Jakarta – Menjadikan program Tol Laut yang berimbang bukanlah perkara mudah, bahkan mungkin mustahil membuat kapal-kapal bolak balik (PP) dari pelabuhan besar ke daerah-daerah membawa muatan yang sama saratnya.

Namun, setidaknya bisa mutualistis – membawa manfaat bagi masing-masing (sentra dan daerah) seperti halnya langkah Kementerian Perhubungan bersama stakeholder yang terus memotivasi daerah agar mengoptimalkan muatan balik kapal-kapal dalam program Tol Laut.

Maksimalkan Muatan Balik

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, akhir April 2021 lalu, memperhatikan secara seksama perkembangan Program Tol Laut. Menhub menghimbau dan berpesan agar muatan balik Tol Laut harus terus dimaksimalkan.

"Membuat program Tol Laut ini berimbang, kita harus lakukan kinerjanya dengan sistematis dan konsisten," kata Menhub saat lawatannya, tanggal 24 April 2021 lalu di Surabaya.

Budi Karya memberikan contoh seperti halnya dua daerah yang sudah berhasil melaksanakannya yaitu Morotai dan Dobo. Setidaknya, dua daerah tersebut, menurut Budi Karya bisa membuat suatu keseimbangan antara muatan barang yang dibawa bolak-balik dari Surabaya ke kedua daerah di Indonesia Timur itu.

Menhub ingin daerah lain di Indoneia Timur bisa mencontoh keberhasilan dua daerah tersebut. Dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, Menhub ingin memastikan program Tol Laut berjalan dengan baik dan Tanjung Perak adalah pelabuhan awal dari mayoritas pergerakan Tol Laut.

Ihwal Tol Laut, lanjut Budi Karya menjelaskan, ada 30 pergerakan yang ada saat ini, sebanyak 16 kapal pergerakannya berasal dari Surabaya. Kemenhub mengapresiasi, produktivitas dari Tol Laut jangkauan jumlah pelabuhan dari 72 pelabuhan pada tahun 2019, saat ini sudah bertambah menjadi 106 pelabuhan.

Karena dianggap berhasil, Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akan menambah empat trayek atau rute baru Tol Laut karena dianggap mampu menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur.

Percepatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Timur Indonesia

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Antoni Arif Priyadi dalam suatu kesempatan yang dikutip oleh berbagai media nasional mengungkapkan pesan dan visi penting adanya program Tol Laut.

Dekade lalu, lanjut Capt. Antoni, wilayah Indonesia Timur mengalami disparitas harga yang cukup tinggi. Hal itu disebabkan mahalnya biaya distribusi logistik dari daerah produsen ke daerah-daerah yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.

Karena visi penting itulah, untuk tahun 2021 ini, Ditjen Perhubungan Laut menambah empat trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek, melibatkan 9 pelabuhan pangkal dan 97 pelabuhan singgah. Penambahan rute tersebut, jelas Capt Antoni, berpijak pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kehadiran trayek baru ini diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran produksi lokal berupa hasil pertanian atau perkebunan serta hasil perikanan untuk diangkut melalui kapal ini (Tol Laut) ke tujuan pasar lain yang lebih menguntungkan.

Kedepannya saat pandemi virus SarsCov-2 sudah mereda, keberadaan rute Tol Laut tersebut diyakini akan mendorong pembukaan pelabuhan-pelabuhan baru di sentra-sentra produksi perkebunan/pertanian dan pengolahan sumber daya alam, seperti Kokas di Kabupaten Fak Fak, Korido di Kabupaten Supriori dan Depapre di Kabupaten Jayapura dalam rangka Ships Promote the Trade.

"Semakin luasnya jaringan rute Tol Laut di wilayah Papua tersebut diharapkan mampu meningkatkan layanan pelabuhan sehingga dapat memperlancar arus barang, sehingga menurunkan biaya logistik serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan di daerah," jelas Antoni.

Signifikan Menurunkan Disparitas Harga

Kementerian Perdagangan RI, dalam rilisnya yang dikutip berbagai media mengungkapkan, daerah yang dilewati Tol Laut telah menikmati penurunan harga barang antara 20-30 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program Tol Laut telah mengurangi disparitas harga yang dekade lalu membebani masyarakat di wilayah Indonesia Timur serta daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP).

Program Tol Laut sebagai Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi pada 2015, dengan perkembangannya yang pesat, baik dari segi perluasan trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas sehingga mampu mengatasi masalah disparitas dan juga membuka jalur perdagangan dengan Indonesia Timur.

Upaya menyibak Jalur Perdangan Kawasan Timur Indonesia terus dilakukan Pemerintah saat ini, untuk memunculkan potensi-potensi sumberdaya alam dan potensi bisnis lainnya yang dimiliki masing-masing daerah. (IS/AS/HG/HT/JD)