(Jakarta, 22/4/2014) — Pemerintah telah bersepakat bahwa asas cabotage dalam kerangka memperkuat kedaulatan negara di Indonesia jangan diganggu gugat meskipun dengan alasan demi kepentingan nasional sekalipun.
(Jakarta,22/4/2014) - Dana pembangunan yang dimiliki pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas sehingg tidak mampu mendanai seluruh sektor pembangunan, maka Pemerintah disarankan membangun sarana dan prasarana infrastruktur transportasi non komersil.
(Jakarta, 22/4/2014) - Dalam menyusun rencana strategi (renstra) roda pemerintahan di bidang transportasi 2015-2019, diusung tiga ciri khas yang akan membedakan dengan renstra sebelum-sebelumnya.
(Jakarta,21/4/2014) - Pengoperasian moda transportasi massal berbasis rel (mass rapid transit - MRT) Lebak Bulus - Kampung Bandan diperkirakan akan mampu mengalihkan lebih dari 20 persen pengguna kendaraan pribadi baik motor maupun mobil.
(Bogor, 17/4/2014) - Pembangunan transportasi di daerah masih banyak menghadapi kendala, antara lain masih kurangnya komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan transportasi yang dibangun berbagai daerah.
(Bogor, 16/4/2014), Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan bahwa pertemuan Forum Transit atau forum pengelola BRT (Bus Rapif Transit) se- Indonesia ke -8 di Bogor merupakan wadah untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kebijakan terhadap angkutan perkotaan,dan mencari masukan berdasarkan pengalaman yang didapat dalam mengimplementasikan sistem transit yang telah berjalan di beberapa daerah.
(Jakarta, 16/4/2014), Guna memberikan pelayanan kepada masyarakat luas khususnya mereka yang membutuhkan perijinan terkait transportasi yang maksimal dan efisien, Kementerian Perhubungan menyiapkan integrasi Pelayanan Terpadu Satu Atap untuk moda darat dan udara.
(Jakarta, 15/4/2014), Dalam sambutannya ketika meresmikan pengoperasian KMP Inerie 2 di Ngada, Nusa Tenggara Timur (25/03/2014), Dirjen Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso mengatakan, “Tahun 2014 ini, untuk NTT kita siapkan anggaran operasional kurang lebih 37 milyar.” Selain KMP Inerie 2, pemerintah juga membangun kapal dengan kapasitas yang lebih besar.
(Jakarta, 15/4/2014), Kementerian Perhubungan bertekad untuk bersih dari praktek korupsi. Langkah tersebut dibuktikan dengan ditanda tanganinya Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi serta Sosialisasi tentang Whistleblowing System yang dibacakan oleh Sekjen Kementerian Perhubungan Leon Muhamad dan ditanda tangani Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wendy Aritenang dan disaksikan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen di Jakarta, Selasa (15/4/2014).
(Jakarta, 15/4/2014), Agar terhindar dari gratifikasi, dilakukan "Deklarasi Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi antara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)".