Liputan Khusus

27 Dec 2023 3993 View

Sambut Nataru 2023/2024, Menhub Cek Kesiapan Angkutan dan Kapasitas Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Ditingkatkan

JAKARTA - Pemerintah kini tengah sibuk-sibuknya mempersiapkan kelancaran transportasi liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024 bagi masyarakat. Sederet persiapan telah dilakukan, seperti melakukan pengecekan kesiapan armada transportasi, darat, laut, udara, dan KA, serta angkutan penyeberangan menjelang peak season. Pemerintah juga telah berkordinasi antar lembaga untuk mengantisipasi kondisi alam berupa cuaca ekstrem, dengan mengacu pada informasi BMKG mengenai curah hujan, kecepatan angin, badai petir, ketinggian ombak, hingga prediksi gempa bumi di daerah rawan di penghujung tahun 2023, yang dapat menganggu atau menghalangi kelancaran kegiatan transportasi. Masyarakat juga telah diminta dan diserukan untuk tetap hati-hati dan menjaga kenyamanan dan keselamatan berkendara agar selamat sampai tujuan. Libur Nataru tahun ini diperkirankan mencapai 107,6 juta orang, meningkat sebanyak 5% dari tahun sebelumnya, dan merupakan jumlah terbesar dalam dekade terakhir bagi jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan liburan Nataru. Cek Kesiapan Terhadap titik-titik yang menjadi sumber penyumbatan atau yang berpotensi mengalami masalah dan sumber kemacetan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Kakorlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi meninjau pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dan pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan, sejak dua bulan yang lalu pihaknya telah menyampaikan ke Korlantas dan ASDP mengenai kondisi transportasi di pelabuhan penyeberangan yang berpotensi terjadi kemacetan. “Jika sebelumnya kami (melakukan peninjauan ke lokasi ) tanpa koordinasi, sekarang kami sudah lakukan koordinasi dan sudah ada perbaikan-perbaikan,” ujar Menhub di Pelabuhan Ketapang, Sabtu (16/12).Menhub menyampaikan hal ini, seperti yang telah dirilis oleh berbagai media, bahwa perbaikan dan peningkatan layanan telah dilakukan di pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk selama masa Nataru. “ Untuk pelabuhan Ketapang, ASDP telah meningkatkan kapasitas kapal dari 10.685 kendaraan kecil di tahun 2022 menjadi 12.885 kendaraan kecil tahun 2023. Sementara untuk kapasitas pelabuhan ditingkatkan dari 1.270 kendaraan kecil pada Nataru 2022 menjadi 1.570 kendaraan kecil tahun ini,” ujar Menhub.Selanjutnya, untuk pelabuhan Gilimanuk, lanjut Menhub, telah dilakukan peningkatan dermaga IV yang semula berkapasitas 10 ton menjadi dermaga Movable Bridge (MB) dengan kapasitas 60 ton. Panjang dermaga telah ditambahkan dari 24 meter menjadi 75 meter dan trestle dari 25 meter menjadi 85 meter dengan fasilitas yang mencakup 3 unit Mooring Dolphin dan 5 unit Breathing Dolphin. Diharapakan perbaikan dan penambahan kapasitas /fasilitas tersebut dapat mengantisiapsi lonjakan peningkatan jumlah kendaraan yang akan melintas antar pulau di kawasan tersebut. Cari Solusi Cegah Kemacetan Selain menelisik titik-titik kemacetan dan melakukan upaya antisipasinya, pengaturan mobilitas kendaraan penumpang dan logistik juga dilakukan selama masa Nataru. Pelabuhan Ketapang hanya akan melayani kendaraan penumpang saja, sedangkan truk pengangkut barang akan dialihkan ke pelabuhan Tanjung Wangi yang dikelola oleh PT Pelindo dan Pelabuhan Jangkar di Situbondo. "Berita gembira juga tadi evaluasi kami dengan Pak Korlantas dan Ibu Dirut ASDP, ada tambahan tiga kapal yang relatif besar sehingga daya tampung penumpang yang akan menyeberang dari Banyuwangi ke Bali akan bertambah dengan baik," lanjut Menhub.Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi mengungkapkan, selain pemisahan dermaga kendaraan dan penambahan kapasitas, ASDP juga memberlakukan pengaturan zona penjualan tiket online. Penjualan tiket online hanya bisa dilakukan pada radius maksimal 2,6 km sebelum pelabuhan Ketapang dan 2 km sebelum pelabuhan Gilimanuk.Dengan demikian, lanjut Ira, penumpang sudah tidak dapat melakukan pembelian tiket setelah memasuki radius tersebut. "Ini kami lakukan untuk menghindari agen tidak resmi dan agar ketidaklancaran tidak terjadi," ujarnya.Sementara, Kepala Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan menambahkan, Korlantas siap berkoordinasi dengan Kemenhub maupun stakeholder lain untuk mengatur lalu lintas sekitar pelabuhan. "Dengan adanya penambahan kapal dan pemisahan pelabuhan kendaraan penumpang dan barang, mudah-mudahan volume kendaraan yang menuju Ketapang akan berkurang," tuturnya.Kesiapan Armada Kapal Terpenuhi Masih dalam suasana persiapan transportasi Nataru, Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan, Subagiyo menyerukan komitmen penuh dari seluruh jajaran Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam menyambut arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Subagiyo mengungkapkan hal itu dalam Apel Kesiagaan Pembukaan Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Terminal Penumpang Pelabuhan Tanjung Priok, Senin (18/12) lalu.Sebagai salah satu moda transportasi yang banyak dipilih masyarakat terutama di daerah kepulauan, angkutan laut juga dipilih masyarakat sebagai solusi untuk menghindari kepadatan lalu lintas darat. “Untuk itu, saya meminta seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk memastikan kesiapan armada kapal, meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, memperketat pengawasan terhadap kapasitas penumpang kapal, serta mengoptimalkan armada di sejumlah ruas agar tidak terjadi penumpukan penumpang” tegasnya. Angkutan Laut Siap Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah menyiapkan armada angkutan laut sebanyak 1.354 kapal dengan kapasitas 242.069 penumpang dalam transportasi Nataru tahun ini, dan telah dilakukan uji kelaiklautan kapal.Direktorat Perhubungan Laut juga mengoptimalkan potensi armada di daerah-daerah terutama ruas-ruas dengan jumlah penumpang tertinggi pada arus mudik/balik tersebut, melakukan persiapan antisipasi cuaca ekstrem, berkolaborasi dan berkordinasi dengan stakeholder lainnya untuk kelancaran perjalanan. Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan tersebut juga menekankan bahwa komitmen, kolaborasi, koordinasi dan integritas jajaran Kementerian Perhubungan dan stakeholder lainnya sebagai kunci keberhasilan penyelenggaraan mudik Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang lancar, aman, dan nyaman.Mudik Gratis Angkutan Natal 2023 Melalui Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub bersama Pelni menyelenggarakan Program Mudik Gratis Angkutan Natal Tahun 2023. Rute yang beroperasi melayani program ini diantaranya Kupang-Ende, Balikpapan-Pare-Pare, Makassar-Surabaya, Bitung-Sorong, Makassar-Bau-Bau, Batam-Belawan, Makassar-Bau-Bau, Ambon-Tual, dan Jayapura-Biak dengan total tiket yang digelontorkan kurang lebih sebanyak 4.415 tiket.Menurut Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Hendri Ginting, rute yang dipilih memang lebih berfokus ke Indonesia Timur dikarenakan banyak masyarakat di Indonesia Timur yang akan merayakan Natal. Adapun pola mudik gratis kali ini berbeda dengan mudik gratis tahun-tahun sebelumnya. “Terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi pemudik sebelum mendapatkan mudik gratis” lanjutnya. Syarat dan ketentuan telah tertera di linktr.ee/mutisnatal2023kemenhub atau melalui Contact Center Pelni 162. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

27 Dec 2023 5602 View

Selenggarakan Jumpa Pers Akhir Tahun, Kemenhub Paparkan Capaian Prestasi Selama 2023

JAKARTA - Tahun 2023 akan berakhir. Sebagai institusi Pemerintah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dari program-program yang telah dibuat sebelumnya. Pada saat pergantian tahun 2023-2024 Kementerian Perhubungan (Kemnhub) melakukan review pencapaian kerja di depan awak media nasional (media cetak, online, radio dan televisi.) dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) yang diselenggarakan Biro Komunikasi Informasi Publik (BKIP) awal pekan lalu (20/12/2023) di Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan, serta para ASN Jajaran Kementerian Perhubungan. Capaian Kinerja Kemenhub Tahun 2014-2023 Pada JPAT tahun ini, selain mereview kinerja Kemenhub selama satu tahun 2023, juga dipaparkan kinerja dalam kurun waktu 2014-2023 atau dua periode Kabinet Indonesia Maju di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2023 Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat fokus dengan pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi. Hal ini terlihat dari banyak sekali pembangunan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya Presiden untuk meraih posisi Indonesia Emas pada tahun 2045 atau usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan menjadi lima besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia. Sektor transportasi memiliki kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional, yang menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kemajuan peradaban, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan dikaitkan dengan RPJP (2005 – 2024) dan RPJMN (2014-2019 dan 2020-2024), Kementerian Perhubungan diamanahi untuk membangun konektivitas untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan tiga indikator capaian utama yaitu: Meningkatkan Konektivitas, Pelayanan, dan Keselamatan Transportasi. Visi tersebut yang menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan, yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan lima tahunan (2015 - 2019 dan 2020 - 2024) dan rencana kerja tahunan Kementerian Perhubungan. Kehadiran infrastruktur transportasi publik diharapkan mampu menjadi solusi dan menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi seperti: keterisolasian wilayah, distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inefisiensi layanan transportasi, hingga polusi dan kemacetan. Selain itu, banyak tantangan yang dihadapi di antaranya yaitu: situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang cepat berubah, pandemi Covid-19, dan keterbatasan pendanaan melalui APBN untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Juga, tuntutan masyarakat semakin tinggi, untuk mendapatkan layanan transportasi publik yang andal, selamat, aman, nyaman, inklusif, terjangkau, dan ramah lingkungan. Dengan berbagai tantangan yang ada, Kemenhub bersama pemangku kepentingan di sektor transportasi terus berkomitmen melanjutkan berbagai pembangunan konektivitas antar wilayah, meningkatkan integrasi antarmoda, mengembangkan transportasi massal perkotaan, green and smart mobility, serta membangun transportasi yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, Kemenhub juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, meningkatkan eksistensi di kancah internasional, dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di sektor transportasi.Meningkatkan Daya Saing Produk dan Pertumbuhan Ekonomi Pembangunan infrastruktur transportasi yang massif dan terintegrasi diyakini mampu meningkatkan daya saing produk-produk, khususnya yang berada di sentra-sentra produksi yang tersebar luas di wilayah Indonesia, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang akhirnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.Pembangunan sektor transportasi yang massif juga meningkatkan kinerja ekonomi, meningkatkan efisiensi cost logistic. Berdasarkan data Bappenas, Kemenko Perekonomian dan Badan Pusat Statistik, biaya logistik nasional saat ini sebesar 14,29% dari PDB. Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10% dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8% dari PDB pada 2045.Peran konkrit Kementerian Perhubungan dalam mendukung biaya logsitik yang kompetitif yaitu menyiapkan pelabuhan laut agar memenuhi ketentuan National Logistic Ecosystem (NLE) yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Kemenhub telah memastikan 46 pelabuhan di Indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mendukung NLE. Selain itu, semua pelabuhan di Indonesia yang berjumlah 264 pelabuhan, telah mengimplementasikan Inaportnet. Upaya transformasi dari layanan manual ke digital ini akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya logistik.Adanya pandemi Covid-19, sangat berdampak di semua sektor, khususnya transportasi dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi .Namun dengan kebijakan rem dan gas yang diterapkan pemerintah pandemi berhasil diatasi. Secara bertahap, pertumbuhan ekonomi kembali naik. Berdasarkan data BPS, pada 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 4 s.d 5%. Sektor transportasi pun tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu di kisaran 15%, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.Terus Berkreasi dan Berkolaborasi Dalam Pendanaan Pembangunan Transportasi Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang disediakan oleh negara melalui APBN, Kemenhub terus berupaya melakukan kolaborasi dan sinergi dengan instansi/lembaga lain baik BUMN maupun swasta nasional, dan internasional untuk memaksimalkan upaya Kemenhub mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Hal itu dilakukan dengan melihat begitu banyaknya pembangunan yang harus dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar agar pembangunannya dapat merata ke seluruh wilayah. Selama 10 tahun terakhir, besaran pagu anggaran yang diterima oleh Kemenhub cukup fluktuatif dengan tren yang semakin menurun jumlahnya. Pagu terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.65,13 Triliun, sementara pagu terkecil yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 33,48 Triliun. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia mencapai Rp. 1.288 Triliun. Sementara kemampuan pemerintah untuk membiayai melalui APBN hanya sebesar Rp. 266,64 Triliun atau hanya 20% dari total kebutuhan, sementara 26% nya dipenuhi melalui BUMN, dan sisanya 54% harus dipenuhi melalui partisipasi swasta. Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan tersebut, maka tidak akan terpenuhi apabila hanya mengandalkan pendanaan rupiah murni (APBN). Oleh karena itu Kemenhub mendorong pendanaan kreatif (Creative financing) non APBN, seperti misalnya: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), investasi swasta murni, dan skema pembiayaan lainnya di luar APBN. Dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2023, raihan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub terus meningkat.Dari 2014 yang hanya sebesar Rp. 2 Triliun, pada tahun 2019 sudah mencapai Rp.9,4 Triliun, atau rata-ratanya meningkat 41,47%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 raihan PNBP sempat menurun karena terdampak Covid-19. Namun kembali meningkat di tahun 2022 yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun ini, raihan PNBP sudah mencapai Rp. 9,1 Triliun dan diproyeksikan di akhir tahun ini akan mencapai target. Kemenhub juga telah membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT), yang diharapkan mampu mempercepat proses dan realisasi pembiayaan infrastruktur transportasi melalui skema creative financing. Jadi sebagian besar pencapaian infrastruktur transportasi yaitu melalui Creative Financing dan upaya jajaran Kemenhub sangat besar untuk menyukseskan ini. Progres Pekerjaan Proyek Kemenhub Saat ini terdapat sejumlah proyek prioritas di sektor transportasi, baik itu di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap operasi. Beberapa di antaranya yang paling terlihat yaitu: Pelabuhan PatimbanDengan nilai investasi 18,9 Triliun Rupiah. Kinerja Patimban hingga saat ini cukup menggembirakan. Pelabuhan Patimban ditargetkan akan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Priok yakni sebesar 7,5 juta TEUs peti kemas atau kontainer dan 600 ribu kendaraan per tahun pada 2027 nanti.Kereta Api Makassar – ParepareDengan nilai 991 Miliar Rupiah. Kereta api pertama di Sulawesi, kini kehadirannya menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.Proving Ground BekasiDengan nilai 1,9 Triliun Rupiah. Kehadirannya diharapkan makin meningkatkan daya saing industri otomotif nasional. Proving ground sangat penting guna meningkatkan standarisasi kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Bandara KediriDengan nilai 10 Triliun Rupiah. Bandara Kediri adalah proyek bandara pertama dengan pembiayaan swasta murni. Kehadiran Bandara Kediri akan meningkatkan konektivitas dari dan ke Kediri dan mempersingkat waktu tempuh. Jika melewati jalur darat, waktu tempuh perjalanan dari Surabaya atau Malang ke Kediri membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Namun jika menggunakan pesawat hanya sekitar satu jam dan dari Jakarta-Kediri dapat ditempuh sekitar 1,5 jam. Dengan runway atau landas pacu sepanjang 3.300 meter, bandara ini nantinya bisa didarati oleh pesawat jenis apapun.Upaya peningkatan iklim invetasi juga terus dilakukanMisalnya melalui pembentukan unit percepatan pelaksanaan berusaha, penyederhanaan perizinan usaha berbasis resiko, penyusunan NSPK Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dan lain sebagainya. Di tengah upaya menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi, Kemenhub juga tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.Yaitu melalui implementasi Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menjaga birokrasi yang bersih efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dengan sasaran: terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, berfokus pada pencapaian isu tematik yang terdiri dari: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas Presiden seperti: penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri.Mempertajam Konektivitas Transportasi Kementerian Perhubungan terus mempertajam dan meningkatkan konektivitastransportasibaik di darat, laut, udara dan perkeretaapian. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur konektivitas untuk transportasi perkotaan dan antarkota seperti misalnya di darat dan kereta api, yaitu: MRT Jakarta Saat ini sudah menjadi transportasi massal yang diandalkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Kami akan terus tingkatkan konektivitas dan integrasi antarmodanya melalui pembangunan MRT Utara – Selatan dan Timur – Barat.LRT JabodebekKereta hasil karya anak bangsa tersebut sudah bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tingkat kemacetan di Jabodetabek sangat tinggi. Kita ingin agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal.Kereta Cepat Whoosh (Jakarta - Bandung)Kereta Cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 350 km/jam. Menandai modernisasi transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya termasuk terintegrasi dengan TOD (Transit Oriented Development).Bus Rapid Transit (BRT)Program pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis jalan melalui skema Buy The Service (BTS) terus menunjukkan kinerja positifnya. Masyarakat yang berpindah atau shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan massal bus terus meningkat. Berdasarkan survei yang kami lakukan, sebanyak 72% masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan roda dua berpindah menggunakan layanan Teman Bus. Sementara, 23% masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan roda empat berpindah menggunakan layanan Teman Bus. Alasannya lebih hemat, dan tidak macet.Bandara KertajatiBandara telah beroperasi penuh pada 29 Oktober 2023 lalu. Tingkat okupansi penumpang kini sudah 70 s.d 80%. Sejumlah investor tertarik menjadi mitra untuk mengelola dan mengembangkannya. Tidak hanya di kota, kami juga membangun konektivitas hingga ke pelosok daerah, yaitu:Program Tol LautMuatan kapal tol laut terus meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan pada tahun 2015. Kini melayani 39 trayek dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Pada tahun 2022 realisasi muatan kapal tol sebanyak 28.991 Teus dan 983 Ton. Tol laut mengurangi disparitas harga di wilayah timur dan meningkatkan produktivitas mereka yang bisa mengirimkan komoditas lokal mereka melalui tol laut dari wilayah timur ke barat, sehingga menggerakan ekonomi.Jembatan UdaraKemenhub belum lama ini meresmikan dua bandara di Papua yaitu Bandara Siboru, Fakfak dan Bandara Nabire Baru. Kedua bandara ini akan melancarkan konektivitas di wilayah di Papua yang geografisnya hanya bisa dijangkau melalui udara.Capaian lainnya di level pelayanan, ada satu kabar baik yaitu: Bandara Soekarno Hatta meraih peringkat 5 terbaik dunia kategori 40-50 juta penumpang dari Sky Trax World Airport Award 2023. Serta, menjadit Top International Megahubs di Asia Pasifik 2023.Pelayanan kereta di Indonesia masuk empat besar paling efisien se Asia Pasifik Tahun 2018 dari World Economic Forum. Serta, masuk tiga besar kualitas jalur kereta api di Asia Tenggara pada tahun 20218 dari World Economic Forum.Kemudian, beberapa PSN yang akan kita upayakan diselesaikan yaitu: Kereta Api Logistik Lahat - Tarahan dan Prabumulih - Kertapati Sumbar dan Sumsel, MRT Jakarta North South dan East West, LRT Jakarta Kelapa Gading - Velodrome - Manggarai, Double Track Kereta Api Jawa Selatan (Bogor Sukabumi dan Mojokerto), Bandara Dhoho Kediri, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan New Palembang, Pelabuhan Teluk Palu Sulteng, dan pengembangan Pelabuhan Sorong.Di bidang SDM, Kemenhub terus berkomitmen mencetak SDM sektor transportasi yang berkualitas melalui perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Di bidang pengawasan, Kemenhub terus berkomitmen dan berupaya meningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan 8 (delapan) sistem informasi pengawasan yang dibangun Inspektorat Jenderal Kemenhub.Di bidang Kebijakan Transportasi, Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi yang baru kami bentuk, telah membuat sebanyak seribu lebih rekomendasi kebijakan di sektor transportasi. Diantaranya adalah kebijakan prioritas nasional seperti: Angkutan Lebaran/Nataru, Dukungan Sektor Transportasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Terluar, Tertinggal dan Perbatasan; Logitik, Kereta Api Cepat, dan Sistem Angkutan Massal Perkotaan.Pencapaian-Pencapaian Kemenhub dan Tantangan Ke Depan Kerjakeras, ikhlas, dan bersinergi dari seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan, yang selama ini telah bekerja dengan hati, penuh integritas, dan semangat untuk membangun negeri telah melahirkan beberapa karya yang telah mendapatkan apresiasi positif, baik terkait teknis penyelenggaraan dan pelayanan transportasi, sampai dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). Di antaranya yaitu: Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru yang berjalan dengan relatif lancar beberapa tahun kebelakang, meskipun sempat terjadi Covid-19 dan pada tahun ini terjadi lonjakan traffic transportasi yang luar biasa, namun tetap berjalan dengan selamat, aman, lancar, dan terkendali. Alhamdulillah kepuasan dari masyarakat pun cukup tinggi (88,2% berdasarkan survei dari lembaga survei Indikator) dengan apa yang sudah pemerintah bersama stakeholder terkait lakukan. Kunci sukses dari penyelenggaraan angleb dan nataru adalah koordinasi intensif antar pemangku kepentingan dan komunikasi publik yang baik.Mendapatkan hasil laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sudah yang ke-10 kalinya berturut-turut kami meraih WTP sejak tahun 2013. Sebagai wujud komitmen kami dalam mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel.Peringkat Terbaik Pertama Anugerah Layanan Investasi 2022 dan 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Ini menjadi komitmen kami untuk semakin mempermudah pelayanan perizinan tanpa meninggalkan resiko terkait aspek keselamatan. Diharapkan ini akan mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia.Realisasi belanja produk dalam negeri dan sektor UMKM K Tahun 2023 melampaui target. Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian, belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan.Menerima penghargaan sebagai pembina teknis Badan Layanan Umum Terbaik 2023 dari Kementerian Keuangan. Kinerja BLU di lingkungan Kemenhub terus mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi positif bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2022, PNBP Kemenhub mencapai Rp. 9,01 Triliun dengan realisasi pendapatan BLU mencapai Rp. 1,67 Triliun atau 18,63% dari total raihan PNBP. Berhasil melancarkan transportasi pada kegiatan pertemuan pemimpin internasional seperti G20 dan KTT ASEAN. Serta mendukung berbagai event internasional lainnya seperti Moto GP di Mandalika dan juga melancarkan angkutan udara haji dan umroh.Capaian lainnya yaitu: Predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Penyiaran Publik, Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB pada sejumlah unit kerja di lingkungan Kemenhub, dan capaian positif lainnya.Namun kami tidak lantas berpuas diri. Masih banyak yang harus diperbaiki terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).Outlook Kemenhub Tahun 2024Mempercepat Transformasi Ekonomi yang BerkelanjutanPada tahun 2024, Kemenhub akan terus melanjutkan visi Presiden yang dikaitkan dengan RPJP dan RPJMN, dengan fokus menyelesaikan program-program prioritas yang telah ditargetkan akan selesai di tahun 2024.Pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2024 adalah Rp38,60 triliun, dengan rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26% atau Rp10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6% atau Rp2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67% atau Rp25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan", kami akan melanjutkan sejumlah program prioritas diantaranya yaitu: melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi yang produktif dan merata ke seluruh wilayah, pemanfaatan energi terbarukan, dan pembangunan IKN Pesan Kepada Pemerintahan Selanjutnya.Pembangunantransportasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemenhub sudah meletakan dasar-dasar pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.Pembangunan infrastruktur merupakan suatu pekerjaan besar dengan nilai investasi dan resiko besar, yang seringkali tidak bisa dirasakan dampaknya dalam waktu yang singkat. Agar dapat berfungsi optimal, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.Karena tugas Kemenhub tidak berhenti ketika infrastruktur sudah selesai dibangun, tetapi juga harus memikirkan bagaimana kehadiran infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat banyak atau diistilahkan dengan “Netes/Delivered”. Oleh karenanya, Kemenhub diamanahi bahwa infrastruktur transportasi yang telah terbangun harus dihubungkan atau terintegrasi dengan titik-titik ekonomi seperti destinasi pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sentra produksi baik itu pertanian, perikanan, dan industri kecil/UMKM.Dalam jangka panjang, kehadiran berbagai infrastruktur transportasi diharapkan memberikan efek berganda seperti: menciptakan lapangan kerja, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik, menghadirkan pelayanan publik yang prima, membangun peradaban, dan mewujudkan keadilan sosial.Seluruh insan transportasi, akan terus bekerja dengan hati, berani berinovasi, dan akan terus melaju dengan program-program transportasi yang maju, untuk menghubungkan Indonesia.Turut Mensosialisasikan, Turut Mengawasi dan Turut Mendukung Hasil Kerja Kemenhub Kementerian Perhubungan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik, berkaitan dengan JPAT juga menyelenggarakan kompetisi karya jurnalistik sektor transportasi, sebagai upaya sinergi dengan media massa, khususnya dengan para para awak media untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan, mendukung kerja serta mengawasi hasil kerja Kemenhub tahun 2023 ini. Syarat untuk mengikuti kompetisi tersebut adalah dengan mewartakan berbagai capaian pembangunan infrastruktur transportasi yang telah dilakukan oleh Kemenhub. Ini adalah bagian dari komitmen Kemenhub untuk terus melaju dengan program-program transportasi yang maju, untuk menghubungkan Indonesia.Hasil karya jurnalistik akan dinilai oleh sejumlah kalangan dari unsur pakar transportasi, praktisi komunikasi (PR Indonesia), asosiasi media dan dari internal Kemenhub. Diharapkan kegiatan ini selaras dengan upaya Kemenhub untuk memberikan informasi kinerjanya kepada masyarakat luas. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

20 Dec 2023 10665 View

Wujudkan Libur Nataru yang Aman dan Nyaman, Kemenhub Cek Kesiapan Armada dan Sediakan Program Mudik Gratis

Jakarta – Jelang liburan panjang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, Kemenhub mempersiapkan kelancaran arus mobilitas orang dan barang selama perjalanan berangkat dan pulang pada liburan akhir tahun.Sederet persiapan yang dilakukan seperti melakukan pengecekan kesiapan armada transportasi, darat, laut, udara, dan kereta api serta angkutan penyeberangan. Pemerintah juga mengantisipasi kondisi alam meliputi iklim dan cuaca ekstrem. Kemenhub juga terus memantau informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan, kecepatan angin, badai petir, ketinggian ombak, hingga prediksi gempa bumi di daerah rawan di penghujung tahun 2023.Menghadapi berbagai kemungkinan kendala tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menggelar Rapat Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang membahas mengenai persiapan-persiapan stakeholder - yang telah dilakukan para pihak, pekan silam (11/12/2023), di Istana Negara, Jakarta.Presiden Jokowi menyampaikan arahan mengenai kesiapan yang harus dilakukan para pihak yang bertanggung jawab dalam hal rangkaian kegiatan menghadapi mobilitas orang dan barang selama libur nataru tahun ini. Tahun Ini, Pergerakan Orang pada Nataru MeningkatMengantisipasi lonjakan pergerakan orang yang diperkirankan mencapai 107,6 juta orang selama libur Nataru, semua pihak terkait harus bisa mengelola dengan baik agar dapat berjalan aman dan lancar. Demikian pesan Presiden yang yang disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai SKP. Sebelum SKP, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang diadakan Polri di Jakarta. Rapat tersebut dihadiri Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.“Kami terus berkoordinasi secara intensif terkait kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan, dengan berbagai kementerian dan lembaga maupun stakeholder terkait,” ujar Menhub, sembari menjelaskan agar pergerakan masyarakat di masa libur Nataru bisa terlaksana secara tertib, lancar, serta selamat, sebagaimana yang kita harapkan bersama.Lebih lanjut Menhub mengatakan, sejumlah kebijakan telah disiapkan, khususnya untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dan perubahan cuaca di masa libur Nataru. Siapkan Berbagai KebijakanSelain itu, Menhub memaparkan, sejumlah persiapan yang dilakukan, mulai dari melakukan survei, penyiapan sarana dan prasarana transportasi, melakukan inspeksi (ramp check) untuk memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi, serta mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem dan keadaan darurat.Menhub menambahkan ada sejumlah kebijakan juga dikoordinasikan secara intensif, misalnya terkait manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol maupun non tol, manajemen rest area, pembatasan angkutan barang, pengendalian pasar tumpah, pemanfaatan jembatan timbang sebagai rest area, serta sosialisasi keselamatan berkendara.Lebih lanjut, Menhub juga menyatakan telah menyiapkan program mudik gratis untuk mengantisipasi melonjaknya pengguna sepeda motor yang berpotensi meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.Mudik Gratis Bagi Masyarakat Pengguna Motor Kemenhub juga telah menyiapkan 2 (dua) program mudik gratis bagi pengguna sepeda motor. Program pertama, menyediakan 90 unit bus AKAP dan Pariwisata ke 12 rute tujuan untuk mengangkut 3.600 penumpang, dan 4 (empat) truk untuk mengangkut 120 unit sepeda motor.Program kedua, menyediakan kereta api untuk mengangkut 696 motor untuk rute Jakarta Gudang – Semarang Tawang (PP).Kedua Program ini memiliki keterbatasan kapasitas, Karena itu Menhub menghimbau “Semua pihak, perusahaan-perusahaan swasta, BUMN TNI, Polri, untuk mengadakan mudik gratis.” Sembari menegaskan “Naik/turunya angka penggunaan kendaraan pribadi berbanding lurus dengan naik/turunnya angka kecelakaan di jalan raya,” pungkasnya.Menindaklanjut saran dan pesan Menhub Budi, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub berkomitmen mewujudkan libur Nataru 2023-2024 lancar dan berkeselamatan. Sejumlah langkah dan inovasi dalam merealisasikan –libur Nataru yang lancar dan berkesalamatan, Ditjen Hubdat Kemenhub melakukan persiapan dari jauh hari sudah dilaksanakan menghadapi lonjakan pergerakan arus kegiatan angkutan Nataru 2023/2024.Direktur Lalu Lintas Jalan, Ahmad Yani memaparkan persiapan-persiapan yang telah dilakukan, seperti analisa dan evaluasi angkutan Nataru 2022/2023. penyusunan rencana operasi, dan survei potensi pergerakan mobilitas.“Dibarengi dengan upaya peninjauan lapangan, rapat koordinasi serta penyusunan surat dukungan Nataru ke para pihak terkait," imbuh Ahmad Yani sehari pasca Rakor Pengamanan Nataru, di Jakarta beberapa waktu lalu. Adapun kesiapan lain, yang harus selesai sepekan sebelum liburan Nataru, Ahmad Yani memapakan, antara lain pengecekan kesiapan prasarana terminal dan pelabuhan penyeberangan, ramp check angkutan jalan, sarana dan prasarana penyeberangan, serta penyiapan rest area di UPPKB. Ahmad Yani menambahkan dari sisi kesiapan Sarana dan Prasarana bidang Angkutan Jalan, terdapat 46.686 unit bus yang terdiri dari 13.752 Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), 16.120 unit Angkutan pariwisata, 8.933 unit Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan sewa sebanyak 7.881 unit, yang akan digunakan selama penyelenggaraan Angkutan Nataru. Kemenhub juga berkoordinasi dan bersinergi dengan para pihak dalam penyelenggaraan angkutan Nataru, “Untuk membangun sinergi untuk menciptakan angkutan yang selamat, aman, tertib, lancar dan sehat," dalih Ahmad Yani. Dia mencontohkan, satu bentuk hasil koordinasi adalah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan Direktur Jenderal Bina Marga dalam Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik Dan Arus Balik Angkutan Nataru. Bersama dengan para pihak terkait, Ditjen Hubdat membangun posko monitoring dan pelayanan serta menyediakan fasilitas perlengkapan jalan yang portabel, juga menyediakan peralatan berat di lokasi rawan longsor bantuan Ditjen Bina Marga.Ahmad Yani menegaskan sarana transportasi jalan menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Nataru, didukung dengan kesiapan prasarana jalan dan angkutan umum, sehingga Polantas Polri bisa melakukan manajemen rekayasa lalu lintas di jalan tol dan non tol, sosialisasi keselamatan, koordinasi pengendalian pasar tumpah, dan pemanfaatan 84 lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat, merupakan langkah konkret dalam penyelenggaraan Nataru. Salah satu upaya untuk meningkatan keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum, Ditjen Hubdat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) dan Satuan Pelayanan Terminal melakukan Ramp check kendaraan angkutan umum yang akan diberangkatan dari terminal dan mengimbau kepada operator angkutan umum untuk memastikan kendaraan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis laik jalan dan melengkapi dokumen administrasi. Selain itu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja dalam hal ini BPTD dan para pihak lainnya terkait dengan persiapan penyelenggaraan angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dengan membahas antisipasi khususnya terkait dengan keselamatan dan keamanan, khususnya kapal operasi dengan melakukan ramp check pada seluruh wilayah kerja BPTD dan adanya cuaca ekstrem yang akan terjadi pada akhir tahun."Kami telah melakukan ramp check kesiapan sarana (kapal) dan prasarana (pelabuhan) melalui 34 unit kerja dilingkungan Ditjen Hubdat yaitu 33 BPTD dan satu KSOPP dengan capaian ramp check kapal sebanyak 447 unit kapal dari 475 unit kapal atau sebesar 94%," ungkas Ahmad Yani. Antisipasi Lonjakan Arus Lalu Lintas PenyeberanganUntuk mengantisipasi kepadatan yang akan terjadi pada masa libur Nataru, Ditjen Hubdat memberlakukan manajemen lalu lintas jalan dan penyeberangan. "Sistem manajemen lalu lintas dilakukan skema-skema cara bertindak melalui skema Normal (Hijau), Padat (Kuning) dan Sangat Padat (Merah) dengan menyesuaikan jumlah kapal operasi dan kapasitas angkut kapal dengan jumlah reservasi tiket online atau berdasarkan monitoring Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) kendaraan yang akan menuju pelabuhan dengan mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak Kepolisian, Dishub dan Badan Usaha Jalan tol (BUJT) serta _stakeholder_ terkait lainnya," ujar Ahmad Yani. Selanjutnya, dalam menghadapi situasi darurat atau cuaca ekstrem di penyeberangan, telah dilakukan rapat koordinasi dan mengimbau terkait Potensi Cuaca Ekstrem kepada para Kepala BPTD, KSOPP, Korsatpel, Syahbandar dan Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan serta Operator Kapal dan Pelabuhan Sungai, Danau, dan Penyeberangan agar dapat melakukan hal sesuai tugas dan fungsinya demi menjamin keselamatan.Peran Teknologi dan Aplikasi Mitra DaratPeran teknologi sangat penting dalam menyukseskan angkutan Nataru, karena Angkutan Penyeberangan ini tidak lepas dari mobilisasi angkutan darat yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga pelaksanaan monitoring pergerakan kendaraan-kendaraan angkutan darat baik melalui jalan nasional dan jalan tol secara online."Kami memanfaatkan teknologi dengan menggunakan kamera cctv dan data LHR, sehingga apabila ada anomali yang terjadi pemerintah dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dengan cepat dan tepat untuk melancarkan arus lalu lintas baik di pelabuhan dan jalan menuju pelabuhan," ulas Ahmad Yani.Titik krusial penanganan arus pergerakan masyarakat yang menjadi prioritas Ditjen Hubdat pada musim libur Nataru 2024 pada akses keluar masuk simpul-simpul transportasi, pasar tumpah serta lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah serta lokasi rawan longsor/bencana juga dapat dilakukan dengan teknologi. Sedangkan di ruas jalan tol yang menjadi fokus penanganan pergerakan masyarakat yaitu di rest area dengan menerapkan manajemen dan pembatasan waktu masyarakat yang akan menggunakan rest area."Kemenhub memiliki Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (SIASATI) yaitu Aplikasi untuk memantau informasi Angkutan dan Sarana Transportasi pada kegiatan Lebaran, Natal dan Tahun Baru Sub Sektor Kementerian Perhubungan," katanya. Aplikasi SIASATI ini merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang terintegrasi untuk pelaporan data operasional angkutan dan sarana transportasi terhadap kegiatan operasional transportasi di seluruh wilayah Indonesia."Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Mitra Darat dan sering-sering mengecek aplikasi tersebut agar selalu mendapat info terupdate mengenai kondisi lalu lintas jalan dan cuaca. Selain itu, bisa juga mengecek kelayakan angkutan umum melalui Mitra Darat," tambah Ahmad Yani. Dia juga mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalan jarak jauh selama liburan Nataru agar tidak menggunakan motor roda dua yang rentan terhadap kecelakaan. Ia menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan angkutan umum yang tersedia di terminal-terminal penumpang angkutan jalan raya. Bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, sarannya lagi, agar sebaiknya melalui jalur alternatif untuk menghindari kepadatan di jalur utama, juga waspadai kecelakaan di lokasi wisata karena faktor kontur jalan, alam/hujan atau kelalaian pengemudi, Selain itu, diberlakukannya pembatasan angkutan barang bertujuan untuk menjaga kelancaran jalan dan keselamatan serta memanfaatkan alternatif moda transportasi lainnya. Satu lagi himbauan bagi mereka yang menggunakan angkutan umum selama libur Nataru, untuk mengatisipasi lonjakan kasus penyakit karena Virus SARS-Cov.2 varian Omicron XBB, tidak ada salahnya masyarakat mematuhi protokol kesehatan (5M) untuk diri dan keluarganya. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

20 Dec 2023 1983 View

Masuk Enam Besar, Kemenhub Sukses Pertahankan Predikat Informatif Sejak Tahun 2019

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali meraih predikat Informatif dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat pada Selasa 20 Desember 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Kemenhub masuk dalam enam besar kategori Kementerian dengan nilai terbaik. Prestasi ini merupakan sebuah peningkatan bagi Kemenhub yang pada tahun 2022 lalu menduduki peringkat 12 dalam predikat Informatif.Berturut-turut Informatif Sejak Tahun 2019Sejak tahun 2019, Kemenhub secara berturut-turut sukses meraih predikat Informatif dalam perhelatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik. “Saya selaku PPID Utama Kemenhub turut berterima kasih atas kerja keras dari jajaran Kemenhub atas pencapaian ini. Kementerian Perhubungan juga sangat mengapresiasi kepada Komisi Informasi Pusat yang telah melakukan penilaian terkait keterbukaan informasi kepada Kemenhub,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi jajaran Kemenhub untuk terus memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. Dengan penghargaan ini pula, dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kemenhub selaku badan publik. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik“Kemenhub terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memudahkan pemohon informasi dan publik dalam mendapatkan informasi,” tutur Novie menambahkan. Upaya Kemenhub tersebut ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi informasi berupa dashboard website yang memfasilitasi pemohon informasi yang akan mengajukan permohonan informasi. Publik dapat memohonkan informasi kepada Kemenhub dari mana saja dan kapan saja, tidak perlu lagi datang ke kantor Kemenhub. Semua sudah dalam genggaman. Perhatian kepada DisabilitasKemenhub juga menaruh perhatian tinggi terhadap pemenuhan hak akses informasi kepada teman-teman disabilitas. “Kami memiliki SOP tersendiri tentang memberikan pelayanan informasi kepada teman-teman tuna rungu, tuna wicara, dan tuna netra. Di kantor pun, telah tersedia guiding block untuk membantu teman-teman tuna netra,” jelas Novie. Di Kantor Kemenhub juga disediakan tempat parkir khusus disabilitas beserta satpam yang selalu siap siaga dan peduli kepada tamu ataupun pegawai disabilitas. Di website PPID Kemenhub juga menayangkan video layanan informasi publik yang menampilkan bahasa isyarat untuk mengakomodasi saudara-saudara yang tuna rungu.Keseriusan Kemenhub terhadap layanan informasi untuk rekan-rekan disabilitas juga dibuktikan lewat penyediaan formulir layanan informasi dalam format huruf braile. “Karena kami menyadari betul bahwa informasi itu sifatnya inklusif dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegas Novie. Dalam penyelenggaraan kegiatan, contohnya saat Anugerah Standar Layanan Informasi Publik pada November lalu, Novie menyebutkan, juga telah melibatkan juru bahasa isyarat. Semua upaya ini, dijelaskan Novie, dilakukan untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Pesan Wapres“Ke depannya, kami akan terus meningkatkan prestasi ini dan tentu saja membutuhkan saran dan masukan dari masyarakat sebagai publik yang membutuhkan informasi,” pungkas Novie. Dalam kesempatan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin turut memberikan sambutannya di hadapan perwakilan badan publik yang informatif. Ma’ruf menerangkan, keterbukaan informasi publik adalah ensensial dalam wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus salah satu penentu keberhasilan program-program reformasi birokrasi. “Selain itu, saya juga memiliki keyakinan bahwa tranparansi informasi adalah jalan untuk merawat demokrasi yang tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Setelah lebih dari satu dekade kita berupaya membangun sistem keterbukaan informasi publik, alhamdulillah telah banyak pencapaian yang kita raih,” jelas Ma’ruf.Monev Keterbukaan InformasiMonev keterbukaan publik bertujuan untuk mengetahui implementasi UU no.14 th 2008 tentang keterbukaan info publik pada badan publik dan mengoptimalkan tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik kepada masyarakat Donny Yoesgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Pusat melaporkan hasil penilaian dari monev kepada Wapres. “Jumlah badan publik yang mendapat kualifikasi informatif berjumlah 139 atau 37,7% dari 369 yang naik secara signifikan dari tahun 2022, yaitu 122 badan publik dari 372. Namun, masih banyak badan publik yang belum informatif,” jelasnya. Penilaian monev dilakukan kepada badan publik yang berjumlah 369 dari seluruh kategori yaitu Kementerian, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, BUMN, Perguruan Tinggi Negeri, dan Partai Politik.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

08 Dec 2023 3562 View

Bangun Kepercayaan Masyarakat, Menhub Ajak ASN Kemenhub Tingkatkan Kesadaran Anti Korupsi

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggelar peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember 2023. Pelaksanaan peringatan HAKORDIA di Kemenhub dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (7/12/2023) lalu. Hadir dalam kesempatan tersebut Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Herda Helmijaya, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto, Pegiat Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, serta para pejabat di lingkungan Kemenhub, dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Kementerian Perhubungan.Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan, Arif Toha dalam sambutan pembukaan acara peringatan HAKORDIA tersebut mengungkapkan, upaya membudayakan perilaku anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di Kemenhub terus digencarkan. “ Harus dipahami bahwa latar belakang peringatan HAKORDIA ini sebagai upaya untuk membudayakan tindakan anti korupsi serta menghindari praktek KKN dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya. Tingkatkan Integritas Terkait dengan Peringatakan HAKORDIA 2023, Kementerian Perhubungan, lanjut Arif Toha, Kemenhub telah melakukan penandatangan kesepakatan dan kerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan pihak Ombudsman, serta dengan Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam kesempatan tersebut, turut dilakukan pemberian penghargaan bagi insan Perhubungan yang telah melaksanakan praktik anti KKN di lingkungan kerjanya. Sementara, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengingatkan bahwa upaya menegakkan budaya anti korupsi hal paling mendasar adalah menegakkan integritas, baik secara kultural maupun struktural.Integritas, seperti yang diungkapkan juga oleh Pegiat Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar, dibangun di atas kepemimpinan yang efektif. Membangun budaya kerja yang anti koruptif bukan perkara sederhana, butuh kolektifitas, dan energi besar untuk melakukannya. “Butuh waktu dan semangat,” ujarnya Zainal. Zaenal juga mengingatkan, perihal korupsi bukan hanya terjadi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga soal suap menyuap yang masih sering terjadi. “Melawan budaya suap menyuap juga perlu energi besar dan daya tahan yang tinggi,” lanjut Zaenal. Kolaboratif dan Pencegahan Koruptif Secara Kolektif Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, selaras dengan semangat yang dikedepankan KPK, peringatan Hakordia yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan tahun ini melalui Inspektorat Jenderal (ITJEN) mengusung tema "Integritas Meningkat, Konektivitas Melaju Cepat”. Semangat Kementerian Perhubungan menghubungkan Indonesia melalui kerja nyata pembangunan serta pengembangan infrastruktur, lanjut Menhub tidak boleh terlepas dari nilai-nilai menjunjung prinsip integritas dan kejujuran. Menhub berpesan, semangat anti korupsi yang kuat dan efektif untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi juga diharapkan akan berkontribusi positif terhadap reputasi Kementerian Perhubungan secara keseluruhan. Apabila value integritas para ASN rendah, lanjut Menhub dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, Menhub mengajak jajarannya untuk meningkatkan kinerja dengan integritas tinggi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi dari hulu ke hilir yang akan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. “ Saya berharap ada kolaborasi antara pengawas yaitu Itjen dengan seluruh unit kerja maupun sinergi dengan seluruh pihak terkait, terus ditingkatkan untuk mencegah praktik-praktik korupsi. Saya juga meminta agar pembinaan, pendidikan dan sosialisasi kegiatan anti korupsi dilakukan secara konsisten mulai tingkat pusat sampai ke daerah dan Inspektorat Jenderal agar mengawal program ini terlaksana serta memiliki dampak nyata terhadap pembentukan budaya anti korupsi di Kementerian Perhubungan”, ujarnya. Pendidikan anti korupsi, lanjut Menhub juga sudah harus mulai diajarkan kepada para taruna-taruni sekolah-sekolah transportasi yang berada dibawah pengelolaan BPSDM sebagai upaya menanamkan kesadaran perilaku anti korupsi sejak dini. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

04 Dec 2023 5734 View

Indonesia Kembali Terpilih Sebagai Anggota Dewan IMO 2024-2025, Upaya Jadi Poros Maritim Dunia

JAKARTA – Organisasi Maritime Internasional atau International Maritime Organization (IMO) menggelar sidang Majelis IMO di London pada penghujung tahun 2023,yang dihadiri 175 negara di dunia, termasuk Indonesia. Menteri Perhubugan (Menhub) Budi Karya Sumadi memimpin delegasi Indonesia untuk menggalang dukungan dan meraih suara dari negara-negara peserta dalam pemilihan Anggota Dewan IMO, pada awal Desember 2023 lalu. Cita-cita Menhub menjadikan Indonesia kembali sebagai Anggota Dewan IMO merupakan upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif NKRI di kancah internasional, serta memperkuat visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Eksistensi sebagai Anggota Dewan IMO menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena peran (TuPokSi) dari IMO sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memiliki otoritas penetapan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional. IMO didirikan tahun 1958, beranggota 175 negara, memiliki peran utama menciptakan kerangka peraturan bagi industri pelayaran yang adil dan efektif, untuk diadopsi secara universal dan juga diterapkan/diberlakukan secara universal. Dengan demikian, IMO berperan untuk menciptakan persaingan yang setara sehingga operator kapal tidak dapat mengatasi masalah keuangan mereka hanya dengan mengambil jalan pintas mengorbankan kinerja keselamatan, keamanan dan lingkungan laut / selat. Pendekatan ini juga mendorong inovasi dan efisiensi bagi industri pelayaran di tingkat global, sehingga armada kapal mancanegara dapat beroperasi secara efektif jika peraturan dan standarnya disetujui, diadopsi, serta diterapkan secara internasional. Dengan IMO sebagai forum proses ini berlangsung.Manfaatnya Penting Bagi Sektor Maritim Indonesia Keberlangsungan operasional industri pelayaran internasional sangatlah penting, karena pada dekade terakhir, moda transportasi laut internasional sebagai sarana angkutan global ke masyarakat dan komunitas di seluruh dunia. Pengiriman kargo dan transportasi barang-barang perdagangan lewat jalur laut adalah metode transportasi global yang paling efisien dan hemat biaya. Sehingga kelancaran industri pelayaran secara global dapat memfasilitasi perdagangan dan juga membantu menciptakan kesejahteraan antar bangsa dan masyarakat.Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024.Saat penyelenggaraan Sidang Majelis IMO, pada Senin (27/11) hingga Rabu (29/11) lalu, Menhub melakukan berbagai kegiatan, antara lain, yaitu menghadiri resepsi diplomatik dan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, dalam rangka menyukseskan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO Kategori C Periode 2024 – 2025.Menhub menyampaikan, Indonesia harus bisa meraih dukungan mayoritas suara dari negara-negara anggota IMO yang berjumlah total 175 negara, agar berhasil masuk menjadi anggota dewan IMO. Seperti pada pemilihan periode 2022-2023 lalu, Indonesia berhasil mendapatkan 127 suara. “Kami memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan mengadakan sejumlah pertemuan bersama negara-negara anggota IMO,” ujar Menhub, Menhub juga menjelaskan komitmen nyata yang telah ditunjukkan selama ini untuk mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan. “Kami yakin negara-negara lain akan mendukung dan memberikan suaranya untuk Indonesia,” imbuh Menhub optimistis, saat resepsi diplomatik IMO di London, pada 27 November 2023 lalu.Resepsi diplomatik yang digelar delegasi Indonesia, yang berlangsung pada 27 hingga tanggal 28 November 2023 lalu melibatkan delegasi serta stakeholder sebagai tim pelobby pemenangan Indonesia, meliputi : Kemenkomarinvest, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, KemenBUMN, Setkab, Kedubes RI di London, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Pelindo, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Pertamina International Shipping, dan INSA. “Kami meminta partisipasi aktif seluruh delegasi yang ditugaskan, dalam upaya menggalang dukungan suara dari negara anggota OMI yang lain,” ujarnya.Selain resepsi diplomatik, Menhub Budi Karya juga melakukan sejumlah pertemuan, antara lain dengan Sekjen IMO Mr. Kitack Lim. Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi IMO di bawah kepemimpinan Mr Kitack Lim, yang pada tahun ini menjadi tahun terakhirnya menjabat sebagai Sekjen IMO.Menhub juga meminta dukungan Mr. Kitack Lim agar mendukung pencalonan kembali Indonesia menjadi anggota dewan IMO. “Mr. Kitack Lim telah banyak mendukung dan memberi bantuan bagi Indonesia, untuk terus meningkatkan perannya di IMO,” ucapnya. Pertemuan lain, delegasi Kemenhub berhasil menjalin kerjasama dengan tiga pihak di bidang perhubungan laut, antara lain delegasi dari Arab Saudi, Brunei Darrusalam dan organisasi nirlaba International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).Tidak sebatas hanya pertemuan, Jajaran Kemenhub juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan ketiga pihak, dengan disaksikan langsung oleh Menhub. “Melalui MOU tersebut, diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan pelayaran nasional,” ucap Menhub.Dengan pihak Arab Saudi, dilakukan penandatanganan MoU on the Recognition of Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarer (STCW) Certificates, oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi dengan Public Transport Authority Acting President Kingdom of Saudi Arabia Rumaih Al-Rumaih.Kerjasama ini, menurut Menhub, bertujuan untuk mewujudkan adanya saling pengakuan antar kedua negara terkait pendidikan dan pelatihan maritim, dan sertifikat keahlian pelaut, sertifikat kesehatan untuk bekerja diatas kapal, sesuai dengan standar internasional. “Kita ingin memastikan para pelaut Indonesia menerima pelatihan dengan kualitas terbaik yang mematuhi standar internasional dan berkontribusi terhadap kelangsungan keselamatan laut kita,” ujar Menhub.Selanjutnya dengan IALA, dilakukan penandatanganan MoU kerja sama maritim oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi bersama Sekretaris Jenderal IALA Francis Zachariae. Adapun ruang lingkup kerjasama, antara lain: dalam menjaga keandalan perangkat keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas SDM pelayaran sesuai dengan standar internasional.Sebagaimana diketahui, IALA sebagai lembaga internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan secara global dalam membentuk peraturan khususnya untuk bantuan navigasi dan pelayanan lalu lintas Kapal. Sesuai tugasnya, IALA akan menyediakan dan mengoperasikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Vessel Trafic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP) di perairan Indonesia, serta pengembangan konsep e-Navigation.“Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi Kenavigasian serta perlindungan maritim laut di perairan Indonesia,” kata Menhub.Selanjutnya dengan pihak Brunei Darrusalam, dilakukan penandatangan an MoU Concerning Cooperation In The Field Of Merchant Shipping and Port Operations oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi dengan Interim Chief Executive of Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam Haji Mohd Salihin Haji Aspar.Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama di bidang pelayaran niaga dan operasional pelabuhan. “Kami berharap kerjasama ini akan memberi peluang bakal terbukanya konektivitas laut yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar negara, serta hubungan antar masyarakat kedua negara,” ujar Menhub. Upaya diplomasi tim delegasi Indonesia saat Sidang Anggota Dewan OMI di penghujung tahun 2023 akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan Menhub dan Tim delegasi, yakni: Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO Katagori C Periode 2024-2025, hasil ini diumumkan dalam Sidang Majelis IMO, Jumat tanggal 1 Desember 2023, di London Inggris. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

30 Nov 2023 11958 View

Kemenhub Jadi Ketua Pelaksana Peringatan Hari Nusantara, Siap Perkuat Kembali Indonesia Sebagai Negara Kepulauan

JAKARTA - Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi daratan (pulau dan kepulauan) dan perairan (lautan, selat dan danau), yang terbentang sepanjang khatulistiwa dari Sabang (Barat) sampai Merauke (Timur) dari Pulau Miangas (Utara) hingga Pulau Rote (Selatan).Sebaran 17.506 pulau/kepulauan yang berupa daratan/gunung di hamparan perairan, sepanjang khatulistiwa kerap disebut sebagai wilayah Nusantara. Dari situs Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) – yang menjadi rujukan nasional, menyebutkan luas wilayan NKRI meliputi daratan dan perairan sekitar 8.300.000 km persegi. Adapun seluruh luas Nusantara tersebut meliputi luas daratan sebesar 35 persen dan luas perairan mencapai 65 persen. Data rujukan nasional wilayah NKRI, dikerjakan pada periode pertama Kabinet Kerja Presiden Jokowi oleh Badan Informasi Geospasional (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI AL pada tahun 2015. Diakuinya status NKRI (Nusantara) sebagai Negara Kepulauan yang wilayahnya mencakup daratan dan perairan (laut dan selat) oleh Internasional ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.Konvensi Hukum Laut UNCLOS itu, ditetapkan PBB berkat perjuangan diplomasi yang panjang, yang mengacu pada Deklarasi Juanda (13 Desember 1957), yang dilanjutkan oleh diplomat Dr Hasyim Djalal dan Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja, di sidang PBB tahun 1982Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957, kemudian diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Nusantara, berdasarkan Ketetapan Presiden RI No 126 Tahun 2001, yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia, mencakup area di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Wilayah NKRI.Kemenhub Jadi Ketua Pelaksana Peringatan Hari Nusantara Peringatan Hari Nusantara 2023, telah ditetapkan akan dipusatkan di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, pada tanggal 10–13 Desember 2023. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) ditunjuk oleh MenkoMarves sebagai Ketua Pelaksana Penyelenggaraan Hari Nusantara 2023.“Peringatan Hari Nusantara merupakan sebuah momentum untuk mengingat Deklarasi Djuanda yang memperjuangkan konsep negara kepulauan Indonesia untuk diakui secara internasional dan masih relevan dengan situasi saat ini,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.Deklarasi Djuanda, lanjut Menhub patut diperingati untuk semakin mempersatukan kekuatan Indonesia sebagai negara kepulauan. Lebih lanjut Menhub berharap ada masukan – dari para pihak terkait event Hari Nusantara, kegiatan apa yang akan dibuat di Tidore. “Menandai Hari Nusantara sebagai hari yang patut kita ingat sebagai upaya mempersatukan bangsa,” ujar Menhub saat rapat persiapan Hari Nusantara.Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah. Dalam rapat persiapan memperingati Hari Nusantara, Menhub beserta para pemangku kepentingan membahas usulan tema dan logo, rundown, kegiatan, lokasi kegiatan, rencana kegiatan, kegiatan inti dan acara puncak. Adapun tema yang diangkat Hari Nusantara 2023 adalah “Merajut Konektivitas Nusantara dan Ekonomi Maritim dari Titik Nol Jalur Rempah”. Menhub menjelaskan melalui tema ini, diharapkan dapat kembali mengangkat posisi Tidore yang dikenal sebagai pusat rempah-rempah seperti cengkeh pada dekade 60-70an. Gagasan tersebut, menurut Menhub, akan dituangkan pula pada logo Hari Nusantara 2023. Lanjut Menhub, pada logo akan kita tampilkan selain bendera merah putih, juga ada hasil utama perkebunan Tidore yakni: cengkeh, dan perahu yang identik dengan laut. Menhub menambahkan, di Tidore ada perahu kora-kora, pulau unik yang berbentuk gunung dan ombak yang menggambarkan negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut.Dalam memperingati Hari Nusantara 2023 di Tidore mendatang, Menhub menjelaskan rencananya akan diisi oleh serangkaian acara yang didukung oleh Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan masyarakat setempat. “Peringatan Hari Nusantara akan dihadiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,’ ucap Menhub. Puncak peringatan Hari Nusantara akan diselenggarakan, pada 13 Desember 2023, sedangkan acara dimulai sejak 10 Desember oleh Pemda setempat. “Kita akan mengundang para UMKM lokal serta para artis lokal dan ibukota yang turut memeriahkan peringatan Hari Nusantara,” imbuhnya.Harapan Dari Tidore Sebagai tuan rumah Hari Nusantara, Gubernur Provinsi Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba merasa bangga atas kepercayaan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Kota Tidore. Kesiapan Tidore selaku tuan rumah diharapkan Abdul Gani dapat berdampak dalam meningkatkan perekonomian lokal.Tidak hanya saat penyelenggaraan berlangsung, namun juga bakal secara berkelanjutan. Abdul Gani mengungkapkan, provinsi Maluku Utara memiliki wilayah perairan lebih luas dibanding di daratan dan pergerakan ekonomi dominan lewat jalur laut. Gubernur Abdul Gani berharap kepada berbagai pihak untuk dapat meningkatkan kerja sama dan kolaborasiuntuk menyukseskan agenda Perayaan Hari Nusantara di Maluku Utara.Selain fokus dalam persiapan Peringatan Hari Nusantara 2023, Abdul mengatakan, saat ini Pemda Maluku Utara juga sedang fokus meningkatkan akses transportasi udara lewat pembangunan Bandara Loleo dan gencar mempromosikan pariwisata khususnya di Kepulauan Widi yang akan menggelar festival pada akhir tahun mendatang.Sebagai dukungan suksesnya kegiatan ini, Kemenhub menyiapkan sejumlah sarana dan prasarana transportasi diantaranya yaitu: menyediakan 30 unit bus ukuran mikro di Tidore dan Ternate selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, akan ada 4 unit kapal rute Bastiong Ternate - Rum Tidore yang beroperasi sebanyak 3 trip pada pukul 08.00, 12.30 dan 15.30 dan rute Bastiong - Sofifi dan Bastiong - Sidangoli serta 11 unit kapal penyeberangan perintis dengan 22 lintasan.Acara Peringatan Hari Nusantara diharapkan menarik masyarakat dan semakin menguatkan dan semakin mencintai Tanah Air Indonesia. (IS/AS/shl/hg)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

26 Nov 2023 2068 View

Selenggarakan Anugerah Standar Layanan Informasi Publik, Wujud Komitmen Kemenhub Penuhi Keterbukaan Informasi Publik untuk Kemajuan Sektor Transportasi

JAKARTA – Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang secara efektif berlaku di Indonesia mulai 1 Mei 2010 merupakan bagian dari implementasi pemenuhan Hak Asasi Warga Negara untuk mengetahui informasi publik (right to know) yang dijamin Pasal 28F UUD 1945. Kementerian Perhubungan terus berupaya untuk memenuhi amanat UU KIP tersebut, antara lain dengan mewujudkan kemudahan akses layanan informasi kepada publik melalui berbagai inovasi dari sisi manusia, proses, dan teknologi. Terbukanya akses informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola (good governance), serta perumusan dan implementasi kebijakan yang baik, dan mewujudkan kredibilitas lembaga yang akuntabel dan berintegritas.Studi yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa tranparansi serta keterbukaan informasi publik yang kredibel, akurat serta tepat waktu akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pembangunan.Komitmen Kemenhub Pertahankan Badan Publik yang Informatif Kementerian Perhubungan dan jajaran di bawahnya di seluruh Indonesia, memiliki komitmen menjadi lembaga yang informatif. Sejak awal diberlakukannya UU KIP, Kementerian Perhubungan telah menempatkan secara khusus para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai bentuk komitmen Kemenhub untuk mempertahankan predikat sebagai badan publik yang informatif.Awal pekan lalu pada Selasa (14/11), Kemenhub menyelenggarakan ajang Anugerah Standar Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan. Penghargaan ini diberikan kepada 8 (delapan) PPID Pelaksana dan 32 PPID Unit Pelaksana Teknis (UPT) terbaik di lingkungan Kemenhub melalui kegiatan “Anugerah Standar Layanan Informasi Publik 2023” yang dihadiri oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yusgiantoro, di kantor pusat Kemenhub, Jakarta.Menhub dalam kesempatan tersebut, mendorong jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh di setiap unit kerja baik di pusat maupun di daerah, agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik. Menhub juga menginstruksikan jajaran PPID untuk memberikan informasi publik sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dengan begitu, diharapkan dapat turut mendorong iklim investasi yang baik di Indonesia. Menhub berharap, Anugerah Layanan Informasi Publik yang diselenggarakan ini dapat memotivasi dan memberikan semangat kepada para PPID di seluruh unit kerja Kemenhub untuk terus meningkatkan layanannya. Apresiasi dari Komisi Informasi Pusat Untuk Kemenhub Komisi Informasi Pusat (KIP), yang diundang secara khusus dalam event tersebut mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Kemenhub dalam mendorong jajarannya untuk meningkatkan komitmennya dalam memberikan dan mewujudkan keterbukaan informasi publik yang kredibel. “Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemenhub dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan terus berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai lembaga yang informative. Saya juga mengapresiasi Kemenhub yang memperoleh predikat Badan Publik kategori “Informatif” selama 3 (tiga) tahun berturut turut sejak tahun 2020 hingga tahun 2022,” ujar Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro.Donny mengungkapkan, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebuah lembaga membutuhkan dukungan, komitmen, kolaborasi dari pimpinan tertinggi pada Badan Publik, serta seluruh PPID Pelaksana, seperti halnya yang dilakukan Kemenhub. Penilaian Standar Layanan Informasi Publik Dalam pemberian penghargaan saat Anugerah Layanan Informasi Publik di jajaran internal Kemenhub, telah dibentuk badan /panitia yang menilai kinerja PPID baik di pusat maupun daerah. Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) selaku Manager Informasi telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Layanan Informasi Publik yang berlangsung pada bulan Juni-Oktober 2023 lalu.Monev dilakukan pada 8 PPID Pelaksana dan 532 PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 34 UPT Ditjen Perhubungan Darat; 296 UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 164 UPT Ditjen Perhubungan Udara; 11 Ditjen Perkeretaapian, dan 27 UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Kategori yang diberikan yaitu predikat “Informatif”, “Menuju Informatif”, “Cukup Informatif”, “Kurang Informatif”, dan “Tidak Informatif”.Adapun tim penjurian terdiri dari perwakilan Manager Informasi PPID Kemenhub, Komisi Informasi Pusat, Freedom of Information Network (FOINI) dan Indonesian Center for Environmental Law.Pengelola Informasi & Dokumentasi (PID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT Eselon II, III, IV yang memperoleh kategori Informatif adalah sebagai berikut :PPID Pelaksana1. Sekretaris Direktorat Perhubungan Laut2. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi3. Sekretaris Direktorat Perhubungan Darat4. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek5. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara7. Sekretaris Inspektorat Jenderal8. Sekretaris Direktorat Jenderal PerkeretaapianPPID Pelaksana UPT Eselon II1. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan2. Distrik Navigasi tipe B Tanjung Priok3. KSOP Kelas I Banjarmasin4. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali5. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan6. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug7. STIP Jakarta8. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung PriokPPID Pelaksana UPT Eselon III1. Politeknik Transportasi Darat Bali2. UPBU Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri3. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun4. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang5. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor6. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi7. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat8. BTP Kelas I Jakarta9. BPTD Kelas II Riau10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta11. Balai Pengujian Perkeretaapian12. Balai Perawatan Perkeretaapian13. BPTD Kelas II Lampung14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug16. BPTD Kelas II Kalimantan Timur17. BPTD Kelas II Kalimantan Selatan18. BTP Kelas I Surabaya19. BPTD Kelas II Jambi20. BTP Kelas I SemarangPPID Pelaksana UPT Eselon IV1. UPBU Kelas III Teuku Cut Ali2. KSOP Kelas IV Ketapang3. UPP Kelas III Teluk Segintung4. UPBU Kelas III TrunojoyoTeknologi Digital Harus Jadi Perhatian.Sementara dalam upayanya meningkatkan pelayanan informasi publik kepada khalayak dan stakeholder lainnya, Ditjen Perhubungan Darat pekan lalu pada Kamis (16/11) di Yogyakarta mengadakan sosialisasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan tema : Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan di era Transpformais Digital“Kita harus mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan. Terutama dalam membuat konten-konten media sosial menjelang periode Natal dan Tahun Baru 2023/2024 yang makin dekat ini,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh. Amirullah berharap, pihaknya dapat terus membangun dan memelihara komunikasi bersama-sama, serta sinergitas dalam mengemban tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pada acara sosialisasi tersebut, Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat RI (KIP), Tya Tirtasari memaparkan, ada informasi publik yang wajib dibuka dan informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sehingga hal ini harus dimengerti dan dipahami oleh PPID.Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP), Mia Ermaya, yang menjadi pemateri dalam acara sosialisasi tersebut mengungkapkan, perlunya sebuah langkah-langkah untuk meningkatkan performa PPID melalui monitoring dan evaluasi. Sementara Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Media Massa, Thontowi Djauhari mengungkapkankan pentingnya dilakukan penguatan jejaring dalam membuat strategi komunikasi yang efektif. Thantowi mengingatkan, Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 7513 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Komunikasi Publik di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat yang di dalamnya mengatur pembentukan Hubdat Media Strategist (HMS) yang merupakan tim komunikasi publik Ditjen Hubdat dapat dipedomani dan menjadi rujukan."Strategi komunikasi publik seperti membanjiri lebih banyak konten berkualitas, informatif, dan menarik yang sesuai dengan kanal yang akan dimanfaatkan. Buatlah konten yang kreatif dan beragam,” ujarnya. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

26 Nov 2023 1701 View

Kemenhub Luncurkan Buku Cermin Diriku Saat Hub Edu Fest, Dorong Generasi Muda Jadi Insan Transportasi

JAKARTA – Pesatnya perkembangan teknologi canggih seperti – Internet of Things dan (IoT) dan Artificial Intellegence (AI) belakangan ini, membuat generasi muda digital atau gen Z dilanda kegalauan dalam menghadapi sistem pendidikan yang semakin rumit karena persaingan global. Anak remaja era digital ini menjalani hidup yang sangat berbeda dengan masa konvensional. Mereka hidup pada abad XXI, di mana teknologi berubah sangat cepat sehingga tidak ada orang di dunia yang mengetahui secara pasti jenis pekerjaan yang akan tersedia di masa depan, sehingga menyebabkan mereka dirundung kegelisahan. Proses pengembangan diri anak pelajar sangat mempengaruhi peluang mereka untuk meraih keberhasilan dalam studi, status sosial-ekonomi, kebahagiaan, dan harapan hidup. Anak-anak yang tidak memperoleh kesempatan pengembangan jati diri yang memadai, cenderung menjadi pribadi yang kurang percaya diri menghadapi masa depan. Anak-anak generasi digital atau gen Z membutuhkan panduan pengembangan jati diri agar kelak mampu menghadapi tekanan dalam kehidupan sehari-hari, dengan membangun sikap hidup yang produktif di masa depan, serta dapat berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Cermin Diriku Kementerian Perhubungan berupaya menghadirkan ruang pengembangan diri bagi anak remaja di bidang transportasi, dengan membangun sekolah dinas transportasi serta menerbitkan buku-buku cerita edukasi untuk anak remaja gen Z, generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2010.Salah satunya, buku digital bertajuk “Cermin Diriku”. Buku ini menyajikan cerita yang terinspirasi oleh kisah perjalanan hidup insan transportasi Indonesia, dan dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran bagi generasi muda yang berminat dan memiliki asa menjadi insan transportasi modern.Terciptanya buku ini merupakan bagian dari respons Kemenhub, dan seiring dengan berkembangnya sektor transportasi modern. Buku ini ingin mengajak generasi muda untuk ikut aktif dalam mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, menjalankan pembangunan yang merata dan berkeadilan, serta mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui, generasi baru akan memegang kendali sektor transportasi. Mereka memiliki tugas yang tidak ringan dalam menciptakan konektivitas dan aksesibilitas transportasi yang baik yang mempercepat perkembangan ekonomi. Karenanya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat memberikan arahan kepada siswa-siswa Sekolah Tinggi Transportasi (STT) Darat, Laut, dan Udara menyampaikan bahwa sektor transportasi nasional membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul yang dapat memberikan pelayanan terbaik, bekerja keras dan mampu berkolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini adalah sebuah keniscayaan. Untuk membangun SDM tersebut, menurut Menhub, dibutuhkannya diseminasi. Diseminasi yang dimaksud berupa kegiatan menyebarluaskan ide/gagasan mengenai pengetahuan dan pemahaman dari generasi terdahulu kepada generasi terkini. Menindaklanjuti arahan Menhub, Sekertariat Jenderal Kemenhub membentuk tim penulis dan penerbitan Buku bertajuk “Cermin Diriku” yang melibatkan para pihak dan narasumber untuk mengemas pesan tersebut dengan mengangkat kisah inspiratif perjalanan insan transportasi Indonesia. Buku “Cermin Diriku” ini dilengkapi halaman pengembangan diri yang membantu anak belajar menemu kenali lingkungan sosialnya, keunikan, kekuatan, dan kelemahan dirinya. Melalui buku “Cermin Diriku” ini, para generasi Z atau pelajar SMU/SMK dapat belajar menggunakan kekuatan diri dan lingkungan sosialnya untuk mengatasi tantangan, kecemasan merancang tujuan masa depan, serta berani belajar hal-hal baru. “Buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membangun pondasi insan transportasi Indonesia yang sehat dan prima,” kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Riyanto R, dalam sambutannnya saat launching buku “Cermin Diriku” dalam acara Hub Edu Fest 2023, di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, pekan silam (18/11/2023).Kegiatan Hub Edu Fest 2023 kali ini mengangkat tema "BERAKSI: Berani Eksplorasi, Raih Prestasi, Jadi Inspirasi!". Hub Edu Fest 2023 diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub bersama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Rangkaian kegiatan dalam Hub Edu Fest 2023 di antaranya yaitu launching dan kompetisi menulis ulasan Buku Cerita Edukasi Insan Transportasi “Cermin Diriku”, promosi dan pameran berbagai sekolah kedinasan di lingkungan BPSDMP, kunjungan ke area fasilitas yang ada di kawasan PPI Curug, dan kuis interaktif kahoot, serta hiburan penampilan fashion show oleh perwakilan taruna/ taruni dan hiburan musik oleh band Josh and Friends.Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam upaya menumbuhkan minat generasi muda dalam berkarier di bidang transportasi. Novie berharap kepada generasi muda yang kini duduk di SMU/SMK dapat termotivasi menjadi insan transportasi modern dengan meneladani perjuangan para insan transportasi lewat buku ini.“Buku ini, akan menjadi salah satu medium untuk menyampaikan pesan kepada generasi muda khususnya para pelajar SMU/SMK agar dapat menginspirasi mereka untuk menjadi insan transportasi modern,” pungkas NovieSekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ini juga mengimbau kepada para pelajar SMU/SMK yang berminat menjadi insan transportasi agar mengenali potensi yang dimiliki dan mempersiapkan diri karena sekolah kedinasan milik Kemenhub sudah menanti para pelajar tersebut. Lebih lanjut Novie mengatakan, masih terbuka luas kesempatan dan peluang karier di sektor transportasi. “Saya pun percaya, sektor transportasi Indonesia akan semakin maju di tangan calon-calon pemimpin di hadapan kita semua,” imbuhnya. Pada kesempatan ini, Novie mengucapkan selamat atas peluncuran Buku Cerita Edukasi Insan Transportasi Indonesia “Cermin Diriku”. “Terima kasih, khususnya kepada ibu Johanna Ernawati sebagai penulis serta Bapak Achmad Yani, Capt. Sahattua P. Simatupang, Bapak Syamsuddin, Bapak T. Robby Irza, Bapak Hotmarulitua Manalu, Bapak Muhammad Fathoni, Capt. Nuruddin, dan Tiara Alincia Fitri sebagai tokoh inspiratif buku,” ujar Novie. “Saya turut memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas penyelenggaraan Hub Edu Fest 2023 yang merupakan kolaborasi antara Biro Komunikasi dan Informasi Publik dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan seluruh unit kerja terkait,” ucap Novie lagi.Novie juga berharap kegiatan Hub Edu Fest 2023 dapat bermanfaat, berlangsung dengan baik dan berkelanjutan pada masa mendatang. “Mari kita BERAKSI: Berani Eksplorasi, Raih Prestasi, Jadi Inspirasi!” pesannya mengakhiri. (IS/AS/SHL/HG) ,

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

20 Nov 2023 1478 View

Seluruh PPID Pelaksana dan 32 PPID UPT Raih Kategori Informatif, Wujud Komitmen Kemenhub Implementasikan Standar Layanan Informasi Publik

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 telah mengamanatkan kepada Badan Publik untuk menyediakan akses informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana untuk seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali kepada teman-teman disabilitas. Standar ini kemudian terangkum sebagai standar layanan informasi publik yang harus dipedomani badan publik dalam menyelenggarakan layanan informasi publik.Untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang tersebut, Kementerian Perhubungan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan Menteri Perhubungan selaku atasan PPID, Sekretaris Jenderal sebagai PPID Utama, PPID Pelaksana dari setiap Direktoramat Jenderal dan Badan di unit eselon satu Kemenhub, dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT). Lalu, pada ajang Anugerah Standar Layanan Informasi Publik yang digelar pada Selasa, 14 November 2023 di Ruang Mataram, Kantor Pusat, Kementerian Perhubungan, telah diumumkan hasil dari Monitoring dan Evaluasi Standar Layanan Informasi Publik. Hasilnya, seluruh PPID Pelaksana di Kementerian Perhubungan yang berjumlah delapan, berhasil meraih kategori informatif. Kategori informatif juga ditetapkan untuk 32 PPID Pelaksana UPT yang tersebar dari seluruh matra. Monev Wujud Komitmen Kemenhub“Kami terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik secara menyeluruh di setiap unit kerja baik di pusat maupun di daerah, agar masyarakat semakin mudah mengakses informasi publik,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.Pada kesempatan tersebut, Menhub selaku atasan PPID Kemenhub turut mengapresiasi penyelenggaraan Anugerah Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Tahun 2023. Ajang ini dihadiri oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi selaku Atasan PPID, Sekretaris Jenderal, Novie Riyanto selaku PPID Utama, Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yusgiantoro, dan PPID Pelaksana serta PPID Pelaksana UPT di Kemenhub. Kemenhub juga menghadirkan juru bahasa isyarat dalam acara Anugerah Standar Layanan Informasi Publik sebagai aksi nyata memberikan layanan informasi yang inklusif."Ajang ini menjadi salah satu komitmen Kemenhub untuk menguatkan Standar Layanan Informasi Publik di PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT," tegas Menhub. Monev Standar Layanan Informasi Publik telah dilaksanakan sejak Juni hingga Oktober 2023 untuk menilai kepatuhan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT di Kemenhub. Biro Komunikasi dan Informasi Publik selaku Manager Informasi melibatkan Komisi Informasi Pusat, Freedom of Information Network (FOINI) dan Indonesian Center for Environmental Law dalam sesi penilaian dari kuesioner mandiri yang diisi oleh peserta PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT. Selanjutnya tim juri mengkategorikan PPID di Kemenhub ke dalam lima kategori predikat yakni “Informatif”, “Menuju Informatif”, “Cukup Informatif”, “Kurang Informatif”, dan “Tidak Informatif”.Adapun monev dilakukan pada 8 PPID Pelaksana dan 532 PPID Pelaksana UPT di lingkungan Kementerian Perhubungan, yang terdiri dari 34 UPT Ditjen Perhubungan Darat; 296 UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; 164 UPT Ditjen Perhubungan Udara; 11 Ditjen Perkeretaapian, dan 27 UPT Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP). Untuk rekap peraih kategori informatif adalah sebagai berikut:PPID Pelaksana Eselon IPPID Pelaksana1. Sekretaris Direktorat Perhubungan Laut2. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi3. Sekretaris Direktorat Perhubungan Darat4. Sekretaris Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek5. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara7. Sekretaris Inspektorat Jenderal8. Sekretaris Direktorat Jenderal PerkeretaapianPPID Pelaksana UPT Eselon II1. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan2. Distrik Navigasi tipe B Tanjung Priok3. KSOP Kelas I Banjarmasin4. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Bali5. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan6. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug7. STIP Jakarta8. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung PriokPPID Pelaksana UPT Eselon III1. Politeknik Transportasi Darat Bali2. UPBU Kelas I Mutiara Sis Al-Jufri3. Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun4. Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Palembang5. Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor6. Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi7. Politeknik Pelayaran Sumatera Barat8. BTP Kelas I Jakarta9. BPTD Kelas II Riau10. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta11. Balai Pengujian Perkeretaapian12. Balai Perawatan Perkeretaapian13. BPTD Kelas II Lampung14. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah15. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug16. BPTD Kelas II Kalimantan Timur17. BPTD Kelas II Kalimantan Selatan18. BTP Kelas I Surabaya19. BPTD Kelas II Jambi20. BTP Kelas I SemarangPPID Pelaksana UPT Eselon IV1. UPBU Kelas III Teuku Cut Ali2. KSOP Kelas IV Ketapang3. UPP Kelas III Teluk Segintung4. UPBU Kelas III TrunojoyoBudaya Informatif di KemenhubDalam acara tersebut, hadir pula Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro. Donny mengungkapkan, kehadiran Menhub dalam acara Anugerah Standar Layanan Informasi Publik menjadi bukti keseriusan Kemenhub dalam memenhuhi standar layanan informasi publik dan menumbuhkan budaya informatif di badan publik."Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, membutuhkan dukungan, komitmen, kolaborasi dari pimpinan tertinggi pada Badan Publik, serta seluruh PPID Pelaksana, seperti halnya yang dilakukan Kemenhub, " ujar Donny.Untuk diketahui, sejak tahun 2019, Kementerian Perhubungan berturut-turut berhasil menduduki kategori tertinggi yakni Informatif, dalam perhelatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang digelar Komisi Informasi Publik.Sekretaris Jenderal, Novie Riyanto dalam laporannya turut berpesan pada PPID Pelaksana untuk dapat melakukan pembinaan yang optimal kepada PPID Pelaksana UPT agar dapat memenuhi standar layanan informasi publik. (SHL/HG).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik