JAKARTA - Bertempat di Kementerian Perhubungan Jakarta, pada hari Jumat, 23 September 2106, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, didampingi oleh Staf Ahli Teknologi dan Lingkungan Hidup, Nugroho Indrio, Staf Khusus KPHI, Dewa Made Sastrawan, serta Direktur Navigasi Udara, Novie R Rahardjo dan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Zulfikri, telah menerima audiensi Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Unggul Priyanto, yang didampingi oleh Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Erzi E. Gani, Kepala Humas BPPT, Wiwi Syafarhadiati dan Pejabat terkait, guna membahas kerjasama antara sektor-sektor Kementerian Perhubungan dengan BPPT yang tengah berjalan saat ini dan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengedepankannya. "Kemenhub akan senantiasa memanfaatkan hasil-hasil perekayasaan BPPT untuk menunjang pembangunan dan modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia" tegas Menhub kepada Kepala BPPT saat keduanya bertemu.
Perhubungan Udara
Menhub dan Kepala BPPT sepakat untuk menguji-coba prototipe Sistem Navigasi Penerbangan Nir Radar, yang lebih dikenal dengan Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) hasil rekayasa BPPT di Bandara Pendidikan Penerbangan Curug. Dengan dipasangnya ADS-B BPPT di Bandara Sekolah Penerbangan Curug, maka para siswa Air Traffic Control (ATC) dapat memanfaatkan teknologi buatan Indonesia yang lebih sederhana dan diharapkan lembaga pendidikan penerbangan tersebut dapat mendukung program pelatihan untuk meningkatkan ketersediaan tenaga ATC yang sangat dibutuhkan sejalan dengan meningkatnya industri penerbangan Indonesia. Disamping itu, dengan lokasi uji coba di Curug akan memudahkan para petugas Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengecekan dalam rangka memfasilitasi proses sertifikiasinya. Menhub telah memberikan instruksi kepada Ditjen Perhubungan Udara agar Sistem Navigasi Penerbangan (ADS-B) BPPT ini segera dapat dipasang di beberapa Bandara di Papua, yang saat ini paling membutuhkannya.
Menurut Kepala BPPT sistem navigasi penerbangan ADS-B adalah hasil perekayasaan para Peneliti BPPT dan prototipe-nya dibuat bekerjasama dengan PT Inti. ADS-BPPT ini diuji-cobakan di Bandara Semarang sejak tahun 2012 dan di Bandara Bandung sejak 2014. Kepala BPPT menyatakan apresiasinya kepada Menhub bahwa alat navigasi udara karya anak bangsa ini akan segera memperoleh sertifikasi dari Direktorat Navigasi Udara, Kemenhub, sehingga proses hilirisasinya segera dapat dilaksanakan di Indonesia. BPPT mencatat bahwa dari 296 bandara di Indonesia (semua kategori), sekitar 255 bandara berpotensi membutuhkan perangkat ADS-B untuk Mini ATC dan Surface Movement Monitoring.
Perkeretaapian
Dalam sektor perkeretaapian, dalam pertemuan tersebut Menhub meminta kepada Kepala BPPT untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kemenhub, untuk melakukan pengkajian terhadap desain dan konstruksi serta social engineering pembangunan LRT di Indonesia, untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan nasional pada sektor kereta api yang lebih cost effective.
Menhub menyampaikan kepada Kepala BPPT bahwa terdapat satu perusahan milik negara yang telah menyatakan memiliki kemampuan membangun LRT (konstruksi dan rolling stocks) dengan sepenuhnya memanfaatkan sumber dana non-APBN. Terkait hal ini Menhub meminta kepada Kepala BPPT agar bersama-sama Ditjen Perkeretaapian melakukan pengkajian terhadap pernyataan perusahan tersebut dan melihat feasibility penerapannya untuk dapat digunakan sebagai policy recommendations. Kepala BPPT menyatakan kesiapannya dan akan menugaskan para penelitinya bersama-sama dengan para pejabat Ditjen Perkeretaapian melaksanakan kedua hal yang diminta oleh Menhub tersebut.
Perhubungan Laut
Untuk sektor Perhubungan Laut Menhub dan Kepala BPPT membahas peningkatan dan perluasan kerjasana pengujian prototype kapal laut, guna dapat diperoleh kapal-kapal produk Nasional yang memiliki safety standards yang teruji dan dapat diterima secara Internasional.
Dalam hal ini Menhub meminta agar Staf Ahli Teknologi dan Ditjen Perhubungan Laut untuk duduk bersama perusahan negara terkait beserta BPPT untuk membuat kajian rekomendasi produksi kapal-kapal secara nasional yang favorable dan dapat membuat produsen kapal Nasional mau membangun kapal-kapal khusus dengan standar Internasional guna mendukung program Tol Laut. (DMS)