Baca Selengkapnya
19 Oct 2009

LAW UMBRELLA FOR INFORMATION AND DATA MANAGEMENT HAS BEEN CLEAR

(Jakarta, 19/10/09) Keberadaan payung hukum dalam pengelolaan data dan informasi di sektor Perhubungan sebenarnya sudah jelas. Untuk itu Menteri Perhubungan menegaskan agar segenap jajaran di lingkungan Departemen Perhubungan untuk tidak ragu-ragu melakukan implementasi pengelolaan data dan informasi. Demikian dinyatakan Menteri Perhubungan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sesjen Dephub pada pembukaan Rapat Koordinasi Data dan Informasi (Rakordatin) di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur Bali, Rabu, 7 Oktober 2009. Namun dalam sambutannya Menteri Perhubungan juga mengakui bahwasanya sejauh ini masih ada kendala dalam rangka pengelolaan data dan informasi, diantaranya adalah: belum terbangunnya budaya kerja dengan suatu pola yang saling terintegrasi di lingkungan kantor pemerintah, kurang optimalnya aliran data dan informasi dari unit kerja di daerah sampai ke pusat, paradigma bahwa teknologi informasi dan komunikasi hanya sebagai pelengkap dalam penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan, serta ketidak-terpaduan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sehing sering terjadinya tumpang tindih/duplikasi dan pengulangan yang menyebabkan ketidak efisienan. Untuk itu Menteri Perhubungan dalam sambutan yang dibacakan oleh Sesjen Dephub berharap permasalahan ini dapat diatasi melalui koordinasi yang lebih baik di bidang data dan informasi, antara instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, serta antara pemerintah dan para stakeholders. Hal ini menjadi penting mengingat semakin pesatnya kebutuhan akan data dan informasi di era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti saat ini. Acara Rakordation dengan tema ”Pengelolaan Data dan Tata Hubungan Kerja yang dilandasi Koordinasi dan Sinkronisasi yang Terukur dan Harmonis“ ini merupakan program kerja Pusat Data dan Informasi Dephub. Setidaknya terdapat  100 orang perwakilan dari berbagai unit kerja Departemen Perhubungan yang mengikuti Rakordatin ini. Dalam dua hari (7-8 Oktober 2009) pelaksanaan para peserta memperoleh paparan mengenai perkembangan Sistem Informasi Manajemen yang disampaikan narasumber dari perwakilan masing-masing Ditjen, Badan, Biro, Itjen, Depkominfo, Bakosurtanal, BPS, Atase Perhubungan, Pusdatin, dan Depdagri. Pada akhir acara rakor disampaikan rangkuman hasil dari sidang beberapa komisi antara lain : Rencana Induk TIK Departmen Perhubungan perlu di Sosialisasikan kepada seluruh unit Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan pada tahun 2009 – 2010; Sosialisasi dan Pelatihan E-Procurement pada tahun 2009 –2010 ke semua Satuan Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan; Pembentukan Unit Layanan Pengadaan tahun 2010; Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara elektronik (e-Procurement) tahun 2010; Penetapan Keputusan Menteri Perhubungan terkait dengan implementasi e-procurement di lingkungan Departemen Perhubungan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan e-proc; Terintegrasinya Infrastruktur Jaringan di Kantor Pusat Departemen Perhubungan pada tahun 2010 Portal Perhubungan perlu melaksanakan update informasi, data dan konten oleh  Subsektor dan Badan-Badan serta terjemahan dalam bahasa inggris Untuk meningkatkan kemampuan SDM TIK akan diadakan sosialisasi dan pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Lingkungan Departemen Perhubungan pada tahun 2010. (YFA)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 Oct 2009

MINISTER OF TRANSPORTATION ASKED COLLEGES TO TAKE PART IN SOSIALIZING ABOUT TRANSPORTATION SAFETY

(Semarang, 08/10/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengajak pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Dearah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan dunia usaha swasta untuk melakukan investasi di sektor transportasi, baik itu di bidang sarana, prasara maupun insfrastruktur pendukung lainnya. Ajakan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan pada saat menjadi keynote speaker seminar nasional “Peluang Kewirausahaan Transportasi Berbasis Keselamatan dan Keamanan” di Kampus UNDIP Semarang, Rabu (7/10). Seminar yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro ini merupakan rangkaian dari Dies Natalies UNDIP Semarang ke-52. Keterlibatan pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasata dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur penunjang lainnya telah teruang dalam 4 paket Undang-Undang Transportasi yang telah di sahkan oleh DPR-RI bersama-sama pemerintah pada periode 2007-2009, yang merupakan regulasi atau pengganti UU Transportasi 1992.. Dijelaskan oleh Menhub, UU Transportasi 1992  kurang memberikan pondasi yang kuat. Alokasi pendanaan untuk pembangunan infrasturktur transportasi bersumber dari dana APBN, yang pengaturannya tidak bersifat kompetitif melainkan monopoli oleh perusahaan-perusahaan milik negara. Melalui 4 Paket UU Transportasi yang telah kita revitalisasi dan modernisasi inilah, pemerintah memberikan ruang yang lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang seluas-luasanya kepada semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastuktur transportasi. ‘’Untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi, kita tidak lagi mengandalkan dana APBN,’’ kata Menhub. Semua pihak, diberi kesempatan untuk berpatisipasi aktif dalam pembangunan sarana transportasi angkutan di jalan raya, kepelabuhan, pembangunan bandara serta perkeretaapian. Proyek-proyek ini bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorsium yang melibatkan pemda, swasta dan perusahaan milik negara. Selain kebebasan berinvestasi di sektor transportasi, UU Transportasi yang baru juga menekankan perlu revitalisasi pemerintah selaku regulator maupun pihak pengelola selaku operator. Regulator dan operator perlu membangun tata kelola penyelenggaraan transportasi dengan standar keselamatan dan keamanan dalam bertransportasi Juga ditekankan pentingnya meningkatkan sumber daya manusia pada operator maupun regulator, sehingga menghasilkan output yang maksimal. SDM yang ada harus terus mengupdate perkembangan dan kemajuahn teknologi. Hal ini sangat penting dan terkait erat dengan safety management system. Masalah keselamatan dan keamanan memang menjadi penekanan dalam UU Transportasi yang baru. Bahkan sekitar 60 persen dalam UU ini berisi keselamatan dan keamanan. ‘’Kalau dulu tidak ada atau sangsinya terlalu ringan, dalam undang-undang ini siapa saja yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan, mengabaikan keselamatan dan keamanaan bertransportasi akan mendapatkan sangsi yang tegas,’’ jelas Menhub. Menteri Perhubungan mengharapkan dari kampus muncul ide dan gagasam serta dapat memberikan masukan-masukan dan kritik yang bersifat membangun. Menhub juga mengharapkan peran akademisi dalam mensosialisasikan 4 Paket UU Transportasi yang baru, sehingga dunia usaha dapat memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka, sementara di satu sisi dalam menyadarkan masyarakat dalam bertransportasi yang aman dan selamat. (tim)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

THE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION OPTIMIZES THE MOBILIZATION OF VEHICLES FOR DISTRIBUTING HELP

(Jakarta, 05/10/09) Departemen Perhubungan memaksimalisasikan pengerahan kendaraan dari berbagai jenis, mulai bus maupun truk dan kendaraan khusus untuk medan terjal (off road) untuk melancarkan pendistribusian barang bantuan dan tenaga relawan menuju sejumlah lokasi gempa di Padang, Sumatera Barat. ”Kita (Dephub) sudah menyiapkan sedikitnya 10 unit bus yang terdiri dari empat bus Damri dan enam bus perusahaan swasta lokal. Bus-bus ini kita sediakan untuk membawa bantuan dari Bandara Minangkabau ke Kota Padang,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso di Jakarta, Senin (5/10). ”Kita juga mengoptimalisasikan pengoperasian bus-bus sekolah untuk pendistribusian bantuan ke lokasi-lokasi korban yang dikoordinasikan oleh Pemrov Sumbar,” imbuhnya. Selain itu, lanjut Suroyo, pihaknya juga telah mengirimkan sejumlah kendaraan lain melalui kapal Ferindo V yang dioperasikan PT ASDP Indonesia Ferry berupa kendaraan off road double cabin, truk, pikap, serta ambulans. ”Untuk roda empat, ada 33 unit yang kita kirimkan. Melalui kapal ini juga kita kirimkan macam-macam bantuan baik pakaian, pangan, maupun obat-obatan dan lainnya seberat 2 ton bagi korban yang kita tampung dari perusahaan maupun instansi pemerintah di Jakarta. Di kapal itu juga ada 39 orang tenaga relawan dan medis yang itu,” jelas Suroyo. Perusahaan maupun instansi yang turu mengirimkan bantuan melalui Ferindo V itu, antara lain PT Telkom, Pertamina, Komando Strategi TNI Angkatan Darat (Kostrad), PT Indosat, PT Jasa Marga, Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Pelindo 2, PT Semen Gresik, serta Bank Mandiri. ”Kapal Ferindo V berangkat dari Tanjung Priok pukul 00.50 WIB dan tiba di Teluk Bayur Selasa (6/10) pagi,” sambung Suroyo. Ditambahkannya, jalan lintas Padang-Solok yang sempat terputus akibat guncangan gempa sebesar 7,6 skala Richter pada Rabu silam, saat ini telah dapat difungsikan kembali. Namun, jalur tersebut belum bisa berfungsi maksimal mengingat kondisi jalan yang belum stabil karena masih banyaknya kerusakan di sana-sini akibat longsor dan guncangan gempa. ”Di daerah Panorama I yang misalnya, masih ada sisa-sisa longsoran. Untuk mengantisipasi kecelakaan, telah dipasangi rambu-rambu darurat. Kita juga sudah mengkoordinasikannya dengan pihak yang berwenang untuk menangani masalah infrastruktur jalan ini,” pungkas Suroyo. (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

EDUCATION AND TRAINING CENTRE OF MINISTRY OF TRANSPORTATION SENT 100 VOLUNTEERS TO PADANG

(Jakarta, 05/10/09) Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Departemen Perhubungan mengirimkan sedikitnya 100 tenaga relawan ke lokasi gempa di Padang, Sumatera Barat. Langkah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Badan Diklat Dephub untuk turut berpartisipasi mengurangi beban penderitaan masyarakat Ranah Minang yang telah menjadi korban gempa berkekuatan 7,6 skala Richter tersebut.”Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk program pengabdian masyarakat Badan Diklat,” jelas Kepala Badan Diklat Dedi Darmawan di Jakarta, Senin (5/10). Di sana, imbuhnya, para relawan itu akan melakukan berbagai kegiatan antara lain pengobatan massal gratis, penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok, membantu mengurangi trauma anak-anak korban gempa, serta membantu perbaikan fasilitas umum.”Karena itu, para utusan yang kita kirimkan ke sana adalah mereka yang memiliki beragam keahlian. Mereka adalah para taruna dan taruni dari sekolah di lingkungan Badan Diklat Perhubungan, pegawai Badan Diklat, dokter dan perawat, serta para psikolog,” papar Dedi.Di lokasi, para tenaga relawan Badan Diklat Perhubungan ini akan berkoordinasi dengan Satuan Kordinator Pelaksana (Satkorlak) Penanggulangan Bencana setempat, untuk melancarkan tugas tim dan melaksanakan penanganan secara terpadu.Ditambahkan Dedi, para tenaga relawan tersebut akan diberangkatkan pada Selasa (6/10), menggunakan pesawat udara dan Kapal Latih Taruna Bima Sakti. ”Kapal Latih Taruna Bima Sakti akan diberangkatkan pada hari yang sama dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang,” pungkasnya. (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

THE BUILDING OF SUNDA STRAIN BRIDGE NEEDED PRIVATE CONTRIBUTION

(Jakarta, 06/10/09) Departemen Perhubungan terus berupaya mendorong percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, guna menghubungkan wilayah Jawa-Sumatera. Rencana pembangunan ini telah dimulai sejak lama, ditandai dengan sudah banyaknya studi/kajian, baik yang dilakukan pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi. Namun, karena kendala yang dihadapi cukup besar mengakibatkan ide rencana pembangunan infrastruktur penghubung Jawa-Sumatera tersebut tertunda. “Infrastuktur penghubung Jawa-Sumatera merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Jika rencana ini terealisasi tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan aksesibilitas bagi daerah yang masih tertinggal di wilayah Sumatera maupun Jawa,” papar Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan  Moh. Iksan Tatang pada acara Seminar Aspek Pembiayaan, Kelembagaan, Regulasi dan Keamanan Rencana Pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera, di Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka 8, Jakarta, Selasa (6/10).  Menurut Tatang, melihat kendala keuangan negara yang saat masih terkena krisis keuangan global, diharapkan rencana pembangunan infrastruktur penghubung Jawa-Sumatera dapat didanai sepenuhnya melelui keterlibatan pihak swasta. “Rencana pembangunan ini memang kembali muncul, setelah salah satu perusahaan swasta nasional merampungkan hasil studi kelayakan. Hasil pra studi itu sudah diserahkan, baik kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Banten,” jelasnya. Tatang menilai, pembangunan berskala besar ini harus benar-benar disiapkan. Menurut dia, pemerintah tetap ingin meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Pulau Sumatera saat ini pun mulai tersentuh optimalisasi sarana, prasarana transportasi.           “Belajar dari pembangunan Jembatan Suramadu (Jawa-Madura), Jembatan Selat Sunda ini harus mengidentifikasi sejumlah masalah baik aspek regulasi, keamanan dan keselamatan,” imbuh Tatang.  Mengingat wilayah Selat Sunda termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1, dimana frekuensi arus lalu lintas pelayaran kapal-kapal laut cukup tinggi. Selain itu,  di wilayah tersebut banyak tertanam pipa-pipa gas maupun kabel-kabel laut. “Sehingga nantinya infrastruktur tersebut dapat beroperasi tanpa adanya gangguan,” ujarnya. Senada soal masalah pendanaan, Wakil Sekretaris Kabinet Lambok V. Nahattandas juga mengharapkan, keterlibatan swasta untuk mendukung terwujudnya proyek Jembatan Selat Sunda tersebut. Namun dia memastikan, jika regulasi nantinya menyepakati keterlibatan swasta, pemerintah tetap yang pegang kendali. “Kita takkan pernah membuka regulasi diatur swasta. Mereka boleh masuk tapi kita yang atur. Kami tetap memperjuangkan bagaimana nantinya pengguna jembatan tidak terbebani,” tegas dia. Jika melihat Perpres No 67 tahun 2005, pemerintah mengharapkan peran swasta, jika dimungkinkan bisa dilakukan deregulasi. “Harus dipikirkan juga tentang pengembangan kawasan Selat Sunda untuk mengembangkan pertumbuhan ekonominya,” ujar dia. Sementara pakar hukum kelautan Prof. Hasjim Djalal mengingatkan, pembangunan Jembatan Selat Sunda bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan dalam sekejap. Pembangunan tersebut akan memakan waktu bertahun-tahun, perlu dukungan modal yang sangat besar, serta ketekunan dari seluruh masyarakat untuk mendukungnya. “Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS). Pertama, JSS akan melintas di kawasan laut yang dalam UU Indonesia telah dinyatakan sebagai. Selain itu perlu diperhatikan keselamatan kapal yang lewat, khususnya kapal-kapal besar, baik mengenai tingginya kolong jembatan, lebar antara tiang pancangan jembatan dan kedalaman alur pelayaran yang sering dipakai kapal-kapal raksasa,” papar Hasjim Djalal. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan  Bobby Mamahit mengingatkan berbagai potensi gangguan pembangunan jembatan itu. “Perlu perhatian khusus agar keselamatan pelayaran internasional, regional dan lokal yang banyak beroperasi di wilayah itu tidak terganggu,” katanya. Selain itu tambahnya, jembatan yang rencananya dibangun sekitar 75 meter itu tidak mengganggu alur pelayaran. Posisi dan tinggi jembatan diharapkan tidak menghalangi rencana bagan pemisah alur pelayaran (Traffic Separation Schemel). Perlu juga memperhitungkan kondisi tanah rawan gempa dan terdapat gunung berapi aktif yakni Krakatau. Di sisi lain, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, jika pemerintah tidak mempunyai dana untuk membangun JSS dan berencana untuk menyerahkan ke pihak swasta, maka pemerintah harus membuat perencanaan yang matang untuk detail yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jembatan yang membelah Selat Sunda sepanjang hampir 34 km itu diperkirakan menelan dana Rp 100 triliun. Sebelumnya jembatan Suramadu 4,5 km menelan biaya Rp 4 triliun. (JAB)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Oct 2009

DEPHUB Training Agency sent 100 volunteers to Padang

(Jakarta, 06/10/09) Departemen Perhubungan terus berupaya mendorong percepatan penyediaan infrastruktur transportasi, guna menghubungkan wilayah Jawa-Sumatera. Rencana pembangunan ini telah dimulai sejak lama, ditandai dengan sudah banyaknya studi/kajian, baik yang dilakukan pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi. Namun, karena kendala yang dihadapi cukup besar mengakibatkan ide rencana pembangunan infrastruktur penghubung Jawa-Sumatera tersebut tertunda. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
04 Oct 2009

INFRASTRUCTURE OF AIR AND SEA TRANSPORTATION IN PADANG IS INDISTURBABLE

(Jakarta, 03/10/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menjelaskan bahwa akibat guncangan gempa yang terjadi pada Rabu silam, infrastruktur transportasi udara dan laut tidak terganggu di Padang tidak terganggu. Operasional penerbangan maupun pelayaran dapat dilakukan dengan lancar. ”Bandara Minangkabau maupun Pelabuhan Teluk Bayur Padang, dapat beroperasional secara maksimal. Kerusakan yang terjadi akibat gempa kemarin tidak terlalu signifikan, relatif kecil, hanya sekitar 15 persen,” jelas Menhub Jusman di sela inspeksi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, Sabtu (3/10) malam. ”Bandara hanya plafonnya yang rusak. Sementara di pelabuhan, meski ada tower pandu yang roboh, tidak ada masalah,” lanjutnya. Ada pun yang mengalami hambatan cukup signifikan, jelas Menhub, adalah jalur transportasi darat. ”Ada sejumlah jalan penghubung yang kerusakannya parah akibat tertutup longsor, terutama di jalur-jalur antar-desa. Tetapi untuk jalur utama, hambatan sudah mulai disingkirkan sedikit-demi sedikit karena sudah banyak alat berat yang didatangkan ke sana untuk membuka jalur transportasi,” ujarnya. Pada inspeksi yang dilakukan mendadak itu, Menhub sempat menyambangi Posko Tanggap Darurat di Terminal 1 B Bandara Soetta. Selain itu, Menhub juga sempat memantau dan berbincang dengan puluhan relawan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang akan bertolak ke Padang malam itu menggunakan pesawat Batavia Air. Para relawan tersebut di antaranya 18 personel relawan dari organisasi Pemuda Pancasila PAC Neglasari; 20 personel Baznas; 12 personel relawan dan tenaga medis dari Badan SAR Perancis, 10 personel Badan SAR Inggris; dan 10 personel International Rescue Corps Inggris. Kepada para relawan, Menhub menjelaskan bahwa kondisi fasilitas pendukung seperti listrik di Padang belum maksimal. ”Air juga masih susah. Kalau makanan tidak terlalu, karena sudah banyak bantuan yang berdatangan,” jelas Menhub yang langsung mengunjungi lokasi sehari setelah peristiwa gempa terjadi. Kemudian kepada para relawan dan tenaga medis asing yang sebagian pernah pula menyambangi Indonesia untuk membantu korban tsunami di Aceh dan gempa di Bantul, Jogjakarta, bebera[a waktu lalu, Menhub menyempatkan diri untuk menjelaskan situasi dan kondisi di Padang, serta menyalami seluruh personel dan mengucapkan terima kasih atas empati yang mereka berikan. (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 Oct 2009

