PROFIL UNIT KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN

Tugas Pokok

Membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang perhubungan.

Fungsi

  • Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
  • Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  • Pengelolaan barang milik / kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Departemen Perhubungan;
  • Pengawasan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan;
  • Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi bidang perhubungan kepada Presiden;  

Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah;

Misi

  • Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
  • Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
  • Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
  • Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberikan nilai tambah;

 

SEKRETARIAT JENDERAL

Tugas Pokok

Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi di lingkungan Departemen Perhubungan.

Fungsi

  • Pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen Perhubungan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, serta hubungan antar lembaga masyarakat;
  • Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Departemen Perhubungan;
  • Pembinaan administrasi dalam arti membina urusan tata usaha, mengelola dan membina kepegawaian, menelola keuangan dan peralatan/perlengkapan di lingkungan Departemen Perhubungan;
  • Kerjasama luar negeri dalam arti memberikan pelayanan teknis dan administrasi dalam bidang kerjasama dan bantuan luar negeri sesuai tugas Departemen Perhubungan;
  • Hubungan masyarakat dalam arti melakukan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
  • Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam arti mengkoordinasikan perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas Departemen Perhubungan;
  • Keamanan dan ketertiban di lingkungan Departemen Perhubungan.

 

Unit Kerja 

  • Biro Perencanaan  
  • Biro Kepegawaian dan Organisasi
  • Biro Keuangan dan Perlengkapan 
  • Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri 
  • Biro Umum 
  • Pusat Data dan Informasi 
  • Pusat Kajian Kemitraaan dan Pelayanan Jasa Transportasi 
  • Pusat Komunikasi Publik 
  • Mahkamah Pelayaran

 

INSPEKTORAT JENDERAL

Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen Perhubungan.
  • Pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perhubungan.
  • Penyiapan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur pengawasan di bidang perhubungan;
  • Pengawasan lain atas petunjuk Menteri Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  • Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.

 

Unit Kerja 

  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat I
  • Inspektorat II
  • Inspektorat III
  • Inspektorat IV
  • Inspektorat V

 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perhubungan darat.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian serta transportasi perkotaan;
  • Pelaksanaan kebijakan dan pemberian izin, sertifikasi, akreditasi, rekomendasi di bidang trasnportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian dan pelaksanaan kebijakan transportasi perkotaan;
  • Perumusan standar, norma pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi jalan, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian dan pelaksanaan kebijakan transportasi perkotaan;
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan, perkerataapian serta transportasi perkotaan;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  • Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

 

Unit Kerja  

 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan laut.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan.
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut, pelabuhan dan pengerukan, perkapalan dan kepelautan, kenavigasian serta penjagaan dan penyelamatan;
  • Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perhubungan laut;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

 

Unit Kerja

 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang perhubungan udara.

Fungsi

  • Perumusan kebijakan Departemen Perhubungan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, teknik bandar udara, fasilitas elektronika dan listrik penerbangan;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara, keselamatan penerbangan, sertifikasi kelaikan udara, tehnik bandar udara, fasilitas elektronik dan listrik penerbangan;
  • Perumusan standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perhubungan udara;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

 

Unit Kerja

 

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Tugas Pokok

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkeretaapian.

Fungsi

  • Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Perhubungan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;
  • Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api, teknik prasarana, keselamatan dan teknik sarana kereta api;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perkeretaapian;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

 

UNIT KERJA  

 

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Tugas Pokok

Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Perhubungan. 

Fungsi 

  • penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan
  • pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan
  • pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan 

 

Unit Kerja

 

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Tugas Pokok

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan.

 Fungsi

  • Perumusan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika;
  • Perumusan program dan pembinaan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika;
  • Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorologi dan geofisika;
  • Pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan pelatihan teknis dan funsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut dan udara, meteorolgi dan geofisika;
  • Evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik pendidikan dan pelatihan awal, pendidikan dan peltihan teknis, funsional serta di bidang manajemen pendidikan dan pelatihan perhubungan darat, laut, udara, meteorogi dan geofisika;
  • Koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
  • Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan. 

 

UNIT KERJA

 

STAF AHLI MENTERI

TUGAS

  • Staf Ahli Bidang Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah lingkungan perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah teknologi dan energi perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Regulasi dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah regulasi dan keselamatan perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Multimoda dan Kesisteman Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah multimoda dan kesisteman perhubungan.
  • Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah ekonomi dan kemitraan perhubungan.