(Jakarta, 4/3/2013) Sebagai bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan sejauh ini telah melaksanakan 15 program quick wins. Program-program tersebut melingkupi seluruh sub sektor dan badan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Pemaparan singkat mengenai pelaksanaan program-program tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Leon Muhamad, pada acara Entry Meeting Peer Review Proses Penilaian Pengelolaan Reformasi Birokrasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis pekan lalu di Kantor Kementerian Perhubungan.

Menurut Leon Muhamad, termasuk dalam program quick wins ini adalah penyelenggaraan pelayanan satu atap Ditjen Perhubungan Laut yang telah diresmikan pengelolaannya beberapa waktu lalu. Pelayanan satu atap ini merupakan bagian dari langkah nyata yang dilakukan untuk memperbaiki pelayanan kepada publik, khususnya di sub sektor perhubungan laut. Namun pada kesempatan tersebut Leon Muhamad juga menambahkan bahwa langkah-langkah terkait dengan program quick wins sebagai bagian dari reformasi birokrasi juga dilakukan semua sub sektor dan badan yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Semua program tersebut nantinya akan menjadi bagian yang dinilai oleh Tim Quality Assurance dari BPKP dalam rangka penjaminan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan.

Program quick wins merupakan program yang memiliki daya ungkit (key leverage) serta terkait dengan perbaikan utama (core business) suatu organisasi publik/pemerintah dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Program ini ditujukan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui program yang mendukung kepentingan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dalam pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau. Pemilihan program yang memiliki daya ungkit tersebut erat kaitannya dengan aspek manfaat yang langsung dapat diperoleh secara nyata oleh masyarakat. Secara lengkap 15 program, quick wins Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Ditjen Perhubungan Darat
a. Penerapan e-resume dalam pemrosesan pengujian tipe kendaraan bermotor.
b. Penerapan ISO 9001:2008 pada pelayanan perijinan angkutan barang berbahaya dan beracun dan angkutan alat berat.
c. Penerapan ISO 9001:2008 pada pelayanan perijinan angkutan antar jemput antar propinsi.
d. Penerapan ISO 9001:2008 pada perijinan AKAP.
e. Penerapan ISO 9001-2008 pada perijinan Pariwisata.

2. Ditjen Perhubungan Laut
Aplikasi permohonan SIUPAL dan SIOPSUS secara semi on line.
Pembentukan Sistem Pelayanan Satu Atap Ditjen Perhubungan Laut.

3. Ditjen Perhubungan Udara
a. Pelayanan Temporary Airman Certificate (TAC).
b. Validasi personel operasi pesawat udara luar negeri berbasis on line.
c. Penyusunan SOP pengangkutan bahan/barang berbahaya lewat udara.
d. Penyusunan SOP prosedur permohonan dan persetujuan terbang angkutan udara asing tidak berjadwal secara on line.

4. Ditjen Perkeretaapian
Perijinan perlintasan sebidang dan tidak sebidang dan perijinan bangunan lain yang bersinggungan/berpotongan dengan rel KA.

5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
a. E-Service informasi akademik dan administrasi diklat SDM Perhubungan.
b. E-Service informasi pembinaan dan penyelenggaraan diklat SDM Perhubungan.

6. Badan Penelitiaan dan Pengembangan
Penyusunan dokumen prosedur baku penerbitan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain program yang bersifat quick wins sebagai diuraikan di atas, program reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan secara keseluruhan didukung dengan pelaksanaan 9 program yaitu : manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik serta monitoring dan evaluasi. (BRD)