Jakarta – Tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun sektor transportasi laut sangat besar. Oleh karenanya dibutuhkan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak.
Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak kalangan akademisi dan pihak swasta turut membangun sektor maritim.
“Sektor transportasi laut berperan penting dalam rangka meningkatkan daya saing serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim,” ujar Menhub saat menjadi pembicara kunci pada Forum Diskusi Grup “Tantangan dan Potensi Bisnis Maritim Indonesia 2023: Eksplorasi Kebijakan dan Strategi Bisnis”, yang digelar Fakultas Teknik Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) secara daring pada Selasa (31/1).
Menhub mengungkapkan, meski tantangannya besar, sektor laut memiliki nilai keekonomian bisnis yang besar.
Di tengah tantangan besar yang dihadapi sektor transportasi laut, Menhub mengapresiasi capaian kinerja di sektor ini yang tetap konsisten tumbuh meski di tengah pandemi dibandingkan sektor lainnya. Dalam dua tahun terakhir, pertumbuhannya di atas 10 persen.
“Saya mengajak rekan akademisi untuk bersama-sama mengatasi permasalahan di sektor laut dan memberikan pembelajaran kepada para pelaku industri pelayaran. Misalnya, bagaimana jangan ada lagi pelabuhan tikus, bagaimana para pelaku usaha galangan kapal lebih menaati aturan, dan lain sebagainya,” tutur Menhub.
Selain itu, peran kalangan akademisi juga penting untuk mengoptimalkan fungsi hub and spoke. “Bagaimana kita bisa mengalihkan hub dari Singapura dan Malaysia ke Priok, Patimban, atau Tanjung Perak,” ucapnya.
Selanjutnya, menurut Menhub, keterlibatan sektor swasta juga memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor transportasi laut. Ia mengatakan, Kemenhub terus mendorong peran swasta untuk lebih banyak terlibat membangun sektor transportasi laut. “Pengelolaan di sejumlah pelabuhan kita berikan ke Pelindo dan swasta. Ke depan, tender yang ada di Kemenhub akan lebih terbuka agar swasta bisa ikut,” ujar Menhub.
Pelibatan pihak swasta merupakan salah satu upaya mencari pendanaan secara kreatif (creative financing) untuk mengatasi masalah keterbatasan pembiayaan melalui APBN. “Sehingga APBN yang ada bisa digunakan untuk membangun hal lain seperti: pelabuhan-pelabuhan kecil di Papua, Aceh, Sulut, serta digunakan untuk membangun kapal perintis,” ujar Menhub.
Sejauh ini, pemerintah telah melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sistem logistik nasional, menyelenggarakan tol laut untuk mengurangi disparitas harga khususnya di wilayah Timur Indonesia, serta melaksanakan skema creative financing seperti: KPBU, konsesi, dan lain-lain.
Turut hadir pada acara tersebut Rektor ITS Mochamad Ashari, Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS Trika Pinata, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Perhubungan Laut Ahmad Wahid dan Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia Arif Suhartono sebagai pemateri, serta peserta yang terdiri dan mahasiswa dan anggota Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo). (IND/RDL/BRD/HT)