Baca Selengkapnya
05 Dec 2016

Sesjen Kemenhub Buka Pertemuan Indonesia dan Jepang Bahas Kerjasama Bidang Transportasi

MEDAN - Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Senin (5/12) membuka secara resmi The 7th Vice Ministerial Level Meeting in Transportation Sector Between Indonesia - Jepang di Medan Sumatera Utara. Kegiatan ini merupakan forum kerjasama bilateral Indonesia - Jepang di sektor transportasi yang sudah berjalan cukup baik selama ini.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 Dec 2016

Kemenhub Siapkan 300 Bus Pulangkan Peserta Aksi Damai

JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menyiapkan 300 unit bus dari Damri, PPD dan Jasa Raharja untuk digunakan sebagai angkutan para peserta aksi Damai 2 Desember 2016 yang mengalami kesulitan mendapatkan angkutan saat kembali pulang ke daerahnya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
01 Dec 2016

AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH SELENGGARAKAN WORKSHOP PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

JAKARTA – Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal akuntabilitas pembangunan nasional menjadi perhatian penting Presiden Joko Widodo. Presiden memberikan target kepada BPKP selaku pembina APIP untuk meningkatan kapabilitas APIP dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yang semula kapabilitas APIP di level 1 sebanyak 85%, maka lima tahun mendatang harus dibalik menjadi kapabilitas level 3 lah yang sebanyak 85%. Target tersebut merujuk kepada data yang dihasilkan dari penilaian BPKP terhadap 417 APIP pada akhir tahun 2014, yang memperlihatkan sebanyak 85% APIP berada pada kapabilitas level 1 (Initial), 11,99% APIP berada pada level 2 (Infrastructure) dan sisanya level 3 (integrated). Kalau diteruskan kepada level yang semakin tinggi lagi, masih ada level 4 (managed) dan level 5 (optimized), namun APIP di Indonesia saat ini belum ada yang mencapai level 4 dan 5.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Nov 2016

Menhub : Pengelolaan Pelayaran Nasional Perlu Kepastian Batas Wilayah Negara

JAKARTA - Penetapan garis batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam berbagai aspek bagi kedua belah pihak. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dalam acara Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Rabu (30/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
29 Nov 2016

3 Badan Layanan Umum Kemenhub Raih Penghargaan dari Menhub

JAKARTA - Politeknik Pelayaran Surabaya, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dan Balai Besar Pendidikan, Penyegaran, dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) mendapat penghargaan Menteri Perhubungan sebagai Badan Layanan Umum dengan Penerapan Pola Tata Kelola Terbaik di Lingkungan Kementerian Perhubungan tahun 2016. Selain itu, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya meraih stand terbaik kategori pemerintahan pada Pameran Industri Bahari Expo 2016.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Nov 2016

Menhub Perintahkan Mahkamah Pelayaran agar Lebih Tangguh Berikan Sanksi Terkait Kecelakaan Transportasi Laut

JAKARTA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan terdapat langkah konkret yang dapat diambil dalam upaya penegakan hukum terkait kecelakaan transportasi laut. “Mahkamah Pelayaran (Mahpel) harus lebih tangguh lagi untuk memberikan sanksi administratif secara lugas, jadi teman-teman di Mahkamah harus lebih lugas melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya yakin Mahkamah punya peran yang besar untuk memberikan legitimasi baru bagi kemaritiman Indonesia”, jelas Menhub dalam pembukaan acara Workshop Mahkamah Pelayaran Tahun 2016 dengan tema “Perlunya Peradilan Maritim (Maritime Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia" di Kantor Kementerian Perhubungan, Senin (28/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
18 Nov 2016

Menhub: Bandara Gading, Gunung Kidul akan Dimanfaatkan untuk Dukung Pariwisata

YOGYAKARTA - Menteri Perhubungan mempertimbangkan pengoperasian Bandara Gading sebagai bandara komersial untuk mengembangkan pariwisata daerah Gunung Kidul. "Bandara Gading telah dibangun, namun untuk melayani penerbangan komersial harus dievaluasi terlebih dahulu, terutama terkait dengan keselamatan dan keamanannya. Kemenhub akan membicarakan dengan Pemda untuk membahas masalah tersebut." jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Seminar Nasional Pengembangan Industri Pariwisata Gunung Kidul di Hotel Royalambarrukmo Yogyakarta, Jumat (18/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Nov 2016

Menhub: Deregulasi Dipercepat Agar Menarik Bagi Swasta

JAKARTA – Kementerian Perhubungan membuka peluang bagi swasta untuk turut serta dalam pembangunan dan pengembangan sektor transportasi nasional. Untuk menarik minat swasta maupun BUMN berinvestasi, deregulasi dan debirokratisasi terus dilakukan Kemenhub. Demikian salah satu hal yang mengemuka disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat menjadi panelis dalam Rakornas Kadin Bidang Perhubungan, di Jakarta, Rabu (16/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Nov 2016

Tidak Lagi Tergantung Kepada APBN, Kemenhub Tingkatkan Peran Swasta dan BUMN

JAKARTA – Ketika pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi harus dipercepat di masa mendatang, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan meningkatkan peran swasta dan BUMN dalam pembangunan sektor transportasi. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ketika memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2016 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Rabu (16/11).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -