Baca Selengkapnya
10 Mar 2023

Kemenhub Gandeng Ombudsman Tingkatkan Layanan Publik

Jakarta – Kementerian Perhubungan terus berkomitmen untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upayanya yaitu dengan menggandeng Ombudsman. Pada Jumat (10/3), Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Ketua Ombudsman RI Mokhamad Najih menandatangani Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Bidang Perhubungan, yang berlangsung di Gedung Ombudsman, Jakarta. Kedatangan Menhub ke kantor Ombudsman sekaligus memperingati HUT ke-23 Ombudsman RI, sebuah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun ruang lingkup kerja sama yang akan dilakukan meliputi: pencegahan maladministrasi; penyelesaian laporan atau pengaduan atas pelayanan publik di bidang transportasi; pertukaran data dan atau informasi; upaya pengembangan kompetensi sumber daya manusia; serta sosialisasi, edukasi, dan publikasi program antara kedua pihak. Menhub mengatakan, isu pelayanan publik menjadi isu yang strategis di era kemajuan dan keterbukaan informasi saat ini, seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya atas pelayanan publik. Ombudsman merupakan mitra strategis bagi Kemenhub yang selalu memberikan masukan, saran dan rekomendasi terkait pelayanan publik di bidang transportasi. Segala masukan yang diberikan oleh Ombudsman akan menjadi dasar tindak lanjut perbaikan pelayanan. Menhub berharap, kerja sama yang dilakukan dengan Ombudsman kali ini menjadi momentum peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi.“Kami secara intensif berkoordinasi dengan Ombudsman. Terima kasih atas berbagai catatan yang diberikan kepada kami. Memang pelayanan yang kami berikan masih jauh dari sempurna, tetapi kami akan selalu berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan layanan transportasi publik agar semakin baik lagi kedepannya,” ucap Menhub. Bersamaan dengan penandatangan Nota Kesepahaman, juga dilakukan peluncuran laporan tahunan Ombudsman tahun 2022 dan Peluncuran Aplikasi Simpel 4.0 Ombudsman RI, sebuah sistem digitalisasi manajemen penyelesaian laporan, termasuk di dalamnya untuk data base dan sarana komunikasi dengan masyarakat pelapor pelayanan publik.Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman tahun 2022, disebutkan bahwa Ombudsman telah menerima sebanyak 8.292 laporan masyarakat dan menerima 11.427 konsultasi masyarakat di seluruh Indonesia.Ombudsman menyebut, berdasarkan penilaian kepatuhan instansi publik untuk memenuhi standar pelayanan publik, tingkat kepatuhan instansi publik cenderung meningkat. Ombudsman menilai sebanyak 587 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.Hadir dalam kegiatan ini, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, dan para pimpinan dari Kementerian/Lembaga Negara diantaranya ANRI, Setneg, Kemenkumham, Kominfo, Kemenpan-RB, dan Bappenas RI. (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
07 Mar 2023

Pergerakan Masyarakat Selama Lebaran 2023 Diprediksi Capai 123,8 Juta Orang, Kemenhub Siapkan Langkah Antisipasi

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan hasil survei potensi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran 2023 (Idul Fitri 1444 H) yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Berdasarkan hasil survei tersebut, diprediksi pergerakan masyarakat mencapai 123,8 juta orang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
03 Mar 2023

Peringati HUT ke-50 KPLP dan HUT ke-35 PLP Menhub: Bekerja Dengan Hati, Jaga Perairan Indonesia

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta petugas Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk terus bekerja dengan hati dalam melaksanakan tugasnya menjaga keselamatan dan keamanan perairan Indonesia.Hal ini disampaikan Menhub saat memimpin Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) ke-50 Tahun dan Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) ke-35 Tahun, di Terminal Penumpang Nusantara, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (3/3).“Dengan usia KPLP dan PLP yang cukup matang ini harus kita maknai secara mendalam dan harus melakukan introspeksi diri, apakah pekerjaan kita sudah berkontribusi positif kepada negara dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Menhub.Menhub menekankan, sikap integritas, tulus, dan koordinatif lintas sektoral, harus dikedepankan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dari KPLP dan PLP, sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan lingkungan maritim Indonesia.“Selalu pegang prinsip dan kaidah dalam menjalankan tugas. Tidak mengintimidasi, dan sesuai arahan bapak Presiden RI agar tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau hedonisme. Mari kita jaga kepercayaan masyarakat kepada aparatur sipil negara,” ucap Menhub.Lebih lanjut, Menhub menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan KPLP yang telah mengabdi menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Menhub juga mengapresiasi sejumlah kegiatan sosial yang dilakukan oleh 5 (lima) Pangkalan PLP dalam rangka memperingati HUT KPLP dan PLP, diantaranya yaitu: menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan seperti bakti sosial, bersih laut dan pantai, kunjungan ke panti sosial dan donor darah di lokasi masing masing, membagikan 1060 life jacket dan 100 life ring yang berasal dari PLP Tanjung Priok, PLP Tanjung Uban, PLP Bitung, PLP Tual, PLP Tanjung Perak.Turut hadir dalam upacara tersebut para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan; para Kepala UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di wilayah DKI Jakarta; perwakilan Kementerian/Lembaga; dan para stakeholders terkait. (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 Mar 2023

Raih Penghargaan Pembina Teknis BLU Terbaik : BLU Kemenhub Terus Tumbuh Positif Tambah Pendapatan Negara

