Berita Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

25 Mar 2010 5518 View

PENATAAN JALUR KA TANJUNG PRIOK-JAKARTA KOTA MASIH PERLU DIOPTIMALKAN

(Jakarta, 25/3/2010) “Program penataan di sepanjang jalur ini masih perlu dioptimalkan, karena keadaannya belum memuaskan” demikian yang disampaikan Menko Kesra Agung Laksono saat meninjau kondisi lingkungan di sepanjang jalur KA Stasiun Tanjung Priok dan Stasiun Jakarta kota Kamis, (25/3).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

24 Mar 2010 8675 View

TRANSPORTASI PENYEBERANGAN, MENDORONG PEREKONOMIAN RAKYAT NTT

(Kupang, 23/03/10) “Transportasi penyeberangan di kawasan timur Indonesia, khususnya di NTT, diarahkan sebagai pembuka isolasi  yang dapat mendorong perekonomian rakyat”. Hal tersebut dinyatakan Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono saat meresmikan pengoperasian KMP Ile Bolang di Pelabuhan Bolok, Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 maret 2010. 

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

23 Mar 2010 7842 View

PENGOPERASIAN KMP. ILE BOLENG DI KUPANG DIRESMIKAN WAMENHUB PAGI INI

(Kupang, 22/03/10) Pengoperasian Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Perintis Ile Boleng yang akan menghubungkan lintas Kupang (Pulau Timor Barat) - Lewoleba (Pulau Lomblen, Flores Timur) Selasa (23/3) pagi, diresmikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

20 Mar 2010 11828 View

KEMENHUB DESAK KONTRAKTOR SELESAIKAN PROSES PAJAK HELIKOPTER LATIH STPI

(Jakarta, 20/03/10) Proses pembayaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kepada Ditjen Bea dan Cukai terkait dengan pengadaan dua helikopter latih untuk Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI)  harus segera diselesaikan oleh kontraktor yang mengadakan helikopter tersebut. Hal ini agar kedua helikopter yang saat ini masih disegel bisa segera digunakan untuk kelancaran pendidikan siswa.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

19 Mar 2010 8244 View

AVIATION SECURITY SHOULD BE CURATIVE, PREVENTIVE AND REACTIVE

(Tokyo,13/3/2010) Menteri-menteri Asia Pasifik menyepakati ini adanya upaya meningkatkan pertukaran informasi dan data penumpang dari setiap negara peserta, agar dapat dilakukan penanganan secara kuratif, preventif, maupun reaktif yang ditujukan untuk Keamanan Penerbangan. Demikian salah satu hasil The Asia Pacific Ministerial Conference  On Aviation Security (Pertemuan Tingkat Menteri Asia Pasifik Dalam Keamanan Penerbangan) yang berlangsung di Tokyo pada Sabtu (13/3).  

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

18 Mar 2010 10995 View

BADAN DIKLAT PERHUBUNGAN DAN UI BERIKAN BEASISWA S2 DAN S3 BAGI PNS KEMENHUB

(Jakarta, 18/3/2010) Badan Diklat Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) memberikan beasiswa S2 dan S3 kepada PNS Kementerian Perhubungan.  Kepala Badan Diklat Perhubungan, Deddy Darmawan, menetapkan sebanyak 48 orang PNS Kementerian Perhubungan mendapatkan beasiswa S2 dan S3 tersebut.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

15 Mar 2010 8395 View

OPTIMALISASI ANGKUTAN CPO, 12 JEMBATAN KA JALUR TEBING TINGGI-BELAWAN AKAN DIPUGAR

(Jakarta, 15/3/2010) Kementerian Perhubungan akan meningkatkan kapasitas prasarana jalur perlintasan kereta api antara Tebing Tinggi hingga Pelabuhan Belawan untuk mendukung proses pengangkutan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Sumatera Utara melalui moda tersebut. Wilayah pengerjaan peningkatan kapasitas yang meliputi perbaikan sejumlah jembatan dan rel di jalur tersebut, ditargetkan selesai selambatnya akhir 2010.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

15 Mar 2010 7448 View

ORGANDA DIIMBAU REMAJAKAN ARMADA ANGKUTAN KONTAINER PELABUHAN

(Jakarta, 13/3/2010) Direktorat Jenderal Pehubungan Darat Kementerian Perhubungan meminta Organda (Organisasi Pengusaha Angkutan Jalan) mulai meremajakan armada truk kontainer yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Hal tersebut selain dapat meningkatkan kualitas pelayanan, juga untuk mengantisipasi terjadinya perang tarif yang muncul akibat beragamnya kondisi  armada.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

12 Mar 2010 8966 View

NATIONAL FLIGHT NAVIGATION ORDER SHOULD CONSIDER 5 ASPECTS

(Jakarta, 11/03/2010) Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan. Penyusunan tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu keselamatan operasi penerbangan, efektifitas dan efisiensi operasi penerbangan, kepadatan lalu lintas penerbangan, standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku, dan perkembangan teknologi di bidang navigasi penerbangan. Demikian disampaikan Denny Siahaan, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan  Kementerian Perhubungan pada acara Round Table Discussion (RTD) dengan tema “Tatanan Navigasi Penerbangan Pasca Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” di Kantor Badan Litbang, Jakarta, Kamis (11/03).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

11 Mar 2010 8122 View

PENYUSUNAN PP 56 DAN PP 72 UU PERKERETAAPIAN SUDAH SESUAI PROSEDUR YANG BENAR

(Jakarta, 11/03/10) Penyusunan Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian, serta seluruh regulasi dalam bentuk peraturan pemerintah yang menjadi turunan UU tersebut, telah melalui proses yang benar dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk PT Kereta Api. Pernyataan tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Perkeretaapian, Tundjung Inderawan sebagai jawaban atas tuntutan Serikat Pekerja PT Kereta Api (SPKA), yang meminta pemerintah mengembalikan penyelenggaraan prasarana kereta api kepada perusahaan, serta merevisi PP Nomor 56 dan 72 yang dianggap bertentangan dengan UU 23/2007.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik