Berita Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

21 Feb 2010 8879 View

PEMERINTAH LAKUKAN REVITALISASI ANGKUTAN PERKOTAAN DI 7 KOTA BESAR DALAM 5 TAHUN KE DEPAN

(Jakarta, 21/02/10) Pemerintah telah memprogramkan untuk melakukan revitalisasi angkutan perkotaan di 7 kota besar yang diharapkan selesai dalam 5 tahun ke depan. Kota-kota yang termasuk dalam program revitalisasi  angkutan perkotaan tersebut saat ini adalah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar, Palembang dan Yogyakarta. Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono kepada pers ketika melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta  akhir pekan kemarin.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

21 Feb 2010 9335 View

GAFEKSI BERHARAP PAYUNG HUKUM MULTIMODA SEGERA TERWUJUD

(Jakarta, 21/02/10) Ketua Gafeksi/INFA Iskandar Zulkarnain berharap Pemerintah segera mewujudkan payung hukum bagi penyelenggaraan angkutan multimoda. Menurut Iskandar keberadaan payung hukum angkutan multimoda dibutuhkan untuk ikut mendorong peningkatan kompetensi operator freight forwarding nasional agar mampu menjadi operator multimoda internasional. Pernyataan Iskandar tersebut disampaikan ketika menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan roundtable discussion dengan tema “Kebijakan Pembinaan Badan Usaha Angkutan Multimoda Dalam Rangka Meningkatan Daya Saing Internasional” yang diselenggarakan Badan Litbang Perhubungan Kamis, 18/02/10 lalu di Jakarta.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

20 Feb 2010 6904 View

WAMENHUB KUNJUNGAN KERJA KE YOGYA

(Yogya, 20/2/2010) Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono, Jum’at 19 Februari 2010 melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta. Dalam kunjungan kerja tersebut Wamenhub didampingi Staf Ahli Menteri Perhubungan Iskandar Abubakar, Sesditjen Perkeretaapian Nugroho Indrio, Direktur BSTP Ditjen Perhubungan Darat Elly Sinaga dan Kapuskompublik Bambang S. Ervan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

18 Feb 2010 12683 View

PELAYANAN PUBLIK HARUS DITINGKATKAN UNTUK SIKAPI PELAYANAN JASA TRANSPORTASI

(Jakarta, 18/02/2010) Citra pelayanan publik harus terus ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kritis dalam menyikapi pelayanan jasa transportasi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik termasuk menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan transportasi. Pernyataan tersebut ditegaskan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perhubungan Zulkarnain Oeyoeb saat melantik pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal di Ruang Kutai Kantor Kementerian Perhubungan hari Kamis (18/02).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

16 Feb 2010 6613 View

MENHUB HARAPKAN KERJA SAMA YANG BAIK DENGAN MEDIA

(Jakarta, 16/2/10) Menteri Perhubungan, Freddy Numberi, mengharapkan terjalinnya suatu kerja sama yang baik antara Kementerian Perhubungan dengan media pada umumnya. Hal tersebut ditegaskan Menhub dalam kunjungannya ke kantor redaksi Kompas  di Jakarta, Selasa (16/2).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

11 Feb 2010 92783 View

GOOD GOVERNANCE: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION

(Jakarta, 11/2/2010) Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono menegaskan untuk mencapai melakukan pelayanan publik yang baik harus mendasarkan pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

10 Feb 2010 7011 View

INSPEKTORAT JENDERAL DIHARAPKAN MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA MENYELURUH

(Jakarta, 10/2/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengharapkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Selain pengawasan internal yang sejauh ini telah dilakukan, menurut Menhub Itjen juga harus memiliki kemampuan untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap implementasi setiap kebijakan Kementerian Perhubungan. Hal tersebut disampaikan Menhub pada acara Pembukaan Rapat Dinas Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan di ruang Mataram Kementerian Perhubungan Rabu (10/2). 

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

09 Feb 2010 7977 View

VIDEO KEKERASAN DI STIP REKAMAN TAHUN 2006

(Jakarta 9/2/10) Menteri Perhubungan, Freddy Numberi menegaskan bahwa video kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) salah satu lembaga pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan,  yang beberapa hari ini diputar di beberapa stasiun televisi swasta adalah video yang direkam tahun 2006. Hal tersebut ditegaskan Menhub di Gedung DPR MPR RI Selasa (9/2).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

08 Feb 2010 15715 View

PSO-IMO AND TAC FUND CONTRACT SHOULD BE SEPARATED

(Jakarta, 8/2/2010) Dalam rangka transparansi, di masa depan perlu adanya pembukuan khusus untuk Public Service Obligation (PSO) dan pemisahan kontrak pendanaan antara PSO, Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) dan Track Access Charge (TAC) dalam penyelenggaran transportasi Kereta Api. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR di Jakarta Senin, 8 februari 2010.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

08 Feb 2010 8685 View

MINISTER FOR TRANSPORTATION: FOREIGN LOAN ONLY FOR HIGH PRIORITY SCALE PROJECT

(Jakarta, 08/02/10) Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk mendanai proyek – proyek transportasi saat ini dan yang akan datang harus tetap memenuhi skala prioritas tinggi, mempunyai dampak positif pada masyarakat secara umum, dan tetap dilakukan monitoring yang ketat dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi dalam sambutan pada Rapat Kerja dengan Komisi V DPR-RI di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta hari Senin (08/02).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik