(Jakarta, 25/02/2010) Rencana Strategis Kementerian Perhubungan (Renstra Kemenhub) 2010-2014 telah menetapkan indikasi pagu anggaran selama lima tahun sebesar Rp. 117,76 Triliun dari yang diajukan sebesar Rp. 199 Triliun. Penetapan tersebut diharapkan dapat mendorong upaya kerjasama pemerintah dengan swasta. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono dalam Pembukaan Pembahasan Terpadu Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun 2011 di Ruang Mataram Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta hari Kamis (25/02).

“ Berdasarkan masukan dari Bagian Perencanaan masing – masing Dirjen kita membutuhkan Rp. 199 Triliun untuk lima tahun kedepan namun kemampuan pemerintah pada Kementerian Keuangan hanya sebesar Rp 117,76 Triliun. Saya berharap dengan adanya gap tersebut kita dapat mencari kerangka berpikir perencanaan dengan melakukan Public Private Partnership yang baik dan tetap memperhatikan tujuan peningkatan pelayanan transportasi masyarakat,” Wamenhub menjelaskan.

Wamenhub juga menyebutkan beberapa isu strategis lainnya yang berpengaruh dan perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA Kementerian Perhubungan tahun 2011 adalah reformasi dan restrukturisasi program pembangunan dalam rencana kerja dan anggaran; pembangunan kawasan perbatasan pulau – pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI; serta peningkatan keselamatan moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara. Dalam peningkatan keselamatan moda transportasi kata kunci untuk rencana kerja Kementerian Perhubungan yaitu bottlenecking dengan menghilangkan sumbatan-sumbatan bersifat fisik dan nonfisik seperti memperlancar proses perizinan di pusat tapi juga daerah; connectivity (keterhubungan) dengan meningkatkan pelayanan di pulau-pulau terluar dan daerah terisolasi; dan safety (keselamatan) yang menjadi inti seluruh program Kementerian Perhubungan dalam memberi pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pembahasan Terpadu Penyusunan RKA Tahun 2011 ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Moh. Iksan Tatang, Dirjen Perkeretaapian Tundjung Inderawan, Dirjen Perhubungan Udara Herry Bakti, Kepala Badan Litbang, para pejabat eselon II Kementerian Perhubungan, para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi di Indonesia, serta para Direksi BUMN. (ARI)