(Jakarta, 29/9) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan dituntut agar selalu bisa menghasilkan lulusan yang prima, profesional dan beretika sebagai kader-kader muda transportasi yang andal dan mampu berkiprah secara nyata dalam pembangunan nasional. Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan persaingan global yang kian kompetitif seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
"Itu sudah menjadi tugas utama BPSDM Perhubungan sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.24/2010,” ujar Menhub Freddy saat mewisuda 1.331 taruna lulusan lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM, di lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/9).
Dewasa ini, Menhub memaparkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi melaju dengan pesat seiring bergulirnya era globalisasi. Di sisi lain, perubahan lingkungan strategis di segala bidang jug aikut mendorong terciptanya kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. ”Perkembangan tersebut berdampak pada kegiatan pembangunan yang kita laksanakan. Saya harapkan, ini dapat disikapi lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi,” lanjut Menhub.
Selain itu, lanjut Menhub, kondisi tersebut juga menuntut kesiapan untuk menghadapi dan beradaptasi dengan berbagai perkembangan serta dampak dan pengaruh yang timbul agar Indonesia senantiasa bisa bersaing dengan bangsa lain. ”Untuk mencapai itu, segenap cibitas di lingkungan BPSDM Perhubungan diharapkan mampu secara terus mnerus meningkatkan kemampuan diri serta kinjerjanya. Yaitu dengan mengupayakan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan mutu lulusan,” tegasnya.
BPSDM Perhubungan juga dituntut untuk menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi dan berorientasi pada upaya untuk menciptakan lulusan yang unggul secara nasional maupun internasional dalam bidangnya masing-masing.
Menurut Menhub, berbagai upaya untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan serta kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPSDM Perhubungan, secara bertahap dan berkesinambungan terus dilakukan. Antara lain, sebutnya, melalui serangkaian pembangunan sarana dan prasarana diklat, peningkatan kompetensi dan profesionalitas para instruktur, dosen, widyaiswara, serta tenaga pengajar lainnya. ”Demikian pula dengan kurikulum dan silabi terus kita sempurnakan sesuai dengan perkemangan IPTEK,” imbuh Menhub Freddy.
Tingkatkan Kapasitas
Kemudian terkait kuantitas lulusan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja perhubungan di dalam negeri, Menhub mengatakan bahwa upaya terkait hal tersebut juga terus dilakukan. Upaya itu tidak sebatas pada peningkatan kapasitas tampung lembaga-lembaga diklat perhubungan, namun juga dengan melibatkan institusi swasta terkait lainnya.
”Untuk kepelautan, misalnya, mulai tahun ini kita bekerja sama dengan asosiasi perusahaan pelayaran INSA untuk membuat program pendidikan beasiswa ikatan dinas. Program ini bukan program reguler, tetapi mutu pendidikannya sama,” jelas Kepala BPSDM Perhubungan Dedi Darmawan, menambahkan.
Program beasiswa ikatan itu, imbuh Dedi, juga untuk meminimalisasi jumlah tenaga pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing maupun perusahaan pelayaran luar negeri. ”Saat ini kita kekurangan sekitar 18 ribu pelaut di dalam negeri. Sementara kapasitas produksi lulusan kita kurang dari 2 ribu per tahun. Ini krisis yang tidak hanya dialami Indonesia, tetapi juga dunia secara merata. Jadi, kalau kita tidak antisipasi, pelaut kita yang lari ke luar negeri tidak akan bisa terkontrol jumlahnya,” paparnya.
Sehubungan dengan itu, selain membuat program beasiswa ikatan dinas, perusahaan pelayaran nasional juga didorong untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut agar setara dengan yang diberikan perusahaan asing. Sedangkan untuk mengantisipasi para perwira laut yang lebih memilih kerja di luar negeri, menurut Dedi, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan pelayaran akan bekerja sama melakukan beasiswa ikatan dinas. Hal ini dilakukan agar para pelaut tidak seluruhnya ke luar negeri.
”Demikian juga halnya di dunia penerbangan, kebutuhan akan tenaga penerbang dan teknisi udara juga cukup tinggi. Setiap tahun, setiap lulusan sekolah-sekolah kita langsung habis diborong maskapai penerbangan. Seperti saat ini, 25 lulusan STPI Curug sudah direkrut Garuda Indonesia,” sambungnya.
Berbeda dengan sekolah kepelautan, Dedi menambahkan, subsidi pendidikan di sekolah penerbangan yang dikelola BPSDM masih diberikan secara penuh oleh pemerintah kepada para taruna yang menimba ilmu di sana. Hal itu mengingat masih sangat tingginya biaya pendidikan penerbang yang harus dikeluarkan oleh siswa jika mereka harus membayar secara sendiri. ”Jadi, nanti, maskapai yang merekrut kita kenakan biaya pengganti pendidikan. Kisarannya per orang dikenakan Rp 500 juta. Dana ini masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat sekolah untuk kepentingan pengembangan pendidikan itu sendiri,” pungkasnya. (DIP)
