(Jakarta, 15/12/2010) Menteri Perhubungan RI, Freddy Numberi menandatangani MoU ITSAP (Indonesia Transport Safety Assistance Package) tahap 2 dengan Menteri Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Wilayah dan Pemerintahan Daerah Australia, Anthony Albanese Rabu (15/12).
(Jakarta, 15/12/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi menyatakan penyerapan anggaran Kemneterian Perhubungan tahun ini diharapkan dapat mencapai 88,76 % dari nilai pagu anggaran pada akhir tahun 2010. Pernyataan Menhub tersebut disampaikan kepada wartawan pada acara Jumpa Pers Akhir Tahun Kementerian Perhubungan kemarin.
(Jakarta, 14/12/10) Kerjasama Kemenhub dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam meningkatkan kapasitas aparatur melalui program pendidikan pascasarjana dan pelatihan kompetensi (short course) diharapkan mampu melahirkan lulusan yang lebih berkualitas dan memiliki kompetensi tinggi sehingga mampu mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang cepat dan tepat dalam kondisi yang sulit sekalipun. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat membuka acara penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama antara Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan Kementerian Perhubungan tentang Perpanjangan Kerjasama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Perhubungan di Ruang Kutai, Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (14/12).
(Jakarta, 13/12/2010) 5 Citra Manusia Perhubungan wajib dipahami, didalami, dan diamalkan oleh seluruh CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2010. Hal tersebut menjadi dasar sikap para CPNS Kemenhub sebagai insan perhubungan. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, M. Iksan Tatang saat membuka Pekan Orientasi CPNS Formasi Sarjana Kementerian Perhubungan Tahun 2010 di Ruang Mataram Kemenhub Jakarta pada Senin (13/12).
(Jakarta, 9/12/2010) Dalam mencegah dan memberantas korupsi, aparat pemerintah tetap menjadi tumpuan harapan untuk menjadi dinamisator ke arah pemulihan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan setelah krisis yang melanda bangsa Indonesia sejak 2007. “Oleh karena itu, aparat pemerintah wajib mentaati dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan dan bebas KKN (clean government and good governance),” jelas Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Lingkungan Kementerian Perhubungan di Ruang Mataram Kemenhub Jakarta pada Kamis (9/12).
(Jakarta, 4/12/2010) “Dalam rangka program penghijauan di Indonesia, kami (Kemenhub) akan mendukung program penghijauan Indonesia ini dalam rangka mengurangi dampak pemanasan global,” demikian diungkapkan Menteri Perhubungan, Freddy Numberi saat melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan Taman Wisata Ala, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sabtu (4/12).
(Denpasar, 03/12/10) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Infrastruktur dan Transportasi Jepang menandatangani naskah kerjasama saling pengertian dalam bidang penguatan infrastruktur pelabuhan, perkepalan, bandara, mass rapid transportation (MRT), dan kereta api berkecepatan tinggi.
(Jakarta, 2/12/2010) Pengembangan transportasi di Indonesia harus dilihat dari tiga sisi, yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam. Hal tersebut diperlukan untuk mewujudkan keterpaduan antara kebutuhan dan penyediaan jasa transportasi sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah. Hal tersebut dinyatakan Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional Transportasi DPP Partai Demokrat dengan Kementerian Perhubungan di Hotel J. W. Marriot pada Kamis (2/11).
(Jakarta, 30/11/2010) Para peserta yang dinyatakan lulus tes akhir CPNS Kementerian Perhubungan formasi tahun anggaran 2010 untuk tingkat Sarjana (D.IV, S1 dan S2) dan Diploma (D III ke bawah) yang diumumkan kelulusannya pada 26 November yang lalu di website www.dephub.go.id, hari ini melakukan pemberkasan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta (30/11). Pemberkasan ini dilakukan untuk mengusulkan Nomor Identitas Pegawai (NIP) para CPNS Kemenhub tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
(Jakarta, 24/11/2010) Kriteria penyelenggaraan pelayanan publik kedepannya harus lebih selektif dan diperketat lagi dengan tetap memenuhi tiga azas pokok yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada acara Penyerahan Penghargaan Kegiatan Penilaian Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan bertempat di Ruang mataram, Kantor Kementerian Perhubungan, Rabu (24/11).