Jakarta - Kementerian Perhubungan beserta pemangku kepentingan terkait telah menyiapkan secara matang penyelenggaraan angkutan Natal 2022 dan tahun baru 2023. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, serta keamanan transportasi, dimana diprediksi sekitar 44,7 juta orang akan bepergian di masa Nataru.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (13/12), menyampaikan kesiapan dan sejumlah langkah antisipasi yang akan dilakukan Kemenhub beserta pemangku kepentingan terkait, untuk melancarkan penyelenggaraan angkutan nataru, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

“Pada libur Nataru kali ini tidak ada pembatasan mobilitas seperti tahun sebelumnya. Namun demikian, pelayanan transportasi publik tetap mengedepankan aspek kesehatan, selain keselamatan, keamanan, dan kenyamanan,” ujar Menhub.

Menhub menambahkan, akan mengantisipasi potensi pergerakan dalam wilayah aglomerasi, mobilitas lokal, potensi pergerakan ke lokasi- lokasi wisata, serta para pemudik yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, pihaknya meminta kementerian/lembaga terkait untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam mempersiapkan penyelenggaraan angkutan Nataru sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI.

Selain itu, pihaknya juga meminta Kemenhub untuk memperhatikan sejumlah hal yakni: memastikan kelaikan sarana angkutan di semua moda dan keberlanjutan pelayanan selama masa Nataru, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap prokes di simpul transportasi (terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan). “Kami juga meminta Kemenhub bersama pihak terkait untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap fluktuasi harga tiket dan memperluas pelayanan penjualan tiket yang lebih efisien,” tuturnya.

Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (Baketrans) Kemenhub, potensi pergerakan pada Nataru tahun ini yaitu 16,35% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 44,17 juta orang. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun lalu yang diprediksi sebanyak 19,9 juta orang. Sementara, yang tidak bepergian diprediksi sekitar 83,65%.

Selanjutnya, diprediksi puncak arus mudik pada masa libur Natal akan terjadi pada 23-24 Desember 2022. Sementara, puncak arus balik Natal diprediksi terjadi pada 25-26 Desember 2022. Sedangkan, untuk puncak arus mudik masa libur tahun baru diprediksi terjadi pada 30-31 Desember 2022 dan puncak arus balik tahun baru diprediksi terjadi pada 1-2 Januari 2023.

Adapun prediksi pergerakan masyarakat terbesar berasal dari Jabodetabek (7,1 juta orang atau 16,5% dari total pergerakan 44,17 juta orang). Diikuti Jawa Timur (6,2 juta orang atau 14,5%), Jawa Tengah (5,8 juta orang atau 13,6%), Jawa Barat (4,4 juta orang atau 10,2%), dan Sumatera Utara (3 juta orang atau 6,9%).

Untuk daerah tujuan terbanyak, diprediksi paling besar yaitu ke Jawa Tengah 19,7%. Diikuti Jawa Timur 17,5%, Jawa Barat 14,6%, Jabodetabek 10,5% dan DI Yogyakarta 8,2%. Sedangkan untuk Kota/Kabupaten, daerah wisata menjadi daerah tujuan terbanyak yaitu ke Yogyakarta 19,7%. Diikuti Kab Bandung 17,5%, Kabupaten Malang 14,6%, Kota Bandung 10,5% dan Kab Bogor 8,2%.

Lebih lanjut, Moda transportasi utama yang digunakan masyarakat akan didominasi oleh mobil pribadi (12,4 juta orang atau 28,26%) dan sepeda motor (7,2 juta orang atau 16,47%). Sementara itu, untuk pengguna angkutan umum terbanyak yaitu: kereta api (5,9 juta orang atau 13,42%), bus (5,2 juta orang atau 11,90%, pesawat (4,8 juta orang atau 11,02%), kapal penyeberangan (1,9 juta orang atau 4,49%), dan kapal laut (901 ribu orang atau 2,04%).

Jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum di semua moda mengalami kenaikan 54,62% dibandingkan tahun lalu, atau sekitar 14,72 juta penumpang.

Menindaklanjuti hasil survei tersebut, Kemenhub menyiapkan sejumlah hal untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan angkutan Nataru. Di antaranya yaitu: memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah bersama operator transportasi telah menyiapkan sebanyak 57.693 unit bus dan 111 terminal, 910 unit kapal dan 110 pelabuhan, 484 kereta serta 9 daop dan 4 divre, 205 kapal penyeberangan serta 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga MB, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga plengsengan, juga 402 unit pesawat dan 51 bandar udara.

Kemudian, melakukan sosialisasi kebijakan kepada operator angkutan penumpang dan barang, serta masyarakat umum. (Contoh: melakukan pembatasan pada angkutan barang tertentu kecuali Angkutan Logistik Sembako, imbauan penerapan prokes, dan lain sebagainya)

Selanjutnya, melakukan ramp check untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, menerapkan manajemen rekayasa lalin pada jalan tol maupun non tol, dan pengaturan layanan transportasi selama masa Nataru sesuai dengan syarat perjalanan dalam dan luar negeri yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19.

Untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan angkutan nataru, Kemenhub menyelenggarakan Posko Terpadu Nataru mulai 19 Desember 2022 s.d. 4 Januari 2023 (17 hari).

Kemenhub juga melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh stakeholder terkait seperti: Kemenkopolhukam, Kemenkomarves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemendagri, Kominfo, Kemenparekraf, Kemenag, KemenPUPR, Kemendikbud, Kemen ESDM, Kemen BUMN, TNI, Polri, Satgas Covid-19, BMKG, Basarnas, BNPB, BNN, KNKT, serta para operator sarana dan prasarana transportasi.

Turut hadir pada rapat kerja yang disiarkan pada Youtube https://www.youtube.com/live/ejLDgKGLGac?feature=share, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kakorlantas Polri Firman Shantyabudi, perwakilan dari BNPP/Basarnas, dan jajaran Kemenhub. (IND/RDL/LA/HT)