Jakarta – Di penghujung masa kerja Kabinet Indonesia Maju, yang tersisa 14 bulan hingga Oktober 2024, Kementerian Perhubungan terus bekerja keras untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur yang strategis/prioritas sekaligus mencari pembiayaan kreatif / non APBN, untuk pembangunan dan pengembangan sektor transportasi nasional.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan adanya proyek-proyek prioritas pembangunan infrastruktur transportasi nasional yang diutamakan harus selesai dengan tenggat waktu sebelum HUT ke-79 Republik Indonesia.

Adapun proyek-proyek pembanguan infrastruktur transportasi yang mendesak digarap adalah berada di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, sektor infrastruktur di IKN harus sudah siap dalam mendukung penyelenggaraan HUT RI pada tahun 2024 di Ibukota Baru Nusantara tersebut.

Menhub Budi Karya berjanji akan mendukung visi dan misi Presiden Joko Widodo, dengan segala upaya merealisasikan pembangunan proyek–proyek infrastruktur transportasi hijau berkelanjutan yang menjadi prioritas di IKN yang tertuang dalam Renstra Kemenhub 2020-2024.

“Kami memiliki kebijakan yang selaras dengan kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo guna membangun sektor transportasi Indonesia,” kata Menhub. sembari mengemukakan tekadnya.

“Kami harus lebih serius dalam mengembangkan dan membangun kerjasama Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha lain,” tegasnya

Meskipun Presiden Jokowi juga memberi tanggungjawab lain agar Kemenhub mencari pembiayaan proyek-proyek infrastruktur transportasi di luar alokasi dana APBN melalui kerjasama dengan pihak ketiga PMA maupun PMDN – baik BUMN maupun swasta, yang saling menguntungkan.

Tugas dan tanggung jawab yang berat, ditambah dengan tengat waktu yang pendek, hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menganggap perlu untuk memperkuat kelembagaan dengan membentuk unit kerja baru bernama Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT). “Kami memperkenalkan PPIT sebagai simpul pembiayaan kreatif, yang diharapkan dapat menjadi pendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia,” ujar Menhub.

Seraya menjelaskan, Menhub menyebutkan, dengan adanya simpul pembiayaan kreatif akan membantu kementeriannya mengurangi ketergantungan pembiayaan melalui APBN.

Menhub juga menambahkan alasan dibentuknya simpul pembiayaan kreatif dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi yang besar serta perlunya mempercepat realisasi kerjasama pemerintah dengan badan usaha.

Sekilas dipaparkan profil PPIT sebagai unit kerja penunjang di lingkungan Kemenhub yang dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II.A dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.

Lebih lanjut Menhub memaparkan, Rencana Strategis (Renstra) Kemenhub 2020-2024, yang akan membutuhkan pembiayaan infrastruktur transportasi mencapai Rp1,288 triliun. Sementara kemampuan fiskal/APBN hanya sebesar Rp227 triliun atau hanya 18% dari total kebutuhan.

“Kita berharap adanya gapantara kebutuhan dan kemampuan dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur transportasi akan semakin berkurang,” kata Menhub. Asalkan, lanjut Menhub, kita para pemangku kepentingan bersama-sama mau melaksanakan pembiayaan kreatif, pungkasnya.

Kemenhub tidak bisa sendiri, dalih Menhub, untuk mendorong pembiayaan kreatif. “Kita perlu kolaborasi dan sinergi yang baik antara lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) dan lain,” ungkapnya

Dengan kerjasama antar lembaga /instansi, Menhub mengakui semakin terbuka wawasannya yang tadinya hanya tahu untuk membangun, “Kini kami jadi mengetahui bagaimana mengeksplor agar aset negara lebih bernilai sehingga dapat memberikan manfaat secara optimal bagi masyarakat,” pungkasnya.

Karena keadaan demikian, Menhub mendorong jajarannya untuk terus belajar dan menambah pengetahuan tentang berbagai skema pembiayaan kreatif, seperti : Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), Kerjasama Pemanfaatan Infrastruktur (KSPI), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), pinjam pakai, sewa, dan lain sebagainya.

Kehadiran PPIT, harap Menhub, dapat mempercepat realisasi kerjasama dengan pelibatan berbagai pihak baik itu BUMN/BUMD maupun badan usaha swasta. “Kita ingin sektor non Pemerintah turut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur transportasi dan bersama-sama membangun bangsa,” ungkapnya.

Belakangan ini, Menhub memaparkan 16 proyek prioritas di sektor transportasi, yang dikerjakan bersama-sama melalui pembiayaan kreatif yang dikelompokan dalam beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut ; tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, serta tahap operasi.

Adapun pada tahap perencanaan, ada 5 (lima) proyek yang tercatat, meliputi:: Bandara Bintan Unsolicited, Bandara Komodo, Back Area Patimban, MRT Fase IV, dan LRT Bali Fase 1.

Selanjutnya, 6 (enam) proyek dalam tahap persiapan, di antaranya: KA Prabumulih-Tarahan,Pelabuhan Baubau Bandara Singkawang, Terminal Tipe A Betan Subing, Lampung, Terminal Tipe A Purabaya , Jawa Timur, dan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad.

Kemudian 2 (dua) proyek dalam tahap transaksi, adalah Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Patimban. Lantas, 2 (dua) proyek dalam tahap konstruksi yaitu: Bandara Kediri dan Proving Ground Bekasi. Terakhir, 1 (satu) proyek dalam tahap operasi yaitu KA Makassar-Parepare.

Prioritas pengerjaan proyek-proyek di sektor transportasi akan terus berkembang mengikuti atau sesuai kebutuhan mobilitas masyarakat dan barang akan layanan moda transportasi darat, laut udara dan kereta api di wilayah perkotaan, antar kota atau antar propinsi (AKAP) dalam upaya mengokohkan konektivitas dan meningkatkan perekonomian daerah.

Seiring kegiatan Peluncuran Simpul Pembiayaan Kreatif ini, juga dilakukan Penandatangan Nota Kesepakatan antara Kementerian Perhubungan dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) mengenai pemberian dukungan dalam upaya penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif. MoU ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto dan Dirut Pt PII Muhammad Wahid Sutopo.

Selain itu, juga dilakukan pemberian apresiasi dari Kemenhub kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas dukungannya dalam mendukung pembiayaan kreatif penyediaan sejumlah moda transportasi umum massal dan infrastruktur transportasi, di kawasan Jabedetabek. Penghargaan diserahkan oleh Menhub kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Harapan Menhub, dukungan serupa yang diberikan Pemda DKI Jakarta, juga datang dari Pemda dan BUMN/BUMD lain, untuk ikut berpartisipasi dalam program penyedian infrastruktur transportasi bagi masyarakat sesuai program kerja pemerintah melalui pembiayaan kreatif “Kita bisa mewujudkan sektor transportasi yang baik bila kita laksanakan bersama-sama,” pesan Menhub mengakhiri. (AS/IS/SHL/HG)