Baca Selengkapnya
13 Sep 2023

Menhub Dampingi Presiden RI Lakukan Uji Coba Kereta Cepat

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk melakukan uji coba Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC), Rabu (13/9). Uji coba dilakukan dari Stasiun Halim menuju Stasiun Padalarang dan dilanjutkan dengan menaiki feeder ke Stasiun Bandung.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
09 Sep 2023

Menhub Tinjau Kesiapan Aksesibilitas Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Bandung - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan uji coba sekaligus meninjau pengembangan pembangunan aksesibilitas pada 4 stasiun yang dilintasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Akses yang ditinjau meliputi Stasiun Keberangkatan Halim, Jakarta; Stasiun Karawang, Jawa Barat; Stasiun Padalarang, Jawa Barat; dan Stasiun Akhir Tegalluar, Jawa Barat. "Hari ini saya melakukan pengecekan progres aksesibilitas jalan penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebelum beroperasi pada 1 Oktober 2023, Bapak Presiden Joko Widodo akan mencoba kereta cepat pada 13 September," ujar Menhub Budi.Menhub Budi menyebut akan berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan seperti Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung, PT. Jasa Marga, sejumlah lembaga dan pihak swasta terkait, dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas KCJB. Ditargetkan, pengoperasian kereta cepat dimulai pada 1 Oktober 2023.Adapun sejumlah aksesibilitas yang tengah dibangun menjelang beroperasinya KCJB yaitu :- Stasiun Halim, Jakarta meliputi akses Jl. DI. Panjaitan tahap I dan II; akses jalan kawasan Stasiun Halim, dan akses exit Tol Halim 1+842 km beserta jalan penghubungnya.- Stasiun Karawang, Jawa Barat (Stasiun antara) meliputi akses Jl. THK, akses Km.42+00, dan akses jalan kawasan.- Stasiun Padalarang, Jawa Barat (stasiun antara dan stasiun kereta feeder KCJB menuju Stasiun Bandung) meliputi akses masuk stasiun dan tol; jalan kabupaten tol pada ruas Gedonglima dan Panaris; jalan provinsi ruas Padalarang-Cisarua; jalan nasional Padalarang; dan rencana akses jalan dari Kota Baru Parahyangan.- Stasiun Tegalluar, Jawa Barat (stasiun akhir) meliputi akses Km 151; dropzone Tegalluar; akses Stasiun Cimekar - Stasiun KCJB Tegalluar; jembatan Cibiru Bandung. Turut hadir dalam peninjauan tersebut Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Direktur PT. KAI Persero, Tbk Didiek Hartantyo, Dirjen Bina Marga KemenPUPR Hedy Rahadian, dan para Direksi PT. KCIC. (AH/RDL/BRD/SR)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Aug 2023

Menhub Tinjau Terminal VVIP Bandara Soetta Jelang KTT ASEAN

Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (30/8), meninjau Terminal VVIP Bandara Soekarno Hatta untuk mengecek kesiapan pelayanan bandara jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta, pada 5-7 September 2023 mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Aug 2023

Komisi V Apresiasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenhub Tahun 2022 Raih Opini WTP

Jakarta - Komisi V DPR RI mengapresiasi hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).“Ini sudah kesepuluh kalinya berturut-turut mendapatkan WTP. Komisi V DPR RI meminta Kemenhub untuk terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan capaian opini WTP di tahun mendatang,” demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR RI dalam Rapat Kerja, Rabu (30/8).Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan capaian ini, Kemenhub berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 10 (Sepuluh) kali berturut-turut semenjak Tahun 2013 hingga Tahun 2022. “Kami berharap dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan dan mampu terus menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan untuk tahun-tahun selanjutnya,” ujarnya.Menhub mengungkapkan, secara konsisten Kemenhub menindaklanjuti sejumlah temuan dari BPK berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), belanja negara. dan pengelolaan aset. “Kami telah menerbitkan instruksi Menteri Perhubungan untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2022,” ujarnya.Dari total 1.548 temuan yang direkomendasikan BPK untuk ditindaklanjuti, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sekitar 85,01% atau 1.316 rekomendasi dengan total nilai 3,01 Triliun, dimana capaian tersebut telah melebihi capaian rata-rata Nasional sebesar 77,34%. “Kami akan terus menindaklanjuti rekomendasi temuan dari BPK dan saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran untuk melihat rekomendasi BPK sebagai suatu keharusan untuk menyelesaikannya,” ucap Menhub.Sejumlah capaian lainnya yang dicapai Kemenhub pada tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam ikhtisar Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK, diantaranya yaitu: realisasi PNBP yang melebihi target yaitu sebesar Rp. 9,03 Triliun atau 102,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 8,81 Triliun. Jumlah ini meningkat 13% (Rp. 1,03 Triliun) dibandingkan PNBP tahun 2021.Selanjutnya, terkait neraca dan ekuitas, pada tahun 2022 terdapat peningkatan jumlah aset dengan nilai sebesar Rp. 105,7 Triliun. Sehingga pada tahun 2022 nilai aset yang dimiliki sebesar Rp. 618,14 Triliun, sementara pada tahun 2021 sebesar Rp. 512,35 Triliun.Peningkatan aset ini disebabkan adanya penambahan aset konsesi jasa pada Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perkeretaapian (Konsesi KCIC, Kereta Bandara Soetta, LRT Jabodebek) sebesar Rp. 119,88 Triliun, serta peningkatan nilai akumulasi penyusutan atas asset-aset yang sudah melebihi masa manfaat sebesar Rp. 22,57 Triliun.(AH/RDL/BRD/ME)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Aug 2023

Pagu Anggaran Kemenhub Tahun 2024 Sebesar Rp. 38,47 Triliun Naik Rp. 400 Miliar Dari Pagu Indikatif, Untuk Layanan Angkutan Perintis

Jakarta - Kementerian Perhubungan mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 38,47 Triliun. Jumlah ini naik Rp. 400 Miliar dari pagu indikatif Kemenhub tahun 2024 sebesar Rp. 38,07 Triliun.“Penambahan tersebut digunakan untuk pelayanan keperintisan laut dan udara, seperti misalnya kapal perintis dan tol laut, serta jembatan udara. Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia,” demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (30/8).Besaran pagu anggaran Kemenhub Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dengan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 31 Juli 2023.Menhub mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Oleh karenanya, Kemenhub fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. “Kita harapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat,” ucapnya.Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 yaitu ““Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. “Dari terma tersebut, artinya adalah apa yang kita bangun ini tidak semata membangun konektivitas, tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan juga memperhatikan isu-isu lingkungan,” tutur Menhub.Dari total pagu anggaran Kemenhub tahun 2023, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenhub sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 645,57 Miliar; Inspektorat Jenderal (Rp.111,10 Miliar); Ditjen Perhubungan Darat (Rp. 6,64 Triliun); Ditjen Perhubungan Laut (Rp. 9,49 Triliun); Ditjen Perhubungan Udara (Rp. 7,67 Triliun); Ditjen Perkeretaapian (Rp. 9,68 Triliun); Badan Kebijakan Transportasi (Rp.192,94 Miliar); Badan Pengembangan SDM Perhubungan (Rp.3,69 Triliun); dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (Rp.329,87 Miliar).Beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada Tahun 2024 berdasarkan unit kerja eselon I, di antaranya dukungan Ibu Kota Negara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional di sektor darat, laut udara, dan perkeretaapian; dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema Buy The Service di 10 Kota; layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara; peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi; serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi. (AH/RDL/BRD/ME)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Aug 2023

Diresmikan Presiden, LRT Jabodebek Siap Beroperasi

Kereta Api Ringan/Light Rail Transit terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (LRT Jabodebek) siap beroperasi setelah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada Senin (28/8) di Stasiun Cawang, Jakarta. Peresmian LRT Jabodebek tersebut dihadiri oleh Ibu Negara Republik Indonesia, Iriana Joko Widodo, Ibu Wakil Negara Republik Indonesia Wury Ma’ruf Amin, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ibu-Ibu OASE Kabinet Indonesia Maju, serta PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo dan jajaran stakeholderslainnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
27 Aug 2023

Jelang Diresmikan, Pemerintah Tetapkan Tarif Promo LRT Jabodebek

Jakarta (27/08) – Jelang peresmian LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menetapkan tarif promo berupa diskon sebesar 78% yang diwujudkan dalam tarif flat sebesar Rp 5.000,- untuk seluruh lintas pelayanan. Tarif Promo ini mulai diberlakukan sejak LRT Jabodebek diresmikan sampai dengan akhir bulan September 2023.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -