Jakarta- Jelang peresmian Lintas Raya Terpadu (LRT) Jabodebek, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal melakukan pengecekan kesiapan integrasi antarmoda LRT Jabodebek, Minggu (27/8).
JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan pendidikan anti korupsi pada seluruh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kemenhub. Melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan, Kemenhub menyempurnakan kurikulum pendidikan antikorupsi.
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (22/8), mengecek kesiapan layanan Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek) jelang diresmikan.
Jakarta – Menyambut Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) yang diperingati setiap tanggal 17 September, Kementerian Perhubungan meluncurkan tema dan logo Harhubnas Tahun 2023.
Samarinda – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pengalaman membangun infrastruktur Bandara APT Pranoto di Samarinda, yang memiliki kondisi tanah yang labil.
Banjarmasin – Untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelabuhan, Menteri Perhubungan Budi Karya mengajak para pemilik Terminal Khusus di wilayah Kalimantan Selatan untuk membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP).“Saya anjurkan rekan-rekan para pemilik Tersus agar segera membentuk BUP. Kami tidak akan mempersulit, jika ada hambatan, kami siap membantu,” ujar Menhub saat melakukan pertemuan dengan para pemilik Terminal Khusus di Banjarmasin, Sabtu (19/8).Menhub mengungkapkan sejumlah keuntungan yang akan didapat para pemilik Terminal Khusus jika membentuk BUP, diantaranya yaitu mendapatkan kepastian atau legalitas hukum untuk menjalankan bidang usaha yang lebih luas cakupannya.“Kalau sudah membentuk BUP, hanya cukup sekali saja tanpa ada perpanjangan izin. Tetapi kalau masih Tersus harus memperpanjang izin 5 tahun sekali,” ucapnya.Selain keuntungan bagi pemilik Tersus, sejumlah keuntungan juga akan diperoleh negara diantaranya yaitu: meningkatkan tata kelola pengusahaan pelabuhan yang lebih transparan, dan akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) karena semua aktivitas pergerakan barang di pelabuhan dapat tercatat dengan baik.“Dengan dibentuknya BUP, apabila ada suatu proses industri seperti penambangan dan lain-lain, kami pastikan bahwa pergerakan konektivitas terjaga dengan baik dan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab,” tuturnya.Menhub menekankan agar para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berupaya menegakkan aturan penggunaan sistem identifikasi kapal otomatis atau yang biasa disebut Automatic Identification System (AIS). AIS adalah sistem pelacakan otomatis menggunakan transceiver yang terpasang di kapal dan digunakan oleh layanan lalu lintas kapal. Dengan begitu, Negara melalui Kementerian Perhubungan dapat melacak keberadaan kapal yang melintas di perairan Indonesia."Kami mengawal kepastian hukum untuk barang yang bergerak keluar Banjarmasin sehingga terukur dengan baik. Hasil perolehan PNPB ini dapat digunakan untuk membangun fasilitas pelabuhan baik disini (Kalimantan Selatan) maupun daerah tertinggal lainnya, " ujar Menhub.Sebagai informasi, Kemenhub telah melakukan penyederhanaan proses pengajuan izin konsesi pengelolaan pelabuhan atau terminal yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 48/2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya Antara Penyelenggara Pelabuhan Dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang Kepelabuhanan.Setelah terbitnya Permenhub No 48/2021 telah dilakukan penyederhanaan menjadi 1 tahap yaitu penyampaian kajian kelayakan konsesi. Adapun skema pemberian konsesi terdiri dari 2 jenis yaitu mekanisme pelelangan atau melalui mekanisme penugasan/penunjukan.Sementara itu, Terminal khusus untuk sementara melayani kepentingan umum yang terdapat di wilayah Kalimantan Selatan yaitu PT. Tapin Coal Terminal, PT. Antang Gunung Meratus, PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua, PT. Hasnur Jaya Internasional, dan PT. Talenta Bumi. Terminal khusus tersebut melayani operasional pengangkutan batubara.Pendapatan Negara Bukan Pajak dari 5 (lima) Tersus tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021 PNBP mencapai 14,204 milyar Rupiah dan tahun 2022 mencapai Rp 20,884 milyar Rupiah. Hingga Juli 2023, total PNBP mencapai 13,72 milyar Rupiah. Pada akhir tahun 2023, PNBP diperkirakan bisa mencapai 23,537 milyar Rupiah.Turut hadir dalam peninjauan tersebut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Staf Khusus Menhub Bidang SDM dan Kehumasan Adita Irawati, Plt. Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Direktur Kepelabuhanan M.Masyhud, dan Setda Batola Zulfikri Yadi Noor. (AH/RDL/BRD/SR)
Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah merumuskan pemberian subsidi tarif Lintas Raya Terpadu Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (LRT Jabodebek). Perumusan ini telah memperhatikan kemampuan atau daya beli masyarakat serta untuk mendorong minat masyarakat untuk beralih ke angkutan massal.
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi di Indonesia terus melaju dengan cepat. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia.
Mentawai - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (13/8), meninjau progres pembangunan bandara baru di Pulau Mentawai, Sumatera Barat, yang merupakan salah satu pulau di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).
Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak masyarakat untuk beralih kepada kendaraan listrik agar tercipta kualitas udara yang baik, khususnya di wilayah Perkotaan seperti Jakarta.
