JAKARTA – Transportasi laut memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang, termasuk untuk mempersatukan Indonesia yang penuh dengan keberagaman, baik keberagaman agama, suku, budaya, ras maupun bahasa.

Selain itu, transportasi laut juga menjadi infrastruktur penting dalam rangka menggerakkan laju dan roda perekonomian Indonesia, khususnya di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Sehingga, transportasi laut sangat penting dalam menggerakan roda ekonomi terutama dalam hal penghubung berbagai kegiatan perekonomian dan pembangunan antarpulau.

Provinsi Papua, Papua Barat dan beberapa provinsi lainnya di kawasan Indonesia Timur dalam beberapa dekade masih menyisakan pekerjaan rumah bagi para pemimpin negeri ini untuk melakukan pemerataan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan upaya meningkatkan laju perekonomian yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Mengutip Yakob Sese Tolo, peneliti dan penulis yang concern pada isu-isu pembangunan kawasan Indonesia Timur, ia mengungkapkan ketertinggalan pembangunan di Indonesia Timur bukan masalah baru. Misalnya, pada 2010, tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia Timur berkisar antara 20% hingga 30%, seperti di Nusa Tenggara Timur (23,03%), Maluku (27,74%), Papua Barat (34,88%), dan Papua (36,80%). Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah di NTT (59,21), Maluku (64,27), Papua (54,45) dan Papua Barat (59,60).

Kembangkan Pelabuhan Depapre

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam berbagai kesempatan mengungkapkan, Pemerintah ingin melakukan percepatan berbagai pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Bahkan, berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut di kedua provinsi tersebut dikebut pembangunan dan pengembangannya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi logistik, meningkatkan efisiensi transaksi barang dan jasa, serta mendorong keberhasilan produk lokal dalam kancah perekonomian nasional.

Berbagai upaya pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi diantaranya adalah pengembangan infrastruktur transportasi laut, yaitu pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, secara khusus akan melakukan pengembangan Pelabuhan Depapre yang merupakan salah satu bagian dari trayek T-19 Tol Laut. Upaya pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Depapre dilakukan dengan membuka peluang investasi di pelabuhan tersebut.

Pelaksanaan Tol Laut Trayek H-19 Tahun 2021 sampai pada triwulan pertama di Papua terus bertumbuh dengan meningkatnya permintaan komoditi lokal. Sejumlah pihak mengaku, terjadi lompatan percepatan di bidang perekenomian di daerah di wilayah pesisir Papua khususnya di Depapre dan sekitarnya. Bahkan percepatan ini dapat langsung dirasakan oleh para

petani Merauke yang hasil produksinya dapat langsung dipasarkan pada konsumen.

Upaya Pengembangan Pelabuhan Depapre terus dilakukan Pemerintah melalui oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Jayapura, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, selaku koordinator wilayah pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Papua bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura.

Langkah pengembangan yang akan dilakukan meliputi optimalisasi pelabuhan multi purpose dan container yard yang sudah beroperasi, peningkatan transaksi kapasitas dan volume produk sumber daya alam lokal daerah yang sudah menjadi komoditi unggulan daerah Kabupaten Jayapura seperti Batu Ciping, Pasir Abu dan Kayu serta air mineral dan optimalisasi destinasi pariwisata di kawasan tersebut yang sangat menarik dan menakjubkan untuk para pelancong.

Rilis Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut awal pekan lalu (17/5/21) mengungapkan, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw didampingi Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid dan Tim melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keamanan Kemaritiman Buyung Lalana dan Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Perhubungan Laut, Capt. Bharto Ari Raharjo dalam rangka membahas rencana investasi tersebut.

Pelabuhan Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dinilai sangat strategis baik secara geografis, geopolitik, serta geostrategis untuk dikembangkan karena menjadi salah satu bagian dari Kawasan Strategis Nasional dan penyelenggaraan Program Strategis Nasional Tol Laut di Papua. "Kehadiran Pelabuhan Depapre ini sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, di mana Pelabuhan Depapre dipersiapkan untuk melayani Tol Laut di Papua," kata Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.

Mathius menjelaskan bahwa Pelabuhan Depapre memiliki potensi luar biasa. Selain dipersiapkan untuk melayani Tol Laut di Papua, Pelabuhan Depapre juga berada di lokasi strategis, yaitu berada di Teluk Tanah merah yang menghadap langsung ke Samudera Pasifik sehingga membuka peluang bagi Pelabuhan Depapre untuk menjadi hub atau gerbang perdagangan internasional, terutama di wilayah Asia Pasifik. "Lokasinya yang menjorok ke dalam dan menghadap ke Laut Pasifik, Pelabuhan Depapre akan menjadi tempat sandar kapal-kapal besar yang melintas di wilayah tersebut," ujarnya.

Dampak Ikutan Pengembangan Pelabuhan Depapre

Pengembangan Pelabuhan Depapre diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jayapura dan KSOP Kelas II Jayapura terus bersinergi untuk mengembangkan Pelabuhan Depapre tidak hanya untuk Tol Laut saja, tetapi juga untuk menggerakkan roda perekonomian di bidang kemaritiman yang lebih luas lagi.

“Untuk pengembangan Pelabuhan Depapre dibutuhkan investasi. Untuk itu, kami melakukan pertemuan ini, mengingat Pelabuhan Depapre juga merupakan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki potensi luar biasa,” ujarnya.

Kasie Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan KSOP Kelas II Jayapura Willem Thobias Fofid mengatakan, pihaknya juga siap mendukung pengembangan Pelabuhan Depapre. Terutama karena pelabuhan tersebut menjadi akses konektivitas yang menghubungkan wilayah Papua dan Papua Barat.

"Investasi dan pengembangan Pelabuhan Depapre ini dalam rangka memaksimalkan potensi daerah dengan berbagai komoditi unggulan yang dimiliki dan diharapkan Pelabuhan Depapre dapat menjadi hub perdagangan untuk produk-produk unggulan Provinsi Papua,” jelasnya.

Berbagai produk unggulan Provinsi Papua antara lain beras, karet, kelapa sawit dan gambir di Kabupaten Merauke, kemudian perikanan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Supiori maupun di Kabupaten Biak Numfor termasuk Batu Ciping dan Kayu olahan di Kabupaten Jayapura dan berbagai produk unggulan lainnya.

Dengan berkembangnya Pelabuhan Depapre diharapkan produk dan komoditas unggulan Papua dapat dapat terdistribusi dan diperdagangkan ke level perdagangan nasional maupun internasional, yang berdekatan dengan kawasan tersebut, seperti Papua New Gini, negara-negara di Kepulauan Salomon, Vanuatu, Palau dan negara-negara tetangga lainnya. (IS/AS/HG/HT/JD)