(Jakarta,25/2/2013) Reformasi birokrasi saat ini tengah dilaksanakan seluruh lembaga Pemerintah dalam rangka membentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Kementerian Perhubungan sendiri tengah menerapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, namun sejauh mana efektifitas penerapannya perlu dilakukan diskusi bersama untuk membahasnya. Untuk itu Badan Litbang Kementerian Perhubungan akan menyelenggarakan Roundtable Discussion yang mengangkat Tema “ Reformasi Birokrasi dan (Remunerasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan”. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 28/2) bertempat di ruang rapat utama Badan Litbang dan akan dibuka oleh Plt. Kepala Badan Litbang Perhubungan, L. Denny Siahaan.
Dijadwalkan akan hadir sebagai pembicara : Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dengan topic Bahasan” Reformasi Birokrasi dan Remunerasi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia”.
Sekretaris Utama LIPI, yang akan menyampaikan paparan bertema “Implementasi Reformasi Birokrasi dan Remunerasi di Lingkungan LIPI; Selain itu direncanakan akan hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan dengan topik bahasan “ Kesiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Perhubungan”.
Dan akan berrtindak selaku Moderator dalam diskusi ini, DR. Elly Adriani Sinaga, MSc (Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan). (YDS)
- Sampaikan pengaduan anda ke nomor : 0813-111111-05. Akses portal Kemenhub melalui perangkat mobile ketik : http://m.dephub.go.id. Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi. Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama. Ciptakan Keselamatan, Kenyamanan Transportasi Yang Efektif Dan Efisien.
DISKUSI LITBANG AKAN ANGKAT ISU REFORMASI BIROKRASI DAN REMUNERASI
PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK, 27/02/2013. Dibaca sebanyak 1.206 kali.
Komentar Anda
Berita Terkait



Memanusiakan manusia. Ucapan itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan EE Mangindaan, saat meresmikan KM Sabuk Nusantara 29 dan menyerahkan kapal tersebut kepada Pemerintah Daerah Propinsi Papua pada 7 Februari 2012 lalu.