Jakarta – Angkutan massal kereta api sebagai moda transportasi yang ramah lingkungan dinilai menjadi salah satu solusi mengatasi permasalahan perubahan iklim. Untuk itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong implementasi green financing (pembiayaan hijau) pada proyek-proyek perkeretaapian di Indonesia.
Green financing menjadi salah satu terobosan baru bagi industri keuangan untuk bisa mengalokasikan dana kepada proyek pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek perlindungan dan mitigasi kerusakan lingkungan.
“Untuk menciptakan transportasi yang hijau, berkelanjutan, berkeadilan, berkeselamatan membutuhkan cost yang tinggi. Tetapi kalau ini tidak diwujudkan, masalah polusi dan perubahan iklim tidak bisa kita atasi,” ujar Menhub pada Seminar Nasional: Strategi Green Financing Sektor Transportasi Untuk Daya Saing Perkeretaapian Berkeadilan yang diselenggarakan Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM di Jakarta, Rabu (20/9).
Menhub menyebut, untuk membangun angkutan massal kereta api, selain membutuhkan investasi yang besar, pemerintah juga perlu mengalokasikan subsidi agar tarifnya terjangkau bagi masyarakat. “Lebih dari 30 persen alokasi anggaran kami diperuntukkan untuk memberikan subsidi,” ucapnya.
Menhub mendorong semua pihak untuk memiliki pemikiran yang sama bahwa pembangunan transportasi massal seperti kereta api adalah suatu keharusan karena berperan penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan yang paling rendah emisi gas buangnya dibandingkan moda transportasi lainnya.
“Untuk itu, konsep seperti green financing dan creative financing perlu terus kita dorong untuk mendapatkan dukungan pembiayaan,” tuturnya.
Kemenhub terus konsisten melaksanakan aksi mitigasi perubahan iklim pada sektor transportasi. Beberapa rencana aksi mitigasi yang dilakukan di sektor perkeretaapian diantaranya yaitu: pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung, LRT Jabodebek dan MRT Jakarta, pengembangan KA perkotaan dan KA Bandara, serta pembangunan double track.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada (Pustral UGM) Ikaputra mengatakan, pemerintah harus memutuskan kebijakan yang tepat dan pro terhadap upaya mengatasi masalah perubahan iklim.
Ia menyebut ke depan terdapat sejumlah ancaman yang lebih besar daripada pandemi Covid-19 diantaranya yaitu dampak dari perubahan iklim yang akan menjadi the new pandemic, selain ancaman lainnya yaitu dampak perang Rusia-Ukraina dan transformasi digital.
Menurutnya pembangunan infrastruktur perkeretaapian, selain akan meningkatkan daya saing bangsa, juga diyakini mampu mengurangi resiko ancaman kebencanaan akibat perubahan iklim.
“Angkutan perkeretaapian belum cukup didukung pemerintah, karena investasinya besar, return lambat, fiskal negara yang tidak pas dengan kebutuhan pendanaan. Untuk itu perlu dirumuskan green financing yang tepat di sektor perkeretaapian,” tuturnya.
Ia berharap adanya sinergi yang baik antar Kementerian/Lembaga diantaranya yakni Kemenkomarves, Bappenas, Kemenkeu, Kemenhub untuk secara terpadu merencanakan dan menciptakan pemahaman yang sama tentang konsep green financing. “Transportasi harus pro rakyat dan pro lingkungan untuk mewujudkan Indonesia maju,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum, dan Ketua Umum Maska Hermanto D
wiatmoko.(HH/RDL/BRD/SR)