Berita

Baca Selengkapnya
07 May 2010 7254 View

SISTEM KONTRAK MULTIYEARS BISA MENJADI ALTERNATIF PENENTUAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

(Jakarta, 6/5/2010) Untuk mengatasi perbedaaan persepsi antara pemerintah dengan pengusaha angkutan penyeberangan perihal tarif angkutan penyeberangan, penerapan sistem kontrak multiyears kemungkinan dapat menjadi salah satu alternatif solusi. “Ke depan Pemerintah bisa menerapkan sistem tender dengan sistem kontrak multiyears  kepada perusahaan angkutan penyeberangan yang ingin melayani lintas penyeberangan mungkin bisa 3 sampai 5 tahun, nanti bisa dipilih perusahaan mana yang menawarkan subsidi paling rendah dengan pelayanan terbaik”, demikian yang disampaikan Kepala Badan Litbang Perhubungan Ir. L. Denny Siahaan pada acara Round Table Discussion yang bertema “Kebijakan Tarif Angkutan Penyeberangan Dalam Meningkatkan Pelayanan Dan Keselamatan”, di kantor Badan Litbang Jakarta, Kamis (6/5).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 May 2010 8243 View

BANDAR UDARA BUDIARTO CURUG TETAPKAN LANGKAH PERBAIKAN UNTUK KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN

(Jakarta, 5/5/10) Menyusul terjadinya  accident pesawat latih Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) yang menabrak sepeda motor di landasan pacu Bandara Budiarto Curug 19/4/2010, otoritas Bandara Budiarto telah menetapkan serangkaian langkah perbaikan (corrective action) untuk mencegah kejadian semacam terulang lagi. Langkah-langkah perbaikan tersebut oleh Kepala Bandara Budiarto Ir. Agus Santoso, Msc telah dituangkan dalam instruksi tertulis pada 23 April 2010 untuk dilaksanakan seluruh pejabat dan staf jajaran Bandar Udara Budiarto Curug.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 May 2010 34570 View

BP2IP TANGERANG WISUDA 45 PERWIRA PELAUT TINGKAT ANT-IV DAN ATT-IV

(Tangerang, 6/5/2010) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang, mewisuda 45 Perwira Pelayaran Niaga Tingkat IV bergelar Ahli Nautika (ATT) IV dan Ahli Teknika (ATT) IV, Kamis (6/5). Mereka yang antara lain terdiri dari 27 wisudawan nautika dan 18 wisudawan teknika tersebut merupakan para perwira peserta Program Diklat Pelaut (DP) IV Pembentukan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 May 2010 9558 View

PELINDO TAK PUNYA KEWENANGAN TENTUKAN PEMBANGUNAN PELABUHAN BARU

(Jakarta, 6/5/10) PT Pelindo tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan rencana pembangunan pelabuhan baru. Sesuai amanat Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, kewenangan itu ada di tangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku regulator.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 May 2010 5257 View

RI AND JAPAN AGREED TO ADD FLIGHT FREQUENCY

(Jakarta, 6/5/10) Pemerintah Indonesia dan Jepang bersepakat untuk meningkatkan kualitas perjanjian bilateral kedua negara dalam hal kerjasama angkutan udara yang telah dibangun sebelumnya. Sedikitnya ada lima poin pokok yang dihasilkan dari pertemuan yang digelar medio April 2010 tersebut. Salah satunya adalah penambahan hak penerbangan dari dan menuju masing-masing negara sebanyak 75 unit per minggu, dari sebelumnya 37,3 unit per minggu.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 May 2010 5261 View

KEMENHUB TIDAK PERNAH MENGINTERVENSI PROSES PELELANGAN KAPAL DI PERTAMINA

(Jakarta, 6/5/10) Kementerian Perhubungan tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses pelelangan pengadaan kapal yang digelar PT Pertamina untuk mengangkut dan mendistribusikan muatannya di perairan nasional, terlebih hingga memberikan rekomendasi jenis kapal tertentu dan dari perusahaan tertentu agar dijadikan pemenang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
06 May 2010 5690 View

BATAVIA GOT A PERMIT TO FLY DIRECTLY TO JEDDAH

(Jakarta, 6/5/10) Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi, General Authority of Civil Aviation (GACA), akhirnya mengeluarkan izin bagi maskapai Batavia Air untuk menerbangi rute Jakarta-Jeddah secara reguler. Batavia akan memulai penerbangan di rute barunya itu mulai 24 Mei 2010.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 May 2010 8527 View

PENGURUS DPP ORGANDA BARU DIHARAPKAN TINGKATKAN SINERGI DENGAN PEMERINTAH

(Jakarta, 5/5/2010) Pengurus DPP ORGANDA yang baru terpilih diharapkan dapat meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam melakukan upaya perbaikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.  Upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan keselamatan operasional sarana transportasi dan penyediaan jasa transportasi yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta kemudahan aksesbilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi darat. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (DPP ORGANDA) Periode 2010-2015 di Ruang Nanggala Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (05/05).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 May 2010 6116 View

OTORITAS PELABUHAN DIHARAPKAN SEGERA TERBENTUK

(Jakarta, 5/5/10) Rencana pembentukan Otoritas Pelabuhan saat ini sedang dikaji oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan diharapkan dalam waktu dekat ini segera terbentuk. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo meyakini bahwa Kementerian PAN bertindak tepat dalam mengkaji pembentukan Otoritas Pelabuhan ini.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 May 2010 5355 View

MOT ASKED TO BRIDGE CARTEL FUEL SURCHARGE

(Jakarta, 5/5/2010) INACA (Indonesia National Air Carriers Association dan beberapa airlines telah mengisyaratkan untuk meminta Kementerian Perhubungan menjembatani permasalahan sanksi paktek kartel fuel surcharge yang dijatuhkan KPPU kepada mereka. Informasi yang dihimpun www.dephub.go.id menyebutkan mereka akan mengirim surat resmi kepada Kementerian Perhubungan agar membantu memecahkan permasalahan ini. Menurut mereka sanksi dari KPPU tersebut cukup berat dan apabila sanksi tersebut dilaksanakan, sebagian besar dari kesembilan  maskapai tersebut akan terancam berhenti beroperasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik