Berita

Baca Selengkapnya
01 Oct 2015 2633 View

Kemenhub Terus Sosialisasikan Faktor Keselamatan kepada Operator Kereta

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mensosialisasikan masalah keselamatan kepada operator kereta api (KA) untuk mencegah terjadinya insiden kecelakaan. "Kementerian Perhubungan terkait urusan teknis. Masalah keselamatan terus dilakukan sosialisasikan kepada operator," ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko saat sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api (KA) di Jakarta, Kamis (1/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Sep 2015 8774 View

Pemerintah Ubah Mekanisme Konsesi Pengelolaan Pelabuhan

JAKARTA - Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur kepelabuhanan melalui peningkatan investasi di bidang kepelabuhanan untuk mendorong pembangunan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015 sebagai revisi PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Sep 2015 3861 View

Kapal Pesiar Asing Bisa Mengangkut Wisatawan Di Pelabuhan Dalam Negeri

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri No.PM 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (Cruisership) Berbendera Asing.PM tersebut ditandatangani Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tanggal 19 Agustus 2015 dan telah diundangkan dalam Berita Negara tanggal 20 Agustus 2015 yang ditandatangani Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Sep 2015 2465 View

Kemenhub Nilai Patimban Bisa Jadi Pengganti Cilamaya

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan wilayah Patimban, Subang, menjadi lokasi ideal pengganti Pelabuhan Cilamaya. Pasalnya, wilayah perairan di sekitar Patimban tidak terlalu dipadati area offshore (anjungan lepas pantai) dan kedalamannya sudah hampir memenuhi persyaratan kepelabuhanan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Sep 2015 3671 View

Pembangunan 8 Kapal Perintis Dukung Program Tol Laut

JAKARTA – Sebanyak 8 (delapan) kapal perintis pengadaan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla ) secara resmi mulai dibangun. Dimulainya pembangunan 8 kapal perintis yang terdiri dari 6 unit kapal sebesar 750 Dead Weight Tonnage (DWT) dan 2 unit kapal sebesar 500 DWT tersebut ditandainya dengan peletakan lunas (Keel Laying) yang dilakukan secara simbolis oleh Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan bertempat di Galangan Kapal PT. Dumas Tanjung Perak Shipyard, Surabaya, Rabu (23/9).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Sep 2015 4876 View

Pembangunan 8 Kapal Perintis di Surabaya Dimulai

SURABAYA - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meletakkan lunas pembangunan kapal perintis di galangan kapal PT Dumas Tanjung Perak Shipyard di Surabaya sebagai tindak lanjut dari pengadaan 8 kapal perintis Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2015- 2017 (multiyears).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Sep 2015 3856 View

Bandara Trunojoyo Akan Ditingkatkan Jadi Bandara Komersial

SUMENEP - Kementerian Perhubungan berencana untuk meningkatkan status Bandara Trunojoyo Sumenep menjadi bandara komersial. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyatakan kesiapannya menyediakan lahan untuk perpanjangan dan pelebaran landasan serta perluasan terminal agar Bandara Trunojoyo dapat didarati oleh pesawat yang lebih besar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Sep 2015 3669 View

Organda: Pelanggaran Tarif Merugikan Perusahaan Bus

JAKARTA – DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) menyatakan pelanggaran tarif batas atas yang dilakukan agen penjualan tiket dan awak bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) selama angkutan lebaran berdampak kepada kerugian yang harus dialami oleh perusahaan otobus (PO). Bus yang diketahui melanggar tarif dikenakan sanksi tidak boleh beroperasi dan perusahaan bus yang bersangkutan dilarang mengembangkan usaha angkutan dalam jangka waktu tertentu.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik