(Jakarta, 26/3/2010) Pemerintah Daerah diimbau untuk melakukan upaya-upaya yang dapat memancing masuknya investasi swasta pada pembangunan jaringan angkutan kereta api nasional. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang tengah mendorong pengoptimalisasian angkutan perkeretaapian di Indonesia.
”Dana yang dibutuhkan untuk keperluan ini sangat besar. Kalau hanya mengandalkan dana dari APBN, itu tidak mungkin. Keuangan kita yang terbatas sangat membutuhkan peran investor swasta. Pemda-pemda yang punya potensi sumber daya besar seperti CPO, karet, batubara, dll, kita harapkan proaktif untuk memancing swasta untuk bergabung dengan melakukan pembangunan fisik, meski dalam standar terbatas,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan, Jumat (26/3).
Dijelaskan, pemerintah saat ini tengah melakukan banyak studi untuk mengembangkan jaringan perkeretaapian baik untuk kepentingan angkutan penumpang maupun pendistribusian barang. ”Pola studinya bisa kita lakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain,” jelasnya.
Tundjung mencontohkan, pemerintah Jepang memberikan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan peninjauan kembali studi rencana pembangunan jalur kereta api sepanjang 29 kilometer lintas Pekanbaru-Muaro di Sumatera Barat. Jalur tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan Trans Sumatera Railway. ”Muaro itu titik akhir dari jaringan Trans Sumatera Railway yang terdekat ke Pekanbaru. Kalau jalur itu terbangun, maka beberapa provinsi akan terhubung,” jelas Tundjung.
Selain Jepang, Tundjung menambahkan, studi lain terhadap Trans Sumatera juga akan dilakukan oleh The Boston Consulting Group dengan fokus pada koridor pengelolaan ekonomi Indonesia di kawasan sisi timur Sumatera utara ke Jawa (Eastern Sumatera North West Java Corridor/ESNWJC), dari Medan ke Jakarta. Menurutnya, penelitian yang dikoordinir Menko Perekonomian ini akan didanai pemerintah melalui APBN.
”Nanti akan ada follow up dari studi itu. Kita akan buat technical action-nya dengan membuat feasibilities sudies untuk lintas Jambi-Pekanbaru-Dumai. Kalau untuk rute Rantau Prapat-Dumai sepanjang sekitar 300 kilometer, desain detail engineering-nya sudah selesai. Kita sekarang menunggu pengalokasian dananya, apakah itu dari APPBN apa investor,” jelas Tundjung.
Tundjung menambahkan bahwa pemerintah tengah mendorong pengoptimalisasian pembangunan jalur-jalur perkeretaapian di Indonesia. Terkait banyaknya dana yang dibutuhkan, dia mengimbau pemerintah daerah untuk memancing peluang investasi dengan lakukan pembangunan fisik, meski dalam standar terbatas. (DIP)
