Latar Belakang PPID
 

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP sebagai instrumen hukum yang mengikat merupakan tonggak atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawasi secara langsung pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Badan Publik.

Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus dengan prinsip good governance, tata kelola yang baik dan akuntabilitas.

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Perhubungan telah melakukan beberapa upaya menyelaraskan aspek legal dengan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 72 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor: IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang ditetapkan pada tanggal 23 Desember 2010.
   
2 Visi dan Misi
  Visi
  Terwujudnya layanan informasi publik yang  profesional, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam  penyelenggaraan  pembangunan sektor  transportasi
  1 Layanan Informasi Publik
   

Suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai Undang- Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan;

  2 Profesional
   

Memiliki komitmen untuk senantiasa meningkatkan layanan informasi publik;

  3 Transparan
   

Memberikan akses seluar-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;

  4 Akuntabel
   

Pengelolaan informasi dan dokumentasi dilakukan dengan prinsip good governance (tata kelola  pemerintahan yang baik);

  5 Peran Aktif  Masyarakat
   

Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan aktif  dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi, baik pada tingkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan  maupun  pada tingkat pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sektor transportasi;

       
  Misi
  1 Menjamin akses informasi publik sesuai Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2 Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
  3 Meningkatkan profesionalisme SDM layanan  informasi publik;
  4 Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
  5 Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi;
       
3 Moto Pelayanan Informasi
  “Jangan ragu mengunjungi desk informasi kami, petugas informasi kami siap membantu Anda”
       
  SANDI “Siap Melayani Dokumentasi dan Informasi”
       
4 Struktur PPID (PPID Utama dan PPID Pelaksana)
       
   
  PPID UTAMA
    Atasan PPID Menteri Perhubungan
    PPID Sekretaris Jenderal
    Pembantu PPID Kepala Pusat Komunikasi Publik
    Manager Kepala Pusat Data dan Informasi
    Pembantu Manager Para Kepala Bagian  yang memiliki tugas pokok  fungsi ketatausahaan / data / program di  lingkungan Sekretariat  Jenderal
    Petugas Informasi Personil Puskom
       
 

PPID PELAKSANA

  Inspektorat Jenderal
    Atasan PPID Inspektur Jenderal
    PPID Sekretaris Inspektur Jenderal
    Pembantu PPID Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha
    Manager Para Kepala Subbagian Tata Usaha
    Petugas Informasi Personil Bagian Keuangan dan Tata Usaha
  Direktorat Jenderal
    Atasan PPID Direktur Jenderal
    PPID Sekretaris Direktur Jenderal
    Pembantu PPID Kepala Bagian Hukum
    Manager Para Kasubdit / Kabag yang memiliki tugas pokok fungsi ketatausahaan / data / program
    Petugas Informasi Personil Bagian Hukum
  Badan
    Atasan PPID Kepala Badan
    PPID Sekretaris Badan
    Pembantu PPID Kepala Bagian Umum
    Manager Para Kasubdit / Kabag yang memiliki tugas pokok fungsi ketatausahaan / data / program
    Petugas Informasi Personil Bagian Hukum
  UPT
    Atasan PPID Kepala UPT
    PPID Pejabat Eselon III atau eselon IV yang membawahi ketatausahaan
    Manager Pejabat Eselon III atau eselon IV yang membidangi data / program
    Petugas Informasi Personil TU