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terus mengoptimalkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan agar terus tumbuh produktif dan berkontribusi positif bagi negara dan masyarakat.Hal ini disampaikan Menhub saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi BLU 2023 bertema “BLU Inklusif, Indonesia Optimis” yang diselenggarakan Ditjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, di Jakarta, Rabu (2/3).Dalam Rakor tersebut, Kemenhub menerima penghargaan sebagai Pembina Teknis BLU terbaik tahun 2023 bersama dengan Kemenkeu dan Kemenkes, yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.Menhub mengatakan, kinerja BLU di lingkungan Kemenhub terus mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi positif bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2022, PNBP Kemenhub mencapai Rp. 9,01 Triliun dengan realisasi pendapatan BLU mencapai Rp. 1,67 Triliun atau 18,63% dari total raihan PNBP. Dari hasil pendapatan BLU tersebut, 93,64% dikembalikan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan, sedangkan sisanya sebesar 6,36% sebagai saldo awal BLU.“Kementerian/Lembaga pemerintah tidak sekedar jadi cost center yang membebani APBN, tetapi harus mampu bertransformasi dan berkreativitas untuk mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki secara bertanggung jawab dan melalui tata kelola yang baik. Sehingga pelayanan yang diberikan ke masyarakat juga semakin meningkat, ” ucap Menhub.Menhub mengungkapkan, BLU sudah ada di Kemenhub sejak tahun 2014 yaitu sebanyak 7 (tujuh) satker dan jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2022, Kemenhub kini telah memiliki 35 satker BLU yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.“Saya usul kepada Kemenkeu agar pengelolaan BLU memiliki kriteria dan panduan yang lebih fleksibel dan prosesnya lebih cepat. Sehingga BLU di Kemenhub semakin meningkat produktivitasnya,” tutur Menhub.Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, saat ini terdapat 264 Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola Kementerian/Lembaga Pemerintah di seluruh Indonesia yang mengelola aset senilai Rp1.170 triliun. Kementerian Keuangan mencatat pada tahun 2022 BLU menyumbang PNBP sebesar Rp 89,5 triliun.“Saya berharap pengelola BLU semakin kreatif. Tunjukkan bahwa Indonesia punya BLU yang meski sepenuhnya dimiliki negara, tetapi mampu memberikan pelayanan terbaik dan menciptakan kepuasan masyarakat seperti badan usaha komersial lainnya,” ujar Menkeu.Sejumlah manfaat dari pendapatan BLU di lingkungan Kemenhub yang telah dihasilkan diantaranya yaitu: pengawasan teknik navigasi penerbangan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan; integrasi LRT, BRT, dan Feeder di Sumsel; pemberian kuota khusus bagi orang asli Papua untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang transportasi; dan memberikan diklat gratis untuk masyarakat umum melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) dalam rangka meningkatkan keselamatan bertransportasi.Adapun salah satu inisiatif yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja BLU yaitu dengan melakukan sinergi antara BLU yang ada di lingkungan Kemenhub. Seperti misalnya mensinergikan aset Sea Plane milik BLU API Banyuwangi dengan aset BLU Poltrada Bali, untuk membuat eduwisata sekaligus mengoptimalkan fungsi dari dermaga Pelabuhan Sanur, Bali.Turut hadir sebagai narasumber dalam Rakor BLU 2023, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Feb 2023

Menhub Ajak Pelaku Bisnis Asal Jepang Kerja Sama Bangun Infrastruktur Transportasi IKN

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak para pelaku bisnis di Jepang untuk bekerja sama membangun infrastruktur transportasi Ibu Kota Nusantara (IKN) di pulau Kalimantan.Hal ini disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Forum Japan-Indonesia Economic Committee of Keidanren Event di Jepang, Selasa (28/2).Forum bisnis yang diselenggarakan salah satu asosiasi pelaku bisnis terbesar di Jepang ini dihadiri oleh sekitar 90 pelaku bisnis atau investor asal Jepang. Menhub mengatakan, pembangunan IKN telah dituangkan dalam Undang-Undang yang diturunkan dalam sejumlah peraturan seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan lainnya. Menurut Menhub, IKN akan dibangun sebagai kota yang rendah emisi karbon dan efisien melalui penggunaan teknologi. Pembangunan dan pengembangan IKN ini akan dilakukan dalam lima tahap mulai tahun 2022 s.d 2045."Pembangunan infrastruktur di IKN membutuhkan biaya yang besar. Maka itu dibutuhkan pendanaan kreatif non APBN, seperti melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema konsesi, yang melibatkan berbagai pihak baik di dalam maupun luar negeri. Skema ini menjadi target utama dalam mendanai pembangunan dan pengembangan IKN, " ujar Menhub. Lebih lanjut Menhub mengatakan mengundang para pelaku bisnis di Jepang berkunjung langsung ke IKN, untuk melihat berbagai peluang yang dapat dikerjasamakan.Dalam pertemuan tersebut, Menhub membeberkan sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan di IKN. Diantaranya yaitu, di sektor darat, pemerintah akan membangun sistem angkutan umum massal berupa Bus Rapid Transit (BRT), autonomous minibus, dan autonomous BRT. Kemudian di sektor perkeretaapian, akan dibangun kereta api bandara sepinggan dari Transit Oriented Development (TOD) Karang Joang hingga IKN sepanjang 47 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit.Di sektor transportasi udara, akan dibangun Bandara VVIP IKN, yang akan digunakan untuk menerima tamu kenegaraan dan kegiatan pemerintahan, dengan jarak tempuh perjalanan darat 40 km dari istana presiden. Selanjutnya di sektor laut, akan dibangun dermaga wisata dan pelabuhan kontainer. Turut menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut Rachmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI), Heri Akhmadi (Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang), Diana Kusumastuti (Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR), Dhony Rahajoe (Wakil Kepala Otorita IKN), Mr. Masakazu KUBOTA (Vice Chairman and President of KEIDANREN). (AH/RDL/BRD/HT)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -