JAKARTA – MewujudkanVisi Indonesia Emas Tahun 2045 menjadi impian sekaligus tantangan bagi Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menggariskan kebijakan pengembangan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI melalui program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan berkontribusi dalam percepatan pembangunan nasional.
PSN adalah proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang strategis dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan serta pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Landasan hukum PSN mengacu pada Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang berturut-turut diubah dengan Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2020.
Untuk periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi bersama Kabinet Indonesia Maju (2020-2024), pelaksanaan PSN mengalami perubahan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, terdapat 208 proyek dan 10 program PSN 2020-2024.
Jelang berakhirnya masa kepemimpinan, Presiden Jokowi kembali merevisi daftar resmi PSN yang terakhir melalui Peraturan Menteri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 6 Tahun 2024 yang meliputi penambahan sebanyak 14 proyek dan 2 program, sehingga total PSN saat ini menjadi 218 proyek dan 15 program.
PSN Sektor Transportasi
Mengacu pada daftar PSN yang terbaru, untuk sektor transportasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa Kementerian Perhubungan mencatat telah menyelesaikan sebanyak 25 PSN sektor transportasi. Hal ini disampaikan Menhub dalam acara Rapat Kerja Nasional: Percepatan Penyelesaian dan Pra-Evaluasi PSN, di Jakarta, pada pertengahan Mei 2024 lalu.
“Kemenhub telah menyelesaikan 25 PSN sektor transportasi,”ujar Menhub. Selanjutnya Menhub menjelaskan tujuan dari pembangunan infrastruktur PSN transportasi. “Pemerintah menghendaki peningkatkan konektivitas antar wilayah yang dapat memperlancar mobilitas dan layanan logistik, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru di berbagai daerah,” ujarnya.
Selanjutnya Menhub mengatakan, dari total 35 PSN di sektor transportasi yang ditetapkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, 25 proyek telah selesai pembangunannya. Proyek tersebut meliputi pembangunan bandara 7 proyek, kereta api 7 proyek, dan pelabuhan 11 proyek.
Lebih lanjut, rincian dari setiap sektor PSN transportasi, adalah sebagai berikut 7 bandara meliputi Bandara Yogyakarta Kulon Progo, Bandara Kediri, Bandara Lombok, Bandara Komodo, Bandara Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun, Bandara Nabire Baru, dan Bandara Siboru Fakfak.
Berikutnya, 7 sektor kereta api, antara lain KA Tebing Tinggi-Kuala Tanjung, KA Rantau Prapat-Kota Pinang, LRT Palembang, LRT Jabodebek, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KA Bandara Yogyakarta, dan KA Makassar-Parepare.
Kemudian, 11 proyek pembangunan pelabuhan, yang meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, dan Terminal Multipurpose Labuan Bajo.
Selanjutnya, ada 10 proyek PSN sektor transportasi yang belakangan ini masih dalam proses penyelesaian, dengan 4 proyek yang akan selesai di tahun 2024, meliputi 2 proyek di sektor kereta api, yakni KA Logistik Lahat-Kertapati dan Double Track Jawa Selatan, lalu 2 proyek di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sorong. Sedangkan ada 6 proyek yang diprediksi akan selesai di atas tahun 2024, meliputi 4 proyek di sektor kereta api, yakni MRT Jakarta North - South, MRT Jakarta East-West Fase I, LRT Jakarta Velodrome-Manggarai, dan Infrastruktur KA Logistik Kalimantan Timur, lalu 2 proyek di sektor pelabuhan, yakni Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi dan Pelabuhan New Palembang.
Lebih lanjut Menhub mencontohkan sejumlah PSN yang berhasil memperlancar mobilitas masyarakat di dalam negeri, salah satunya Bandara Internasional Yogyakarta yang sudah dilengkapi dengan kereta bandara. “Kita harus bisa mengantisipasi dan mempersiapkan infrastruktur transportasi untuk menjadi negara maju,” ujar Menhub.
Selain itu lanjut Menhub, untuk menurunkan biaya logistik secara nasional, Kemenhub juga telah mengembangkan Makassar New Port. Pelabuhan ini dibangun guna mendukung konektivitas jalur perdagangan internasional sekaligus memperkuat peran Makassar sebagai pintu gerbang logistik di kawasan timur Indonesia.
Pembangunan Infrastruktur Transportsi yang Berorientasi Indonesia Sentris
Menhub menegaskan kembali bahwa pembangunan infrastruktur transportasi belakangan ini dan masa mendatang tidak lagi Jawa Sentris, melainkan Indonesia Sentris. “Kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi yang kita lakukan dengan tujuan mempersatukan Indonesia,” pungkasnya.
Menhub menjelaskan apa yang telah dibangun di Makassar berupa pelabuhan dan kereta api membuktikan bahwa, “Kita tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Bahkan kita juga membangun bandara di Papua,” ungkapnya.
Menhub Budi menambahkan, pembangunan infrastruktur transportasi belakangan ini tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak. Hal ini, dikarenakan Menhub menilai pentingnya pembiayaan kreatif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi di tanah air. “Kami menyadari terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah,” dalihnya.
Selanjutnya Menhub menerangkan bahwa pada prinsipnya banyak potensi yang dapat dikerjasamakan di sektor transportasi. Oleh karena itu, Kemenhub membuka diri dan mengundang pihak swasta untuk berkolaborasi dalam pengelolaan infrastruktur transportasi, baik di sektor udara, laut, dan perkeretaapian. Sejalan dengan itu, kami pun berusaha untuk mempermudah regulasinya,” jelasnya.
Menhub berharap ada harmonisasi dari berbagai pihak, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha dalam merumuskan kegiatan PSN sehingga infrastruktur PSN yang telah terbangun dan menjadi backbone pertumbuhan di daerah dapat bermanfaat secara optimal dan berkelanjutan. (IS/AS/RY/ME)