Berita Umum

Tindaklanjuti Pengamanan UPT, Menhub Temui Panglima TNI

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Rabu, 18 Pebruari 2015
Jumlah Dilihat: 535 kali

JAKARTA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan bertemu Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, Senin (16/2) di Cilangkap, Jakarta Timur, membahas soal pengamanan objek vital nasional.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang pernah disampaikan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan sebelumnya untuk bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mengamankan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti pelabuhan dan bandara yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan karena tempat tersebut dianggap sebagai bagian dari objek vital nasional (Obvitnas).

(baca : Tingkatkan Keamanan, Personil TNI Akan Ditempatkan di UPT Kemenhub)

Kehadiran Menhub, diterima oleh Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Aspers Panglima TNI Laksda TNI Sugeng Darmawan, S.E., Aster Panglima TNI Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha Garjitha, S.H., dan Kapuspen TNI Mayjen TNI M. Fuad Basya.

Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pada tahap pertama jumlah permintaan perbantuan personel TNI ke Kemenhub sebanyak 1000 personel dan akan mencapai 2000 personel pada tahap berikutnya. Personel tersebut akan diperbantukan ke bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan serta obyek-obyek transportasi di bawah Kementerian Perhubungan.

Dalam pertemuan tersebut, Menhub menyampaikan audiensi dalam rangka permintaan perbantuan personel TNI untuk diperbantukan ke Kementerian Perhubungan terkait dengan keamanan Obvitnas.

Di samping itu, Panglima TNI dan Menhub juga membahas MoU terkait kerja sama antara Kementerian Perhubungan dengan Tentara Nasional Indonesia.

"Personel TNI yang akan diperbantukan adalah personel yang akan memasuki masa pensiun sekaligus untuk magang dalam masa MPP (Masa Persiapan Pensiun)", demikian disampaikan Panglima TNI, Moeldoko pada kesempatan tersebut.

Panglima TNI menyampaikan rasa senang, karena bisa memberikan kontribusi kepada Kementerian Perhubungan khususnya dan tentunya untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan pada umumnya. (RDH)