JAKARTA - Wakil Presiden Yusuf Kalla memberikan penghargaan bidang perhubungan darat kepada pemerintah daerah dan operator transportasi darat di Istana Wakil Presiden (31/1/2017). Pada kesempatan tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam laporan tertulisnya mengatakan, “Penghargaan ini merupakan langkah awal pembinaan berkelanjutan,” ucapnya.
Budi berharap agar apa yang telah dilakukan hingga saat ini sesuai dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai. “Yaitu adanya peningkatan kualitas pelayanan di bidang transportasi darat sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” lanjutnya.
Penghargaan yang diberikan Wakil Presiden terdiri atas : Wahana Tata Nugraha (WTN) kepada pemerintah daerah, Penghargaan kepada Perusahaan Angkutan Umum Orang Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata dalam Memberikan Pelayanan Terbaik, dan Penghargaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan Berkinerja Terbaik.
“Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) merupakan merupakan penghargaan kepada pemerintah daerah yang mampu menata dan meningkatkan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, selamat, aman, efisien, berkelanjutan dan menjamin kesetaraan,” kata Budi.
Penghargaan WTN ini berupa : Plakat WTN (57 kota), Piala WTN kategori Lalu Lintas (114 kota), Piala WTN kategori Angkutan (5 kota), Piala WTN (47 kota), Piala WTN Kencana (2 kota), dan Piala WTN Wiratama (11 provinsi).
Kemudian, penghargaan kepada Perusahaan Angkutan Umum Orang AntarKota AntarProvinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata Terbaik diberikan kepada perusahaan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menhub Budi mengatakan penghargaan ini diberikan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam membina perusahaan angkutan agar mampu merespons perkembangan masyarakat yang menuntut pelayanan cepat dan prima.
Perusahaan angkutan tersebut telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Berdasarkan penilaian telah ditetapkan 9 perusahaan angkutan umum yang mendapat penghargaan, yaitu 3 perusahaan angkutan umum kelas ekonomi (PT Medali Mas Transport, PT Anugerah Mas, PT Sinar Jaya Megah Langgeng Utama), 3 perusahaan angkutan umum kelas non ekonomi (PT Gajah Mulia Sejahtera, PT Pahala Kencana Cabang Kudus, PT Rosalia Indah), dan 3 perusahaan angkutan pariwisata (PT Big Bird Pusaka Cabang Surabaya, PT Efisiensi Putra Utama, PT Big Bird Pusaka). Dari 9 perusahaan tersebut, terdapat perusahaan yang berkesempatan menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden, yaitu PT Sinar Jaya Megah Langgeng Utama, sebagai perusahaan angkutan AKAP kelas ekonomi dengan pelayanan terbaik untuk kategori perusahaan besar.
Selain itu, Wakil Presiden juga memberikan Penghargaan kepada Perusahaan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan Berkinerja Terbaik. “Penghargaan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan, terutama pada aspek pelayanan angkutan penyeberangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan sesuai harapan pengguna jasa, “ jelasnya.
Penghargaan diberikan kepada tiga perusahaan angkutan penyeberangan kategori besar (PT Dharma Lautan Utama, PT Jemla Ferry, PT ASDP Indonesia Ferry), 3 perusahaan angkutan penyeberangan kategori kecil (PT Windu Karsa, PT Tri Sakti Lautan Mas,PT Munic Line). Salah satu perusahaan penyeberangan, yaitu PT Dharma Lautan Utama, berkesempatan menerima penghargaan langsung dari Wakil Presiden.
Sementara itu, ditempat yang berbeda, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto mengatakan sedikitnya terdapat tiga poin arahan Wakil Presiden kepada Pemerintah Daerah.
“Yang pertama harus menyiapkan bagaimana masyarakat itu aman, selamat, dalam berlalulintas, transportasi harus aman, kedua terkait dengan kelancaran lalu lintas, ketiga masalah ekonomi sendiri,” ujarnya.
Pada kesempatan itu Pudji Hartanto secara simbolis juga menyerahkan 50 bantuan bus kepada pemerintah daerah untuk dioperasikan sebagai bus perintis, bus perkotaan dan Bus Rapid Transit (BRT).
Pudji mengatakan penyerahan bus bantuan ini guna mendukung program keberpihakan kepada pengembang angkutan umum, “penyerahan bantuan bus ini, dimaksudkan untuk mendukung program keberpihakan kepada pengembangan angkutan umum dengan menerapkan strategi pengembangan angkutan umum yang mampu menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan mampu melayani seluruh lapisan masyarakat yang handal dan berkelanjutan, serta menjamin adanya kepastian dan keberlangsungan pelayanan angkutan umum dengan penetapan Standar Pelayanan Minimal,” kata Pudji.
Pudji berharap, bus bantuan yang diberikan dapat segera dimanfaatkan, “Jangan sampai kendaraan-kendaraan ini tidak dapat beroperasi hanya karena hal-hal administrative, kita sebagai insan Perhubungan tidak boleh membiarkan segala macam gangguan terhadap pelayanan umum masyarakat,” ungkapnya.
Pudji pun menghimbau kepada seluruh instansi yang terkait untuk dapat berkoordinasi dengan lebih baik, untuk satu tujuan, yaitu semata-mata untuk kepentingan masyarakat. (CAS/GD/PTR)