(Jakarta, 3/2/10) Sektor transportasi nasional membutuhkan paradigma baru, di mana proses pengambilan kebijakan harus melibatkan peran serta aktif anggota masyarakat. Hal ini bertujuan agar proses pengimplementasian kebijakan di lapangan berjalan lancar serta dan tidak mendapatkan penentangan.

”Setiap kebijakan yang dihasilkan harus dikonsultasikan kepada publik. Jadi, harus dipastikan masyarakat mendapatkan akses informasi atas kebijakan transportasi kita," jelas Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat membuka workshop bertajuk 'Transportations Safety Awareness' di Hotel Manhattan, Jakarta, Rabu (3/2).

Sebagai contoh, imbuh Wamenhub, apa pun rumusan keselamatan transportasi yang dihasilkan dalam workshop yang merupakan hasil kerja sama antara Indonesian Transport Safety Assistance Package (ITSAP) dan Kementerian Perhubungan tersebut harus dikomunikasikan kepada masyarakat.

Menurut Wamenhub, transportasi adalah wajah sosial yang mencerminkan kondisi suatu bangsa. Seluruh aktivitas transportasi yang terjadi sendiri merupakan turunan langsung dari aktivitas sosial ekonomi masyarakat. ”Karena itu dimensi sosial menjadi sangat vital dalam menyelesaikan masalah transportasi. Masalah transportasi tidak hanya cukup dengan menyertakan dimensi teknis saja,” tegas Wamenhub.

Penyertaan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan sebuah kebijakan di sektor transportasi, lanjutnya, harus dilakukan Kementerian Perhubungan ke depan dengan mengedepankan aspek-aspek sosial. ”Fenomena perubahan dari tatanan pemerintahan yang otoriteritarianisme kepada tatanan yang demokratis saat ini, juga berimbas pada sistem transportasi. Kepada kawan-kawan di Kementerian Perhubungan, saya meminta kita untuk lebih membuka diri dengan melihat pendapat-pendapat tentang transportasi dari luar agar bisa membuat kebijakan yang pro-masyarakat. Keterbukaan informasi, itu yang dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelas Wamenhub.

Indonesian Transport Safety Assistance Package adalah program kerjasama keselamatan transportasi hasil kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui Kemenhub. "Proyek ini kerjasama ini sudah berjalan sejak 2007. Ada berbagai macam strategi perencanaan keselamatan yang kami rumuskan bersama Kemenhub setiap tahunnya," kata Direktur ITSAP David Ramsey, dalam sambutannya.

Strategi perencanaan keselamatan yang dirumuskan bersama itu meliputi sektor moda transportasi laut, penerbangan, maupun transportasi darat. Banyak pihak dilibatkan dalam merumuskan strategi keselamatan transportasi, seperti Civil Aviation Safety Authority Australia, Australia SafetyTransportation Bureau, KNKT, dan Basarnas. ”Untuk kali ini, kali melibatkan Pusat Komunikasi Publik Kemenhub untuk mempublikasikan pesan keselamatan ke seluruh Indonesia,” pungkas David.

Kepala Puskom Publik Bambang S Ervan menambahkan, pesan keselamatan yang selama ini disebarkan memang masih belum mendapatkan hasil yang maksimal. ”Output, atau apa saja yang sudah dikerjakan sudah terlihat. Tetapi outcomes-nya, atau hasil dari apa yang sudah dilakukan itu yang belum ada. Misalnya, jembatan penyeberangan orang sudah di bikin, tetapi masih banyak yang menyeberang jalan malah di bawah jembatan dan mengabaikan keselamatan,” paparnya.

”Karena itu, kita akan ubah pola komunikasinya. Akan lebih dikentalkan pendekatan sosial, baik kepada masyarakat maupun aparat Perhubungan. Karena kalau pendekatan teknis saja tidak akan cukup. Jangan sampai mereka abaikan keselamatan itu. Kita ingin masukkan kesadaran-kesadaran itu,” tandas Bambang.

Sebagai nara sumber tamu kegiatan ini adalah Dr. Linda S. Ibrahim Ketua Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, yang memberikan materi tentang kerangka konsep pendekatan sosiologi dalam penyusunan kebijakan transportasi. Dalam paparannya Dr. Linda S Ibrahim menguraikan dengan sistematis kompleksitas permasalahan sosial yang mengiringi penyelenggaraan transportasi, dan bagaimana seharusnya menyikapi fenomena tersebut. (DIP)