DUA RIBU SEMBILAN BELAS

“Presiden Joko Widodo mengakui ada ketimpangan pembangunan yang terjadi di kawasan timur Indonesia dibandingkan wilayah bagian barat. Menurut Presiden, ketimpangan pembangunan yang terjadi itu dapat dilihat dari pemerataan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara yang masih sangat minim di wilayah timur Indonesia. Untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut, pemerintah akan terus berupaya untuk membangun infrastruktur daerah-daerah di kawasan Indonesia timur agar dapat lebih maju lagi.”

Penggalan berita tersebut diatas merupakan gambaran pembangunan pembangunan infrastruktur saat ini. Pembangunan transportasi kini ibarat ujung tombak kemajuan perekonomian nasional. Transportasi berperan sebagai jembatan yang memfasilitasi seluruh kegiatan perekonomian dan logistik nasional, baik mikro maupun makro. Pertumbuhan sektor transportasi berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi secara langsung. Kemakmuran, pembangunan politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan dapat terwujud dengan adanya fasilitas transportasi yang memadai.

Indonesia Timur, atau disebut juga Kawasan Timur Indonesia (KTI), adalah sebuah kawasan di bagian timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Bali, Kepulauan Maluku, dan Papua. Kawasan Indonesia Timur antara tahun 1938 sampai 1946, pada masa pemerintahan Hindia Belanda merupakan wilayah gouvernement Groote Oost (Timur Raya) yang beribu kota di Makassar. Selepas masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir dan beralih menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), kawasan Indonesia Timur (kecuali Papua) menjadi negara bagian bernama Negara Indonesia Timur (1946–1950). Negara Indonesia Timur dibentuk setelah dilaksanakan Konferensi Malino pada tanggal 16-22 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar dari tanggal 7-24 Desember 1946. Pada masa sekarang, Indonesia Timur terdiri dari 13 provinsi termasuk di dalamnya Papua, NTT dan NTB. Dari segi pembangunan, Indonesia Timur lebih tertinggal dibandingkan Indonesia Barat (Sumatra, Jawa, dan Kalimantan). Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS), hanya tiga provinsi di Indonesia Timur yang memiliki IPM kategori tinggi yaitu Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Namun kini seiring dengan semangat otonomi daerah dan prioritas pembangunan nasional, perekonomian kawasan Indonesia Timur terus bertumbuh. Upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia timur meliputi pembangunan tol laut, tol udara, perbaikan bandara, pelabuhan, dan jalan yang menghubungkan daerah-daerah potensi wisata.

Sarana transportasi menjadi bagian utama perjalanan sejarah umat manusia. Tanpa adanya infrastruktur transportasi yang memadai, mustahil rasanya pemerataan kesejahteraan dan peningkatan investasi di Papua, NTT dan NTB dapat terwujud. Tujuan wisata nan elok di Kawasan Indonesia Timur tentu juga tidak akan terjamah oleh manusia, jika tidak ada sarana transportasi yang memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai alat konektivitas, kekayaan hasil bumi di Bima, keindahan pemandangan Gili-gili di Lombok yang seperti surga, Goa Jepang di Biak yang menyimpan sejarah perang dunia kedua, juga panorama alam yang menjadi primadona di Manokwari, bahkan Komodo si hewan purba yang menakjubkan pun mungkin hanya akan berakhir sebagai sekedar cerita mistis atau legenda. Untuk itu, Jejak Lensa mengungkap kondisi transportasi terkini, beserta perkembangan dan perjalanan pembangunan infrastruktur di Papua, NTB dan NTT dalam rangkaian foto-foto