Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Menhub: Proyek Kereta Api Semi-Cepat Jakarta - Surabaya Bisa Selesaikan Pula Masalah Perlintasan Sebidang

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Kamis, 07 September 2017
Jumlah Dilihat: 678 kali

Jakarta - Selain untuk mempersingkat waktu tempuh, proyek Kereta Api Semi - Cepat Jakarta - Surabaya juga sekaligus dapat menyelesaikan masalah kota- kota di Jawa. Permasalahan tersebut adalah banyaknya lintasan sebidang. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menerima kunjungan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (6/9).

"Proyek Kereta Api Semi - Cepat Jakarta - Surabaya ini juga sekaligus dapat menyelesaikan masalah kota- kota di Jawa. Permasalahan tersebut adalah banyaknya lintasan sebidang.

Jadi dengan kita memilih jalur eksisiting maka dapat menyelesaikan 500 sampai 800 perlintasan sebidang, sehingga menghilangkan kemacetan di perlintasan kereta api," jelas Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa ada tiga alternatif untuk membangun Kereta Api Semi-Cepat Jakarta - Surabaya. "Pemerintah akan selesaikan hal-hal terkait pembangunan Kereta Api Semi-Cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini akan kita finalkan dalam beberapa waktu ke depan karena ada tiga alternatif yang nantinya akan dipilih, yaitu menggunakan jalur eksisting, menggunakan elektrifikasi di dekat eksisting atau melalui jalur baru yang melewati Solo," terang Menhub.

Menhub menambahkan bahwa diskusi yang dihasilkan hari ini yang dijadikan dasar juga adalah Kementerian PUPR sudah berhasil mendapatkan teknologi untuk membuat perlintasan perlintasan sebidang ini dengan biaya yang relatif lebih murah. Untuk itu, lanjut Menhub, alternatif pembangunan yang cenderung dipilih adalah alternatif pertama.

“Kami (Kemenhub) punya kecenderungan untuk memilih alternatif pertama, yaitu pembangunan dengan jalur eksisiting. Ini juga akan difinalkan untuk kita laporkan kepada Presiden, karena memang kemarin waktu diskusi dengan Presiden kita masih mengajukan 3 alternatif," jelas Menhub.

"Dan menurut kalkulasi jika kita mengambil alternatif satu dengan eksisting itu akan lebih murah”, tambah Menhub.

Menurut Menhub, nilai awal investasi Kereta Api Semi - Cepat Jakarta-Surabaya diperkirakan 70-80 Triliun, tapi saat ini masih hitungan kasar. Melalui pertemuan ini Menhub berharap nilai investasi bisa turun dan bisa ditekan hingga menjadi 50 Triliun.

Lebih lanjut Menhub menyampaikan pertemuan tersebut juga membahas percepatan pembangunan Proyek Infrastruktur Pelabuhan Patimban karena akan dioperasikan pada 2019 mendatang.

"Kita akan segera percepat proses jalan dan konstruksi, karena Patimban didedikasikan untuk car terminal. Kemenhub akan bekerjasama dengan Kemen PUPR dalam 2 proyek ini. Sebagaimana kita tahu bahwa Kementerian PUPR sudah berpengelaman dalam bidang konstruksi," ungkap Menhub.

Pada kesempatan yang sama Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhub atas pertemuan hari ini yang membahas lebih lanjut mengenai proyek pelabuhan patimban dan peningkatan Kereta Api Semi - Cepat Jakarta - Surabaya. Untuk proyek prioritas tersebut, yang utama prinsip dasar sudah ditentukan dan saya sangat menghargai ada hasil keputusan yang cepat sekali dalam pertemuan hari ini dengan Menhub Budi Karya.

“Dulu kami menargetkan Pelabuhan Patimban akan soft opening pada bulan Maret tahun 2019 tapi sekarang ini ditargetkan menjadi Februari tahun 2019. Untuk itu pihak Pemerintah Jepang berjanji akan berusaha agar proyek ini dapat segera terealisasi pelaksanaannya," ujar Izumi.

Izumi juga menyampaikan tahun depan bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Pemerintah Jepang dan Pemerintah Indonesia. Dan dalam momen ini saya akan berusaha keras untuk merealisasikan proyek yang sangat simbolis dengan Menhub Budi Karya.

Turut hadir dalam pertemuan hari ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Litbang Kemenhub yang sekaligus sebagai Plt Dirjen Perkeretaapian Umiyatun Hayati Triastuti serta Perwakilan dari Pemerintah Jepang. (YP/TH/BS/HA)