Berita

Baca Selengkapnya
09 Jul 2008 4450 View

TIGA ALTERNATIF UNTUK EU

(Jakarta, 9/07/08) Pemerintah Indonesia akan memberikan tiga alternatif pilihan kepada Komisi Uni Eropa terkait upaya pencabutan larangan terbang maskapai Indonesia ke Eropa. "Kita akan mengedepankan kerja sama. Intinya itu dan kita siap untuk itu," kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal di kantornya, Selasa (8/7).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Jul 2008 5499 View

MENHUB SETUJUI PENONAKTIFAN DIREKTUR KPLP

(Jakarta, 9/08/09) Departemen Perhubungan kembali menonaktifkan satu pejabatnya, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Djoni Algamar, untuk mendukung upaya penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kasus suap pengadaan kapal patroli.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 5379 View

LARANGAN TERBANG INDONESIA DIBAHAS 10 JULI

(Jakarta, 7/07/08) Mulai 9-11 Juli 2008 mendatang, Komisi Uni Eropa akan mengevaluasi larangan terbang ke wilayahnya bagi maskapai di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Melalui agenda itu, diharapkan 27 negara anggota komisi tersebut mau merekomendasikan pembebasan larangan terbang bagi Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 3395 View

PENGUSAHA LOKAL DIHARAPKAN BERPERAN DUKUNG INDUSTRI RANCANG BANGUN PESAWAT

(Jakarta, 7/07/08) Pemerintah mengajak para pengusaha lokal untuk mengambil peran dalam upaya mendorong terjadinya efisiensi dalam pengoperasian dan perawatan dalam industri penerbangan. Yaitu dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan rancang bangun pesawat dan komponennya. Upaya ini diyakni mampu menekan biaya operasi dan perawatan pesawat hingga 30 persen.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 5457 View

Rencana Pengadaan Kapal Patroli Dephub Terus Berlanjut

(Jakarta, 4/07/08) Kendati proyek pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) tengah mendapat sorotan tajam, terkait permasalahan kasus suap peserta tender terhadap anggota DPR, Departemen Perhubungan tetap akan merealisasikan rencana pengadaan kapal patroli yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Direktorat Perhubungan Laut. Rencana itu sendiri tertuang dalam Road Map Peningkatan Keselamatan Trasportasi Laut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 6649 View

Dua Pejabat KPLP Dephub Resmi Dinonaktifkan

(Jakarta, 4/07/08) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, terhitung sejak Jumat (4/7), resmi membebastugaskan dua pejabatnya yang berperan dalam proses pelelangan pengadaan kapal patroli dari tanggung jawab dan tugas-tugas harian di Dephub. Kedua pejabat tersebut adalah Tansean P Malau dan Didik Suhartono.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 Jul 2008 5603 View

PELNI DIIJINKAN LAYANI KARGO

(Jakarta, 4/07/08) Departemen Perhubungan mengizinkan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) untuk melayani angkutan kargo. Namun, kapasitas angkut kargo tersebut dibatasi maksimal 100 boks kontainer. Tujuannya, agar perusahaan tersebut tetap bisa melaksanakan tugas utamanya mengangkut penumpang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 Jul 2008 6137 View

PERGANTIAN JABATAN SEKRETARIS KNKT

(Jakarta, 4/07/08) Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Harstjarja Harijogi, Kamis (3/7), melantik Saptandri Widiyanto sebagai sekretaris baru Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Sekretaris KNKT sebelumnya, Rukmalan Sumantri, kini menempati posisi baru sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Departemen.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Jul 2008 3947 View

DEPHUB AKAN NONAKTIFKAN PEGAWAI TERKAIT TENDER KAPAL PATROLI

(Jakarta, 3/07/08) Departemen Perhubungan akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang terkait kasus pengadaan 20 unit kapal patroli yang saat ini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Efendi Batubara dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (4/7), mengungkapkan, sedikitnya akan ada dua hingga tiga orang pegawai yang akan dinonaktifkan tersebut. Tindakan penonaktifan pegawai itu sendiri tengah disiapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya," jelas Effendi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik