Sidang dihadiri oleh 149 negara anggota dari 167 negara yang terdaftar sebagai anggota IMO. Pada pemilihan kali ini, 144 negara secara sah dapat memberikan suaranya dalam pemilihan, sedangkan sisanya tidak memiliki hak suara karena belum melunasi kontribusi. Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C dengan memperoleh 114 suara dukungan. Jumlah negara yang mencalonkan diri untuk menjadi keanggotaan pada kategori ini adalah 27 negara, dimana 20 negara terpilih sebagai anggota dan 7 lainnya tidak terpilih.
Hasil lengkap pemilihan anggota Dewan IMO periode 2007-2009 adalah sebagai berikut:
- Kategori "A": terdiri dari 10 negara yang mewakili armada pelayaran niaga internasional terbesar dan sebagai penyedia angkutan laut internasional terbesar, yaitu China, Yunani, Italia, Jepang, Norwegia, Panama, Korea Selatan, Federasi Rusia, Inggris dan Amerika Serikat. Pada kategori ini, anggota Dewan terpilih secara aklamasi, karena jumlah negara yang mencalonkan sama dengan jumlah kuota.
- Kategori "B": terdiri dari 10 negara yang mewakili kepentingan terbesar dalam "International Seaborne Trade", yaitu Brazil, India, Jerman, Spanyol, Kanada, Belanda, Perancis, Swedia, Argentina dan Bangladesh. Pada kategori ini terdapat kandidat yang tersisih, yaitu Belgia.
- Kategori "C": 20 negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut, dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis, yaitu Singapore, Bahama, Cyprus, Indonesia, Phillipines, Mesir, Turki, Malta, Denmark, Chile, Malaysia, Afrika Selatan, Australia, Kenya, Selandia Baru, Saudi Arabia, Jamaica, Thailand, Nigeria dan Meksiko. Adapun 7 kandidat yang tersisih pada kategori ini adalah Angola, Kuwait, Bulgaria, Iran, Polandia, Liberia dan Ukraina.
Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kepentingan besar dalam IMO. Indonesia telah menjadi anggota IMO sejak tahun 1961 dan menjadi anggota dewan sejak tahun 1983 sampai sekarang. Sebelumnya, Indonesia juga merupakan anggota dewan IMO selama tiga periode berturut-turut, sejak tahun 1973 – 1979
Komitmen Terhadap Isu-Isu Maritim
Keberhasilan Indonesia kembali menjadi anggota Dewan IMO ini tidak lain karena In donesia sebagai sebuah negara yang memiliki kepentingan maritim karena memiliki luas wilayah dan potensi laut yang tinggi serta lokasi strategis diantara jalur-jalur laut perdagangan dunia, ternyata mampu membuktikan komitmennya terhadap isu-isu maritim khususnya dalam kerangka kerja IMO.
Indonesia sejak lama memiliki komitmen dalam menjaga keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan laut (safety, security and protection of marine environment). Bagi Indonesia, ketiga hal ini harus senantiasa diupayakan secara bersamaan, mengingat bahwa keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan dalam menangani isu-isu maritim. Pandangan ini sejalan dengan IMO, yang memang berfokus pada keselamatan dan keamanan maritim, dengan semakin menekankan pentingnya unsur perlindungan lingkungan laut. Hal ini kemudian tercermin dari diangkatnya isu lingkungan sebagai tema World Maritime Day 2007.
Komitmen Indonesia terhadap isu-isu maritim selama ini diantaranya telah dimanifestasikan melalui berbagai kerja sama khususnya dengan Singapura dan Malaysia dalam menangani Selat Malaka dan Singapura. Berkenaan dengan hal ini, telah diselenggarakan Jakarta Meeting pada tahun 2005, Kuala Lumpur Meeting pada tahun 2006 dan Singapore Meeting pada tahun 2007 untuk membahas isu-isu maritim di Selat Malaka dan Singapura. Dalam kerangka IMO, Indonesia telah meratifikasi dan berkomitmen terhadap 20 konvensi IMO yang mengatur berbagai aspek terkait dengan upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan maritim, serta perlindungan lingkungan laut.
Delegasi Indonesia pada Sidang Majelis IMO ke-25 merupakan kolaborasi antara Departemen Perhubungan, Departemen Luar Negeri, KBRI London instansi terkait lainya. Pada Sidang Majelis kali ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Perhubungan, Jusman Syafii Djamal dengan anggota Sesjen Dephub, H. Harijogi, Dirjen Perhubungan Laut, Effendi Batubara, Kuasa Usaha ad interim KBRI London, Dewa Made J. Sastrawan dan beberapa anggota dari instansi terkait (HMSDJL/Brd)