Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, usai rapat koordinasi bidang ekuin yang dipimpin langsung Menko Perekonomian Boediono di Kantor Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (2/5), mengungkapkan bahwa perbaikan sarana transportasi pelabuhan dan kereta api masuk dalam daftar prioritas tersebut. Termasuk pula di dalamnya, perbaikan dan percepatan pembangunan sarana perhubungan udara di tiga bandara.
Pada 2008 ini, sebut Menhub, anggaran untuk perhubungan mencapai Rp 15,3 triliun. Jumlah tersebut, sekitar 7,7 persen lebih dari jumlah anggaran pada 2007 lalu. Kenaikan yang cukup besar ini dikarenakan Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di sektor perhubungan yaitu transportasi darat, kereta api, laut dan udara memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan nasional mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong serta sebagai jembatan perekat kesenjangan. "Perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan dan kereta api, menurut Menhub, diantaranya akan dialokasikan untuk Pelabuhan Tanjung Priok serta revitalisasi kereta api dan angkutan komoditi, sementara itu untuk prasarana transportasi udara akan difokuskan pada penyelesaian 3 bandara yaitu Kuala Namu, Lombok dan Bandara Hasanuddin," lanjutnya.
Selain itu, kata Jusman, seiring dengan dukungan Departemen Keuangan untuk menerapkan konsep pendanaan multi years bagi pembangunan infrastruktur transportasi, Dephub akan menyusun dan menyempurnakan masterplan mengenai pelabuhan, bandara dan kereta api untuk mendukung sistem logistik nasional. Mengenai subsidi dalam rangka pelayanan publik (PSO), menurut Menhub, Departemen Keuangan juga sudah menyarankan agar pengelolaan subsidi bisa juga tercatat dalam anggaran departemen teknis sehingga pelaksanaannya lebih baik. Selama ini, katanya, anggaran subsidi PSO sendiri masuk dalam anggaran Depkeu.
Dalam Rakor Ekuin kali ini Menteri Pertanian juga menyampaikan masukan mengenai perlunya perhatian terhadap pengelolaan dermaga untuk ekpor kelapa sawit dan menghilangkan retribusi-retribusi tidak penting khusus untuk angkutan-angkutan komoditi. Hal ini dikarenakan CPO merupakan salah satu komoditi eskpor yang cukup penting saat ini. Untuk itu Menhub telah menegaskan bahwa pelabuhan Dumai dan Belawan adalah dua di antara pelabuhan yang mendapatkan prioritas tersebut.
Dalam rapat tersebut dibahas juga mengenai keseriusan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dan insentif untuk investasi swasta di bidang infrastruktur. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan investasi dan realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun ini. "Kita me-review aturan-aturan umum, kita lihat apa yang bisa kita perbaiki mengenai pembangunan infrastruktur," kata Menko Perekonomian Boediono.
Boediono juga mengatakan pemerintah masih optimistis pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap akan berjalan di tahun ini, walaupun kondisi ekonomi belum kondusif dan negara lain seperti Malaysia bahkan menunda banyak proyek infrastruktur karena kondisi ekonomi yang masih bergejolak.
"Kita kan baru mulai, percepatan infrastruktur baru dimulai beberapa tahun terakhir ini. Malah di lapangan ini, yang tahun ini dan tahun depan itu pelaksanaannya malah mulai terlihat. Infrastruktur termasuk prioritas, masalah infrastruktur, masalah kebutuhan pelayanan dasar," tuturnya. (DIP/BRD)
Pada 2008 ini, sebut Menhub, anggaran untuk perhubungan mencapai Rp 15,3 triliun. Jumlah tersebut, sekitar 7,7 persen lebih dari jumlah anggaran pada 2007 lalu. Kenaikan yang cukup besar ini dikarenakan Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pembangunan di sektor perhubungan yaitu transportasi darat, kereta api, laut dan udara memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan nasional mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong serta sebagai jembatan perekat kesenjangan. "Perbaikan sarana dan prasarana pelabuhan dan kereta api, menurut Menhub, diantaranya akan dialokasikan untuk Pelabuhan Tanjung Priok serta revitalisasi kereta api dan angkutan komoditi, sementara itu untuk prasarana transportasi udara akan difokuskan pada penyelesaian 3 bandara yaitu Kuala Namu, Lombok dan Bandara Hasanuddin," lanjutnya.
Selain itu, kata Jusman, seiring dengan dukungan Departemen Keuangan untuk menerapkan konsep pendanaan multi years bagi pembangunan infrastruktur transportasi, Dephub akan menyusun dan menyempurnakan masterplan mengenai pelabuhan, bandara dan kereta api untuk mendukung sistem logistik nasional. Mengenai subsidi dalam rangka pelayanan publik (PSO), menurut Menhub, Departemen Keuangan juga sudah menyarankan agar pengelolaan subsidi bisa juga tercatat dalam anggaran departemen teknis sehingga pelaksanaannya lebih baik. Selama ini, katanya, anggaran subsidi PSO sendiri masuk dalam anggaran Depkeu.
Dalam Rakor Ekuin kali ini Menteri Pertanian juga menyampaikan masukan mengenai perlunya perhatian terhadap pengelolaan dermaga untuk ekpor kelapa sawit dan menghilangkan retribusi-retribusi tidak penting khusus untuk angkutan-angkutan komoditi. Hal ini dikarenakan CPO merupakan salah satu komoditi eskpor yang cukup penting saat ini. Untuk itu Menhub telah menegaskan bahwa pelabuhan Dumai dan Belawan adalah dua di antara pelabuhan yang mendapatkan prioritas tersebut.
Dalam rapat tersebut dibahas juga mengenai keseriusan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dan insentif untuk investasi swasta di bidang infrastruktur. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan investasi dan realisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun ini. "Kita me-review aturan-aturan umum, kita lihat apa yang bisa kita perbaiki mengenai pembangunan infrastruktur," kata Menko Perekonomian Boediono.
Boediono juga mengatakan pemerintah masih optimistis pembangunan infrastruktur di Indonesia tetap akan berjalan di tahun ini, walaupun kondisi ekonomi belum kondusif dan negara lain seperti Malaysia bahkan menunda banyak proyek infrastruktur karena kondisi ekonomi yang masih bergejolak.
"Kita kan baru mulai, percepatan infrastruktur baru dimulai beberapa tahun terakhir ini. Malah di lapangan ini, yang tahun ini dan tahun depan itu pelaksanaannya malah mulai terlihat. Infrastruktur termasuk prioritas, masalah infrastruktur, masalah kebutuhan pelayanan dasar," tuturnya. (DIP/BRD)