JAKARTA - Konektivitas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu program kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang tertuang dalam RPJM sektor transportasi periode I dan II (2014-2024). Kementerian Perhubungan mengimplementasikan dalam berbagai program pembangunan, salah satunya mengembangkan jaringan bandar udara serta penerbangan perintis di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Menjelang berakhirnya masa tugas Kabinet Indonesia Maju ke II, kinerja instansi terkait program pengembangan jaringan bandar udara dan penerbangan perintis mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan khususnya di daerah 3TP, apakah janji mewujudkan moda transportasi dari/ke daerah 3TP dan kota/daerah lain sudah terealisasi?

Kementerian Perhubungan sebagai instansi yang mengemban otoritas kebijakan di sektor transportasi, tentunya berkewajiban memaparkan realisasi kinerjanya mengembangkan infrastruktur moda transportasi, salah satunya transportasi udara.

Sejak awal periode I kabinet, Pemerintah sudah merancang program jangka menengah untuk membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi udara, berupa bandar udara (bandara) di berbagai daerah serta mendorong penyelenggaraan angkutan udara perintis dalam mendukung konektivitas dari/ke daerah 3TP.

Membangun bandara udara baru sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas wilayah, utamanya untuk meningkatkan mobilitas orang/warga, mobilitas barang dan jasa, terutama produk dan jasa asli daerah dengan memotong jarak dan waktu tempuh dari bandara yang lebih jauh di kota-kota besar.

Sejak 2014 sampai tahun 2024, tercatat realisasi pembangunan bandara ada 27 bandara baru, yang telah dikerjakan secara bertahap, antara lain, pada 2020 dibangun Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 dibangun Bandara Ngloram di Cepu, Jawa Tengah dan pada tahun 2022 dibangun Bandara Nabire Baru, Papua Tengah.

Menjelang berakhirnya periode Kabinet Indonesia Maju II, ada beberapa bandara yang dipercepat pengerjaannya, antara lain Bandara Siboru Fak Fak Papua Barat, Mandailing Natal Sumatera Utara, Banggai Laut Sulawesi Tengah, Sobaham Yahukimo Papua, Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, Pohuwato Gorontalo, Singkawang Kalimantan Barat, dan Bandara Kediri Jawa Timur yang dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Bandara IKN.

Konektivitas Wilayah Sangat Penting

Presiden RI Joko Widodo selalu mengingatkan bahwa upaya mengembangkan konektivitas atau keterhubungan antar wilayah, antar kabupaten, antar provinsi sampai antar kepulauan menjadi hal penting dan harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah.

"Konektivitas dapat mempercepat mobilitas masyarakat dan juga barang serta akan membuka isolasi wilayah sehingga mempercepat pengiriman logistik. Kita membangun infrastruktur bukan di Jawa Sentris tetapi Indonesia Sentris," ujar Jokowi.

Selama periode 2014-2024, tercatat 27 bandara yang dibangun termasuk 7 bandara lanjutan yang belum rampung dibangun. Selain itu, ada 14 revitalisasi atau pembangunan bandara APBN/non APBN yang sudah selesai dibangun.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi berjanji akan terus mengawal konektivitas Indonesia khususnya di daerah 3TP agar nantinya bisa bermanfaat dan berjalan sesuai dengan arahan. "Kami menjalankan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk mengawal kegiatan konektivitas wilayah khususnya di daerah 3TP terjaga dengan baik. Tidak hanya selesai membangun infrastruktur tetapi juga memastikannya dapat bermanfaat dengan baik," kata Menhub saat kunjungannya di Bandara Baru Rokot di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat yang merupakan salah satu daerah 3TP beberapa waktu lalu.

Selain pembangunan bandara baru, menurut Menhub, terdapat dua program besar lainnya yang jadi fokus Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraKementerian Perhubungan, antara lain dukungan bandar udara bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program penerbangan perintis untuk menjangkau wilayah yang memang susah dijangkau dengan transportasi darat.

Adapun bentuk dukungan Kemenhub untuk bandar udara IKN berupa pengembangan Bandara APT Pranoto di Samarinda dan menyelesaikan pembangunan Bandara VVIP di lokasi IKN.

Pembangunan bandara IKN dengan target siap beroperasi pada 1 Agustus 2024. “Kami optimis melihat progress pembangunan landas pacu dan gedung terminal, serta sejumlah fasilitas lainnya, secara garis besar sudah berjalan baik dan sesuai rencana,” ujar Menhub saat kunjungan awal Juni lalu.

Menhub mengaku puas dan bahkan mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan para pekerja atas kerja kerasnya selama ini. Menhub berharap sinergi ini dapat mewujudkan komitmen bersama untuk menyelesaikan Bandara IKN tepat pada waktunya. “Insya Allah, Juli kita bisa uji coba dan siap dioperasikan untuk memperingati Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus nanti,” imbuhnya.

Selanjutnya, program besar yang lain berupa penyelenggaraan angkutan udara perintis dalam mendukung konektivitas di daerah 3TP tercatat mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Rute-rute jembatan udara angkutan perintis terus bertambah. Pada tahun anggaran 2020 terdapat 28 rute, berlanjut 39 rute di 2021, 42 rute pada 2022, serta 41 rute penerbangan perintis tahun ini.

Pada 2024, telah ditargetkan pengembangan 43 rute jembatan udara angkutan perintis melayani masyarakat yang berada di daerah 3TP agar dapat melakukan mobilitas, berinteraksi, serta mudah mendapatkan logistik kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau.

Untuk menjangkau masyarakat 3TP melalui angkutan udara perintis ini, Kementerian Perhubungan membagi dalam 21 koordinator wilayah, mulai dari Bandara Sinabang di Simeulue Aceh, Gunung Sitoli di Nias, Dabo Singkep di Kepulauan Riau, Sumenep di Madura Jawa Timur, Masamba di Luwu Utara Sulawesi Selatan, Tarakan di Kalimantan Utara sampai daerah-daerah pelosok di Pulau Papua seperti Oksibil, Elelim, Tanah Merah, dan Dekai.

Program ini akan melayani 227 rute perintis penumpang, 40 rute perintis kargo dan 1 rute subsidi udara kargo dengan melibatkan 6 badan usaha angkutan udara. “Program perintis angkutan udara dalam mendukung konektivitas wilayah 3TP sangatlah efektif,” ujar Menhub.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait penurunan disparitas harga pada pelaksanaan program Jembatan Udara (perintis kargo dan subsisi udara kargo) periode Januari-Juni 2023, terjadi penurunan harga signifikan yang dilalui oleh rute Jembatan Udara dengan kisaran barang kebutuhan pokok dan barang penting di kisaran 50% - 81,25% dan barang lainnya 50% - 70%.

Program angkutan udara perintis ini telah menghubungkan 155 bandara dan 58 lapangan terbang di 25 provinsi dan 103 kabupaten/kota untuk saat ini yang ada di Indonesia.

"Kami akan menambah frekuensi penerbangan di beberapa rute perintis, terutama pada rute yang memiliki tingkat keterisian dan permintaan tinggi,” janji Menhub, sembari dia menjelaskan akan menambah frekuensi minimal 2 kali seminggu di beberapa rute padat untuk menjamin ketersedian pelayanan angkutan udara di daerah TP3.

Menhub dan juga Dirjen Hubud Kemenhub, Maria Kristi Endah membenarkan bahwa Pemerintah telah memenuhi janjinya meningkatkan konektivitas dengan merealisasikan pembangunan jaringan bandara dengan membangun 27 bandara baru di seluruh wilayah, termasuk di daerah 3TP dan menambah jalur penerbangan perintis.

“Hal ini telah meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau,” ujar Maria Kristi pada Mei lalu. (IS/AS/RY/ME)