Baca Selengkapnya
02 Mar 2011

MULTIMODE TRANSPORTATION NOW GOT LEGAL PROTECTION

(Jakarta, 2/3/2011) Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan peraturan pemerintah mengenai Angkutan Multimoda melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pada 4 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 8 Februari 2011 oleh Menteri Hukum dan HAM RI.  Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal diundangkan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
20 Feb 2011

SOLO POTENSIAL SEBAGAI REFERENSI KOTA YANG HUMANIS

(Solo, 20/2/2011) Solo bisa menjadi referensi dari kota yang humanis, karena kota ini mampu untuk memfasilitasi dan juga memberikan ruang bagi warganya agar kerekatan sosial dan budaya tetap baik dan tetap maju. Demikian pujian yang disampaikan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono saat memperkenalkan dua moda transportasi yaitu Rail Bus Solo dan Bus Tingkat Pariwisata kepada masyarkat Solo, di Lapangan Kota Barat, Solo, Minggu (20/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Feb 2011

ENAM ISU STRATEGIS JADI PERHATIAN DALAM PENYUSUNAN RKA KEMENHUB 2012

(Jakarta, 17/2/2011) Enam isu strategis perlu mendapat perhatian pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2012. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat membuka Pembahasan Terpadu Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Kamis (17/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Feb 2011

SDM MENJADI KUNCI KEBERHASILAN BASARNAS

(Jakarta, 16/2/2011) Peningkatan aspek SDM Badan SAR Nasional (Basarnas) perlu terus ditingkatkan karena aspek tersebut menentukan keberhasilan suatu penyelamatan dalam satu bencana. “The man behind the gun adalah yang paling menentukan,” ujar Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat membuka Indonesia International Search and Rescue Expo 2011 di Jakarta Convention Center pada Rabu (16/2). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
14 Feb 2011

KEMENHUB TERIMA PENGHARGAAN DARI RADIO ELSHINTA

(Jakarta, 14/2/2011) Kementerian Perhubungan menerima penghargaan dari Radio Elshinta sebagai salah satu Instansi Pemerintah yang menjalin kerjasama yang baik dengan Radio Elshinta dalam rangka penyebaran informasi kepada publik. Penghargaan ini diberikan oleh Radio Elsintha dalam acara Ulang Tahun ke 11 program News and Talk Radio Elshinta di Ballroom Kartika Chandra, Jakarta, Senin (14/2).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
12 Feb 2011

1081 INDONESIAN CITIZENS WERE SENT HOME TO THEIR HOME TOWNS

(Jakarta, 12/2/2011) Dari total WNI yang berhasil dievakuasi dari Mesir mulai dari kloter pertama hingga kloter keenam yang berjumlah 2.433 orang, sebanyak 1018 WNI telah dipulangkan dengan menggunakan pesawat ke daerahnya masing-masing. Hari ini, Sabtu (12/2), WNI kloter keenam yang dipulangkan ke daerahnya dengan pesawat berjumlah 136 orang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
12 Feb 2011

SESJEN KEMENHUB : JAJARAN PERHUBUNGAN HARUS TINGKATKAN TATA KELOLA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI UNTUK HADAPI UU KIP

(Bogor, 10//02/2010) Jajaran Kementerian Perhubungan harus meningkatkan tata kelola dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-undang  Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) yang berlaku efektif pada 30 April 2010. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Iksan Tatang dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perhubungan Djoko Sasono, saat membuka acara Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan, Nomor PM.72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan di Cisarua Bogor, Kamis 10 Februari 2010.  

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
09 Feb 2011

PEMERINTAH HARUS MEMFASILITASI SARANA TRANSPORTASI SEMUA KALANGAN MASYARAKAT

(Surabaya, 4/2/2011) Pada prinsipnya pemerintah harus memfasilitasi mobilitas semua kalangan masyarakat, baik masyarakat kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah. Untuk kalangan menengah ke atas yang membutuhkan akses cepat, pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan tersebut misalnya dengan membangun jalan tol. Sedangkan untuk kelangan menengah ke bawah yang sangat mengandalkan transportasi umum untuk mobilitasnya, pemerintah juga harus memfasilitasi hal tersebut dengan menyediakan transportasi masal. Baik pembangunan jalan tol dan transportasi masal harus dibangun karena keduanya mempunyai peruntukannya masing-masing.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -