakarta dan saya meyakini dengan pengalaman kerja sama antar kedua negara dalam proyek MRT sebelumnya, pembangunannya akan dapat berjalan lancar,” ujar Menhub.

Sementara, dengan Korsel membahas sejumlah pembangunan yang telah dan akan dikerjasamakan dengan Korsel, antara lain pengembangan MRT Jakarta dan LRT Jakarta, potensi kerja sama pembangunan di sektor laut dan udara, serta pengembangan SDM sektor transportasi. “Nota kesepahaman dengan Pemerintah Korsel tentang pembangunan MRT Jakarta Fase 4 telah ditandatangani. Semoga ke depannya kerja sama kedua negara semakin intensif dilakukan,” tutur Menhub.

Harus Kreatif

Di tengah terbatasnya anggaran yang disediakan Pemerintah (APBN) untuk meningkatkan dan mengembangkan sektor transportasi di Indonesia, Menhub Budi Karya Sumadi terus mengajak jajarannya untuk kreatif menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, dengan melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas serta mendorong pendanaan kreatif yang tidak bergantung pada APBN (Non APBN) dengan mengajak swasta dan stakeholder lainnya, serta mendorong investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di sektor infrastruktur transportasi di Indonesia.

Menurut Menhub, upaya-upaya ini perlu dilakukan agar kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi tetap dapat terpenuhi dan upaya Pemerintah untuk terus berusaha maksimal memastikan pelayanan transportasi kepada masyarakat dapat terus meningkat dan dapat terus berjalan dengan baik. (IS/AS/RY/HG)

.

Jajak Pendapat

Kementerian Perhubungan RI

Bagaimana proses pelayanan pengaduan di Kementerian Perhubungan?

Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
  MENU