Layanan Informasi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018, penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilaksanakan secara baik, efisien, mudah diakses, dan bersifat desentralisasi.

a

Pelayanan Informasi Kementerian Perhubungan

Dalam rangka layanan informasi publik kepada masyarakat, PPID Kementerian Perhubungan menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

Website

Masyarakat dapat mengakses Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui tautan (www.dephub.go.id) serta memohon informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi secara online yang dilengkapi dengan identitas diri;

Mobile Application

Masyarakat dapat mengakses Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan melalui mobile application yang dapat diunduh di Play Store dengan nama (PPID Kemenhub) serta memohon informasi dengan cara membuat akun dan dilengkapi dengan identitas diri;

Email

Masyarakat dapat mengirimkan permohonan informasi publik dengan menggunakan email yang ditujukan kepada (ppid@dephub.go.id) dengan melampirkan formulir permohonan informasi yang dilengkapi dengan data diri;

Jasa Pos

Masyarakat dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan alamat Gedung Cipta Lantai 1 (Ruang Pelayanan Informasi) Kementerian Perhubungan - Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110;

Langsung

Datang langsung ke desk layanan informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan alamat Gedung Cipta Lantai 1 (Ruang Pelayanan Informasi) Kementerian Perhubungan - Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 Gambir Jakarta Pusat 10110.



b Operasional Pelayanan Informasi Publik
1. Waktu Layanan Informasi

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Kementerian Perhubungan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat pada pukul 09.00-15.00 WIB.

2.

SOP Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Perhubungan

Standar Operating Procedure (SOP) yang memuat tentang mekanisme kerja PPID di Lingkungan Kementerian Perhubungan yaitu mekanisme kerja tentang Permohonan Informasi Publik; Permohonan Keberatan Informasi Publik, Pengajuan Sengketa Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Publik, Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan;
KP 1632 Tahun 2018
3 Biaya dan Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya). Sedangkan untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan penggandaan/fotocopy sendiri di sekitar gedung Kementerian Perhubungan atau menyediakan CD/DVD kosong atau flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.


4 Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik dapat dibantu oleh petugas informasi dan pejabat fungsional. Petugas di desk layanan informasi publik memiliki kompetensi seperti pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, keterampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
5 Keberatan Atas Pemberian Informasi Publik

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

  1. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP;
  2. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP dan/atau Pasal 11 PERKI SLIP;
  3. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  4. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  5. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  6. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  7. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP dan/atau PERKI SLIP.