GOVERNMENT PROVIDES FREE SHIPS TO TRANSPORT VOLUNTEERS AND GOODS FOR THE EARTHQUAKE’S VICTIMS

(Jakarta, 01/10/09) Departemen Perhubungan telah menginstruksikan PT Pelni untuk menyiapkan satu unit kapal berkapasitas 2000 orang penumpang untuk memfasilitasi pengiriman tenaga relawan dan bantuan bagi korban gempa bumi di Padang, Sumatera Barat secara cuma-cuma atau gratis. Sejak Kamis (1/10), kapal tersebut telah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan siap diberangkatkan kapan pun ketika kapasitas penumpang maupun barang bantuan telah mencukupi kuota.   ”Kapal yang disiapkan itu adalah KM Sinabung milik PT Pelni, yang mampu memuat hingga 23 peti kemas. Sesuai instruksi Pak Dirjen (Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo), kapal itu disiapkan sebagai sarana tanggap darurat gempa bumi di Padang ,” jelas Kepala Sub Bagian Humas dan KSLN Ditjen Perhubungan Laut Bambang Sutrisna di Jakarta, Kamis malam. Bambang merinci, mereka yang bisa memanfaatkan kapal tersebut adalah para relawan SAR utusan organisasi masyarakat maupun instansi, tim medis, kru media baik cetak maupun elektronik, termasuk segala jenis barang bantuan bagi korban, mulai obat-obatan, makanan, hingga pakaian. ”Kapal ini disediakan secara cuma-cuma untuk kegiatan tanggap darurat. Organisasi maupun instansi yang ingin mengirimkan relawan maupun menyalurkan bantuan bagi korban bencana, tidak akan dipungut biaya. Tetapi khusus relawan, kami hanya memfasilitasi pengiriman secara berkelompok, bukan relawan perseorangan,” imbuhnya. Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Pelni Abubakar Ghoyim menambahkan, untuk memfasilitasi penerimaan relawan maupun barang bantuan, pihaknya telah menyiapkan posko di terminal pemberangkatan penumpang Pelabuhan Tanjung Priok. ”Seperti yang disyaratkan Dephub, kami hanya menerima relawan dari utusan organisasi amupun instansi secara berkelompok, juga kru media. Sebagai bukti, mereka harus membawa surat keterangan dari organisasi maupun instansi yang mengutus mereka. Kalau relawan perseorangan, kami tidak melayani. Kapal siap berangkat ke Teluk Bayur kapan pun jika penumpang dan muatan bantuan telah cukup,” paparnya. Selain KM Sinabung, lanjut Ghoyim, PT Pelni juga akan menyiapkan kapal lain jenis roro (roll in-roll out) KM Ganda Dewata untuk memfasilitasi pengangkutan kendaraan-kendaraan operasional bencana dan evakuasi. Kapal tersebut dijadwalkan sandar di Pelabuhan Tanjung Priok 6 Oktober 2009.   Bagi masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan bagi korban gempa maupun organisasi dan instansi yang ingin mengirimkan relawan, dapat menghubungi pusat informasi di kantor Sekretariat Humas Ditjen Perhubungan Laut (021 – 3505006) atau Sekretariat Humas PT Pelni (021 – 6301249). (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Sep 2009

MINISTER OF TRANSPORTATION: TRANSPORTATION IN 2009 LEBARAN HAS BECOME BETTER

(Solo, 27/09/09) Proses pelaksanaan angkutan Lebaran 2009 (1430 H) relatif jauh lebih baik dari pelaksanaan angkutan Lebaran tahun 2008. Salah satu tolok ukurnya adalah terciptanya koordinasi yang baik antar pihak terkait dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Hal itu ditegaskan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal saat memantau arus balik di sejumlah kota di Jawa Tengah, Minggu (27/9). Sepanjang pengabdiannya menjadi Menteri Perhubungan pada kurun tiga tahun terakhir, akunya, pelaksanaan angkutan lebaran kali ini dinilai merupakan yang terbaik dari tahun-tahun sebelumnya. "Saya sangat appreciated, bila dibandingkan dengan tahun lalu, saat ini koordinasi antara pemerintah daerah, polda-polda, dinas perhubungan, dan seluruh pihak terkait sangat baik dalam menangani persoalan di lapangan," ujar Menhub usai meninjau Terminal Bus Tirtonadi di Solo. Termasuk juga pers, Menhub menambahkan, melalui pemberitaan-pemberitaan tentang situasi nyata di lapangan yang dapat dipantau langsung oleh para pemudik. Dengan informasi aktual tersebut masyarakat bisa mengatur waktu perjalanan mereka yang disesuaikan dengan jarak tempuh, serta jalur mana yang harus dilalui. "Pers sangat membantu dalam melancarkan arus mudik," katanya. Menhub menambahkan, berdasarkan informasi aktual yang disajikan media baik cetak maupun elektronik tersebut, salah satu dampak yang terjadi adalah adanya penurunan signifikan jumlah pemudik berkendara roda dua di jalan raya secara nasional hingga 30 persen dari tahun lalu. "Banyak masyarakat yang beralih memanfaatkan jasa kereta api untuk mudik dan membawa sepeda motor mereka ke kampung halaman. Jumlah sepeda motor yang diangkut KA selama mudik cukup tinggi," jelasnya. Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso yang turut mendampingi Menhub menambahkan, penumpukkan arus kendaraan roda dua di jalur-jalur utama mudik juga mengalami penurunan drastis akibat banyaknya jalur alternatif yang dibuka.. "Penyebarannya jadi merata, pemudik sepeda motor tidak lagi saling rebutan meliintas di jalur utama," jelasnya. Sementara di sisi lain, lanjut Menhub, kondisi menurunnya jumlah sepeda motor tersebut turut memberikan kontribusi pada proses kebangkitan angkutan KA, di mana pada sejumlah kota terjadi lonjakan penumpang yang sangat signifikan. "Seperti di Kediri dan Madiun, misalnya, terjadi lonjakan penumpang yang cukup tinggi di luar perkiraan kita. Angkutan umum bus yang sebelumnya kita perkirakan melonjak karena berkurangnya mudik gratis, juga turut mempengaruhi angkutan kereta api," kata Menhub. Menurut Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan, kereta api pada masa Lebaran ini memang mengalami peningkatan volume yang signifikan. Namun dengan persiapan armada yang mencukupi, tak sempat terjadi kasus penumpang yang terangkut. Pada masa puncak arus balik Sabtu (26/9) kemarin misalnya, papar dia, perbandingan jumlah penumpang secara komulatif dengan tahun lalu mencapai 102 persen. "Untuk kelas ekonomi saja, jumlah penumpang yang terangkut sebanyak 1.494.752 orang, sementara masa yang sama tahun lalu 1.405.430 orang. Perbandingannya sebesar 106 persen. Kelas bisnis dan eksekutif pada masa peak kemarin juga meningkat antara 92-97 persen," jelasnya. Menhub menambahkan, antusiasme penumpang di sejumlah titik jalur pelayaran dan penerbangan juga di luar perkiraan. Untuk pelayaran, di jalur Sampit-Surabaya, sebutnya, naik 100 persen dari tahun lalu menjadi 103.000 orang penumpang. Sementara penumpang pesawat meningkat dari tahun lalu hingga 24 persen, atau lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 15 persen. Menhub mengatakan, pergeseran menyolok lonjakan penumpang antara prediksi dengan kenyataan tersebut memang menjadi persoalan tersendiri bagi pelaksanaan angkutan Lebaran kali ini. "Perbedaan antara prediksi dengan kondisi di lapangan ini disebabkan oleh majunya jadwal penetapan hari lebaran," ujar Menteri. Kendati terjadi peningkatan jumlah penumpang di luar prediksi pada beberapa titik, Menhub menegaskan, hal itu tidak memicu kepanikan petugas maupun operator angkutan lebaran di lapangan. "Karena koordinasi yang sangat baik seluruh pihak terkait, semua bisa tertangani," katanya. Masalah kemacetan di jalur darat, Menhub Jusman menjelaskan kepadatan yang terjadi bukanlah stagnasi total melainkan kemacetan yang sudah bisa diurai dalam waktu 3-4 jam. Kemudian di stasiun maupun pelabuhan yang terjadi penumpukkan penumpang, juga bisa tertangani dengan kesiapan armada cadangan yang ada. (DIP)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -