JAKARTA – Perilaku koruptif tidak saja dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian, tetapi juga dapat meruntuhkan sendi-sendi organisasi, yang berujung pada keruntuhan dan kehilangan kepercayaan suatu organisasi atau lembaga bahkan sebuah negara.

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember sebenarnya juga berawal dari sebuah kesadaran bagi masyarakat global untuk mengakhiri dampak buruk yang ditimbulkan oleh perilaku koruptif oleh sebagian oknum.

Peringatan Hakordia sendiri diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran publik tentang bahaya laten korupsi dan pentingnya upaya bersama dalam memberantasnya serta terus menjaga komitmen anti korupsi yang melibatkan semua pihak yang berinteraksi baik dari kalangan pemerintah, kalangan swasta maupun dari lembaga swadaya masyarakat – non pemerintah, untuk bersama-sama memberantas praktek-praktek korupsi yang terjadi di tengah-tengah instansi, lembaga bahkan di masyarakat.

Peringatan Hakordia juga momentum untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, hingga media, mulai dari perangkat negara, pejabat pemerintah, pegawai negeri, aparat penegak hukum, hingga masyarakat umum untuk secara signifikan berkontribusi dalam menciptakan tata kelola yang baik dan akuntabel dan menjauhi praktek-praktek koruptif.

Komitmen Kementerian Perhubungan Menjauhi Perilaku Koruptif

Peringatan Hakordia 2024 yang diselenggarakan di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Kamis (5/12) lalu juga mempertegas komitmen Kemenhub untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang terjadi di lembaga Kementerian Perhubungan dan lembaga-lembaga yang berada dalam naungannya.

Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, dalam acara tersebut tegas mengingatkan jajaran di semua lingkungan Kementerian Perhubungan untuk memiliki komitmen terhadap praktek-praktek korupsi. “Peringatan Harkodia ini merupakan bentuk keseriusan dan pertanggungjawaban jajaran Kemenhub dalam rangka pencegahan korupsi. Kemenhub berkomitmen secara terus menerus dalam mencegah korupsi di lingkungan pekerjaan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhub Suntana menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah melakukan berbagai aksi untuk meningkatkan integritas dan budaya antikorupsi di ruang lingkup Kemenhub.

Beberapa program seperti program Stranas PK, yakni aksi perbaikan tata kelola kawasan pelabuhan dan bandar udara, perbaikan pengelolaan pengadaan barang/jasa, perbaikan tata kelola perizinan melalui sistem online single submission (OSS), serta penguatan tata kelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada komoditas mineral & batu bara, merupakan langkah-langkah aktif di jajaran Kementerian yang layak mendapatkan apresiasi dan dukungan.

Aksi lainnya adalah integrasi penanganan pengaduan melalui portal LAPOR dan aplikasi "Whistleblowing System", serta percepatan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil audit BPK-RI juga perlu diperkuat perannya. Capaian progres tindak lanjut dari rekomendasi BPK-RI untuk Kemenhub sebesar 86,44%. Angka ini berada di atas rata-rata terhadap capaian nasional yang sebesar 78,05%.

Kemenhub juga melakukan akselerasi penerapan manajemen risiko melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko untuk meminimalisir terjadinya fraud. Kemenhub juga setiap tahunnya melakukan penandatanganan pakta integritas yang dilakukan oleh pejabat tinggi madya dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kemenhub sebagai bentuk komitmen seluruh pejabat di Kemenhub.

Korupsi adalah Masalah Kita Bersama
Korupsi memang telah menjadi masalah bersama, musuh bersama, dan penangannya juga harus dilakukan secara terintegrasi dan dilakukan pencegahan secara bersama-sama. Harus ada kesadaran untuk melakukan pencegahan sejak dini dan disikapi sejak awal secara bersama-sama. Masalah korupsi menjadi masalah yang harus kita sikapi bersama dan proses pencegahannya juga harus lakukan.

“Kita harus terbuka untuk publik dan melibatkan orang luar untuk bisa sama-sama mengawasi segala proses pembangunan dan pelayanan yang dilakukan Kemenhub," ujar Wamenhub Suntana.

Wamenhub juga menekankan pentingnya apresiasi bagi para pegawai dan unit kerja di lingkungan Kemenhub yang telah menjaga integritasnya dalam menjalankan pekerjaan. Untuk itu, dalam peringatan Hakordia ini pula, Kemenhub memberikan apresiasi kepada ASN Pejuang Integritas di lingkup Kementerian Perhubungan serta penganugerahan unit kerja zona integritas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, ada pula penganugerahan pada unit kerja di lingkup Kemenhub seluruh Indonesia. Penganugerahan terbagi dalam tiga kategori, yakni Apresiasi Unit Kerja Kategori Pelaporan Pengendalian Gratifikasi Terbaik, Kategori Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Terbaik, dan Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Resiko Terbaik.

Lakukan Pencegahan, Pendidikan, dan PenindakanJaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Prof. Dr. Reda Manthovani, yang menjadi keynote speaker di acara Peringatan Hakordia di Kementerian Perhubungan menyoroti pentingnya keseimbangan antara pencegahan, pendidikan, dan penindakan dalam memberantas korupsi.

Reda, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa semangat antikorupsi menjadi salah satu prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hal ini sejalan dengan transisi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Korupsi masih menjadi tantangan besar yang menyebabkan kebocoran anggaran dan menghambat pembangunan. Upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan kerja keras, kerja cerdas, dan komitmen kolektif,” tegas Reda.

Reda menguraikan pendekatan strategis berbasis tiga pilar, yaitu pencegahan dilakukan dengan melakukan: Pertama,penutupan celah korupsi melalui penguatan sistem seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Kedua, melakukan pendidikan yaitu dengan cara membangun budaya antikorupsi melalui kesadaran masyarakat untuk menolak dan melaporkan korupsi, serta mempraktikkan gaya hidup sederhana. Ketiga, melakukan penindakan, ini merupakan langkah terakhiruntuk menciptakan efek jera dengan fokus pada pemulihan kerugian negara melalui pendekatan yang progresif.

Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung Prof. Dr. Reda Manthovani dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesan bahwa Kementerian Perhubungan dalam upayanya melakukan pengamanan pembangunan infrastruktur transportasi yang sangat strategis memegang peran penting dalam percepatan pembangunan nasional sehingga potensi-potensi awal terjadinya praktek-praktek korupsi harus dikenali sejak dini.

Reda juga memberikan catatan tentang pentingnya sinergi dalam mengidentifikasi potensi permasalahan hukum untuk memastikan pembangunan yang efektif, transparan, dan bebas korupsi.

“Saya mengapresiasi inisiatif Kementerian Perhubungan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Penandatanganan Pakta Integritas dan penghargaan bagi UPT terbaik, merupakan langkah penting untuk menciptakan budaya kerja yang berintegritas,” ujar JAM-Intelijen Kejaksaan Agung, Prof. Dr. Reda Manthovani.

Peringatan Hakordia 2024 di Kementerian Perhubungan adalah sebuah penegasan bahwa Kementerian Perhubungan memiliki komitmen bersama untuk mendukung pembangunan nasional yang bersih, transparan, dan akuntabel. Katakan TIDAK pada Korupsi! (IS/AS/RY/ME)