(Jakarta, 11/03/2010) Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan. Penyusunan tersebut harus mempertimbangkan beberapa aspek yaitu keselamatan operasi penerbangan, efektifitas dan efisiensi operasi penerbangan, kepadatan lalu lintas penerbangan, standar tingkat pelayanan navigasi penerbangan yang berlaku, dan perkembangan teknologi di bidang navigasi penerbangan. Demikian disampaikan Denny Siahaan, Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan pada acara Round Table Discussion (RTD) dengan tema “Tatanan Navigasi Penerbangan Pasca Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan” di Kantor Badan Litbang, Jakarta, Kamis (11/03).
“ Permasalahan pokok yang perlu didiskusikan yaitu bagaimana kesiapan lembaga penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan nasional kedepan (Single ATC Provider) baik SDM maupun sarana dan prasarananya, bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan navigasi penerbangan sesuai tuntutan pengguna jasa, dan bagaimana konsep tatanan navigasi penerbangan yang diharapkan ” Denny mengatakan. Selanjutnya, Denny berharap dengan diadakannya diskusi ini diperoleh sumbangan pemikiran sehingga tatanan navigasi penerbangan yang diamanatkan oleh undang-undang penerbangan segera diwujudkan dan diimplementasikan.
Noviriyanto Rahardjo, salah satu pembicara dari Ditjen Perhubungan Udara menyatakan tantangan yang dihadapi dalam penyusunan Tatanan Navigasi Penerbangan antara lain pengambilalihan ruang udara Sektor A, B, dan C; pembentukan Single Air Navigation Service Provider (ANSP); penggunaan ruang udara secara bersama sipil dan militer; ratifikasi article 3 Bis (pelarangan penggunaan senjata oleh suatu negara pada pesawat negara lain yang melanggar kawasan udara negara tersebut) ke dalam UU; perumusan metodologi peningkatan kapasitas dan efisiensi ruang udara; antisipasi pertumbuhan lalu lintas penerbangan.
Pembicara dalam RTD ini Cucuk Suryo Suprojo (Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Teknologi dan Energi); Idjon Sudjono, Dipl. Atr, MM, APU (Peneliti Senior Bidang Penerbangan Badan Litbang Perhubungan); Noviriyanto Rahardjo (Kasubdit Sistem dan Prosedur Navigasi Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara), Risman Nuryadin (Direktur Operasi dan Teknik PT Angkasa Pura I); Batara Nainggolan, S.SiT (PT. Angkasa Pura II); DR. Yaddy Supriyadi (Pakar Penerbangan); Tengku Burhanuddin, S.E. (Sekjen DPP INACA); Zulkifli (Ketua Indonesian Aeronautical Communication Association / IACA); Capt. Manotar Napitupulu (Ketua Federasi Pilot Indonesia); Prof. DR. K. Martono, SH.,LLM; I Gusti Ketut Susila (Ketua Indonesian Air Traffic Controllers Association / IATCA). Moderator acara ini adalah oleh Ir. Nyoman Suwanda Santra , MBA (Kapuslitbang Perhubungan Udara). (BRD)
- Sampaikan pengaduan anda ke nomor : 0813-111111-05. Akses portal Dephub melalui perangkat mobile ketik : http://m.dephub.go.id. Utamakan Keselamatan Dalam Penyelenggaraan Transportasi. Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Bersama. Ciptakan Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan Transportasi Yang Efektif Dan Efisien.
Badan Penelitian dan Pengembangan TATANAN NAVIGASI PENERBANGAN NASIONAL PERLU PERTIMBANGKAN 5 ASPEK 
(Jakarta, 29/7/2010) Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengaku senang jika ada wartawan yang mengkritik kinerja dirinya dan para pejabat di bawahnya melalui pemberitaan. Hal itu dinilai Menhub sebagai salah satu bentuk perhatian wartawan dalam menjalankan perannya mengawal laju pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.
(Jakarta, 29/7/2010) Besaran nilai ganti rugi yang akan diajukan Pemerintah Indonesia kepada PTTEP Australasia atas pencemaran yang terjadi di Laut Timor kemungkinan akan lebih besar dari hasil perhitungan sementara Tim Nasional Penanggulangan Tumpahan Minyak Laut Timor, sebesar Rp 247 miliar.
(Jakarta, 29/7/2010) Pemerintah menyiapkan pembangunan infrastruktur angkutan kereta api khusus bandar udara dan pelabuhan laut di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. KA bandara diorientasikan untuk meningkatkan aksesibiitas masyarakat dari dan menuju bandara, sedangkan KA khusus pelabuhan untuk meningkatkan kapasitas pendistribusian barang dari dan menuju pusat-pusat industri dalam rangka mengurangi beban jalan raya.
(Jakarta, 29/7/2010) Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tentang penerapan Petugas Keamanan Dalam Pesawat (In Fligt Security Officer). Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakti S. Gumay dan wakil pemerintah Singapura yaitu Wakil Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Singapura, Tai Weng Shyong, di Ruang Mulawarwan Kementerian Perhubungan Jakarta Kamis, (29/7).
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 5 Juni 2010
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 4 Juni 2010
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 3 Juni 2010
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 2 Juni 2010
Matrik pemberitaan sektor transportasi yang dirilis dari media elektronik dan cetak pada 1 Juni 2010