Agen Perubahan

Usaha Agar Subsidi Kian Maksimal

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan - Senin, 20 November 2017
Jumlah Dilihat: 3260 kali

Kesibukan sudah tampak di gudang Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo pada Jumat pagi (27/10) itu. Tumpukan logistik, baik terbungkus kardus maupun karung-karung sudah tertata rapih. Hari itu adalah hari pengiriman logistik dari Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua menuju kecamatan Ubahak, salah satu kecamatan Yahukimo yang berada di pegunungan dan dilayani penerbangan kargo perintis dari Dekai.

Yahukimo adalah kabupaten di provinsi Papua dengan kecamatan atau distrik terbanyak, yakni sebanyak 51 kecamatan. Nama Yahukimo berasal dari nama empat suku yang bermukim di sana, yaitu Yali, Hubla, Kimyal dan Momuna. Dengan luas 17.152, sebanyak 80% kawasan Yahukimo merupakan pegunungan dengan medan yang mayoritasnya terjal sehingga tak bisa dilalui oleh kendaraan darat.

Satu-satunya moda yang dapat menempuh perjalanan antar kecamatan di Kabupaten Yahukimo adalah dengan pesawat terbang. Tak heran, hingga kini tercatat ada 131 lapangan terbang di seluruh Yahukimo, mulai dari yang berukuran 300 meter hingga 600 meter. Tiap kecamatan memiliki satu hingga tiga buah lapangan terbang yang bisa dilandasi pesawat perintis.

Lapangan terbang ini jugalah yang menjadi tempat tujuan pengangkutan barang-barang logistik dari Bandar Udara Nop Goliat Dekai, distrik Dekai, yang saat ini menjadi pusat administrasi Kabupaten Yahukimo.

"Pada tahun 2015, Yahukimo dicanangkan sebagai pusat distribusi logistik untuk pegunungan tengah Papua. Lalu, di tahun 2017 ini Dekai resmi fokus untuk melayani layanan perintis kabupaten Yahukimo. Sebelumnya, layanan perintis Yahukimo masih dilayani dari Wamena," jelas Joko Harjani, Kepala Bandar Udara Nop Goliat Dekai.

Layanan perintis yang dilayani Bandara Nop Goliat Dekai ada dua, yakni penerbangan penumpang dan kargo (logistik). Layanan perintis ini sangatlah penting dan berguna bagi masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di pegunungan. Dengan adanya layanan penerbangan perintis, tak hanya mobilitas masyarakat Yahukimo dapat lebih mudah dan cepat, distribusi barang-barang logistik menuju kawasan distrik di pegunungan, khususnya bahan pokok pun jadi lebih terjamin.

Karena tingginya kebutuhan masyarakat Yahukimo akan layanan penerbangan, biaya untuk angkutan penerbangan perintis ini pun sangat tinggi. Bupati Yahukimo, Abock Busup mengungkapkan 131 lapangan terbang perintis di seluruh Yahukimo membutuhkan biaya yang cukup besar.

"APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang kami habiskan dalam satu tahun anggaran untuk kebutuhan ini mencapai Rp 18 milyar. Untuk sekali jalan (penerbangan) untuk angkutan perintis saja menghabiskan biaya Rp 150 juta hingga Rp 170 juta," ujar Abock.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi bagi angkutan perintis di Yahukimo. Meski begitu, subsidi yang diberikan masih sebagian kecil. Tahun ini, Yahukimo memperoleh subsidi untuk 7 lapangan terbangnya dengan subsidi angkutan kargo perintis untuk 4 distrik/kecamatan, yakni distrik Anggruk, Silimo, Korupun dan Ubahak.

Tahun depan, subsidi untuk kawasan ini meningkat. Pemerintah telah menyetujui subsidi angkutan perintis untuk 23 lapangan terbang di 23 distrik dengan subsidi angkutan kargo untuk 18 distrik. Ada peningkatan yang signifikan dalam subsidi angkutan perintis kargo, yakni penambahan subdisi untuk 14 distrik.

Optimalisasi Subsidi Angkutan Udara Perintis Kargo

Melihat pentingnya angkutan perintis, khususnya angkutan perintis kargo bagi masyarakat Yahukimo, Kepala Bandar Udara Nop Goliat Dekai Joko Harjani merasa tergerak untuk memaksimalkan subsidi yang diberikan untuk perintis kargo ini. Ia pun berinisiatif untuk melakukan perubahan dalam sistem pengangkutan perintis kargo.

Sejak awal tahun ini, Joko telah mengajukan skema baru sistem angkutan perintis kargo, yakni dengan menggunakan sistem barcode. Sistem barcode ini artinya seluruh kargo yang diangkut oleh angkutan perintis sudah didata dan dilabel sejak awal masuk hingga tiba di tujuan. Dengan begitu, seluruh barang yang diangkut oleh angkutan perintis dapat dipantau.

Ia bercerita, awal dari inisiatifnya membuat sistem barcode adalah karena masih ditemukan penyimpangan di lapangan dalam subsidi perintis kargo ini. Menurutnya, harga-harga bahan pokok di berbagai distrik yang sudah disubsidi masih tinggi. Sebagai contoh, harga beras di distrik Yahukimo di pegunungan mencapai Rp 50.000 per kilogramnya. Padahal, harga beras di Dekai hanyalah Rp 15.000 per kilogram.

Hal ini juga diakui oleh Bupati Yahukimo, Abock Busup. Menurutnya, memang benar saat ia mengunjungi distrik di pegunungan, masih banyak pengaduan yang datang padanya. "Masih banyak pengaduan, Pak Bupati harga beras Rp 50.000. Saya tanya ke yang jual, kenapa harga mahal, dia bilang, 'Bapa, saya sewa pesawat lagi untuk angkut ini beras sehingga saya tidak bisa turunkan harga," ujar Abock.

Joko bercerita, penyimpangan yang kerap terjadi adalah subsidi angkutan perintis tidak sesuai penggunaannya. Seharusnya, subsidi angkutan perintis kargo hanya diperbolehkan untuk 15 jenis barang yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian dan disepakati oleh pemerintah daerah setempat. Kelima belas barang tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi warga Papua di pegunungan, yakni beras, minyak goreng, mi instan, gula pasir, teh/kopi/susu, sarden, garam, ayam beku, biskuit/roti, lilin, sabun, deterjen, pasta gigi, telur dan ikan.

Namun kenyataannya, ada saja yang 'menyelundupkan' barang-barang lainnya dalam angkutan perintis kargo. Misalnya, pengirim mengatakan mengantar beras, tetapi ternyata isinya semen, seng atau perlengkapan bangunan. Saat di awal, barang yang dimasukkan minyak, namun saat berangkat yang tiba barang lain. Ini membuat kuota untuk subsidi bahan pokok berkurang, sehingga harga bahan pokok di lapangan tetap saja mahal.

"Akhirnya apa? Yang subsidi angkut Rp 0 sampai ke sana jadinya tetap mahal juga. Untuk mengurangi kebocoran inilah kami perbaiki sistem. Tujuannya agar benar-benar subsidi ini bisa dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di gunung, jadi tidak dinikmati oleh para pedagang, para oknum, dan para pengusaha," jelas Joko.

Sejak dua bulan terakhir, sistem barcode ini sudah mulai diterapkan di Bandar Udara Nop Goliat Dekai. Mekanismenya, saat ada masyarakat hendak mengirim barang akan dikelola di gudang dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi (perindagkom) setempat. Barang tersebut langsung ditimbang dan dimasukkan data oleh petugas. Sistem barcode sudah akan dimulai dari sini. Petugas akan memasukkan data 4 komponen, yakni tanggal pengangkutan, berat barang, jenis benda, dan tujuan pengiriman. Setelah diinput, mesin akan mengeluarkan barcode untuk benda tersebut. Barcode kemudian ditempelkan pada barang yang telah didata.

Setelah kapasitas pesawat penuh, petugas Perindagkom akan membawa logistik tersebut ke gudang bandara. Di gudang bandara ini, barcode akan discan untuk mengecek kesesuaian antara barang yang tiba dengan barang yang didata. Jika sesuai, barang akan diangkut ke dalam pesawat.

Dengan kesesuaian seperti ini, harapannya harga-harga bahan pokok di daerah pegunungan Yahukimo akan berangsur-angsur pulih dan mendekati harga yang ada di Dekai. Bupati Yahukimo pun sudah membuat peraturan yang menetapkan harga bahan-bahan pokok di kawasan pegunungan. Standarnya, keuntungan yang boleh diambil oleh pedagang maksimal 20% dari harga barang, terutama barang yang diangkut oleh angkutan perintis dengan biaya angkut Rp 0 dari Dekai.

Sebagai contoh, beras yang harganya Rp 15.000 – Rp 16.000 per kilogram di Dekai, hanya boleh dijual dengan harga maksimal Rp 20.000 per kilogram di distrik-distrik lain di Yahukimo, jangan sampai melambung ke harga Rp 50.000 per kilogram, seperti yang terjadi sebelumnya saat belum diberlakukan sistem barcode.

Joko pun akan terus memperbarui sistem ini. Ia berharap nantinya pihak bandara disetujui anggaran untuk pengadaan x-ray. Dengan begitu, seluruh barang-barang yang masuk akan secara otomatis dipindai isinya sehingga semakin maksimal lagi subsidi angkutan perintis kargo. Selain itu, pihaknya dengan pihak pemerintah daerah setempat tengah mengusahakan petugas di 51 kecamatan Yahukimo yang bisa melakukan pengecekan akhir di seluruh distrik-distrik atas barang yang dikirim. Dengan adanya pengecekan akhir, pengawasan bisa lebih ketat.

Joko berharap seluruh usaha ini dapat meringankan beban warga distrik Yahukimo dalam membeli bahan-bahan pokok di daerahnya. "Tujuan reformasi birokrasi ini adalah agar subsidi benar-benar dinikmati oleh saudara-saudara kita yang di gunung. Kalau kita ke gunung, kami prihatin, saudara kita di gunung, mau makan nasi saja, kalau tidak ada beras, mereka harus jalan kaki 1 minggu untuk beli beras di Wamena karena tidak ada akses lain selain via udara. Kita bayangkan, berjalan kaki seminggu di tengah hutan yang tidak ada penerangannya," ujar Joko.

Oleh karena itu, ia sangat berharap kegiatan reformasi birokrasi ini dapat terus ditingkatkan. Ia pun berharap, reformasi serupa bisa dilakukan di wilayah-wilayah lain yang membutuhkan penanganan serupa.

Joko Harjani merupakan salah seorang agen perubahan dari Kementerian Perhubungan yang melaksanakan proyek perubahan di unit kerjanya. Proyek perubahan Joko adalah melakukan optimalisasi subsidi angkutan udara perintis kargo melalui penerapan barcode system di Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.

Kegiatan tersebut merupakan satu aksi nyata agen perubahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan. Reformasi Birokrasi telah dimulai dan didasari atas Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi ini diharapkan birokrasi pemerintah dapat lebih profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.