PALEMBANG - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengunjungi proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang pada Rabu, (24/5).

Dalam kunjungan kerja tersebut Menhub menjelaskan bahwa proyek pembangunan LRT di Palembang ini sudah mencapai progres 42.68 persen dan dikerjakan relatif cepat di atas target yang telah ditetapkan saat dimulainya pembangunan.

"Kita akan selesaikan konstruksi pada Desember 2017 dan pada bulan Maret tahun depan dilanjutkan dengan pembangunan sarananya," papar Menhub

Menhub menambahkan untuk investasi prasarana dilakukan oleh pemerintah sedangkan investasi sarana oleh PT Kereta Api Indonesia yang nantinya akan menggunakan skema Public Service Obligation(PSO).

Menurut Abdillah, Kepala Lapangan dan juga Tenaga Ahli PT Waskita Karya (Persero), kereta yang akan digunakan didesain dengan konstruksi yang aman oleh PT INKA untuk dapat menampung sebanyak 300 orang dan 600 orang pada kondisi 'peak hour'.

Terkait dengan tarif yang akan ditetapkan Menhub Budi menjelaskan akan melakukan kajian untuk tarif karena berhubungan dengan daya beli masyarakat.

"Kita sedang mendesain berapa tarif yang akan dikenakan pada saat operasional nanti. Seperti halnya di Jakarta, selisih antara biaya investasi dan daya beli itu yang akan dibayar dengan PSO," tambah Menhub.

Menkeu Sampaikan Terima Kasih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih kepada Menteri Perhubungan karena telah melakukan efisiensi biaya terhadap pembangunan LRT.

"Terima kasih kepada pak Menhub yang telah melakukan review terhadap anggaran LRT yang semula sebesar lebih dari 12 triliun menjadi 10.9 triliun. Dengan jarak sekitar 24 km dan 13 stasiun yang akan dibangun, LRT dapat membuat Kota Palembang semakin bergairah dari sisi ekonominya. Namun yang paling penting adalah kita dapat membangun proyek dengan efisiensi serta dengan kualitas baik dan dapat menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat," tegas Menkeu Sri.

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani mengaku senang bisa melihat pembangunan LRT di Palembang sebagai salah satu contoh penggunaan anggaran negara dari pajak masyarakat dan dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran infrastruktur sangat besar hingga total Rp300 triliun dan tentunya diharapkan anggaran tersebut dapat digunakan untuk membuat perekonomian Indonesia lebih maju.

"Tujuan penggunaan anggaran tersebut adalah untuk membuat perekonomian Indonesia maju, mengurangi kemiskinan, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kesenjangan," ujar Sri.

"Dengan melihat langsung (ke lokasi proyek), terlihat secara konkret anggaran dana dari APBN tersebut menjadi proyek-proyek seperti yang sekarang ini sedang dikerjakan dan dari sisi rencana waktunya akan selesai dalam waktu dekat. Itu yang akan membuat kita makin bersemangat mengelola keuangan negara secara baik," tambah Menkeu.

Menanggapi pernyataan Menkeu, Menhub Budi mengatakan walaupun menelan anggaran yang banyak tapi penggunaan anggaran tersebut dapat teraplikasikan serta dapat membangun daerah-daerah di luar Jawa.

"Saya akan tunjukkan kepada Ibu Menteri inilah yang dikerjakan. Walaupun banyak anggaran yang dibutuhkan namun teraplikasi dan bisa membangun daerah-daerah di luar Jawa serta kita dapat buktikan bahwa kita dapat membangun dengan baik serta dikelola dengan baik dan dikerjakan oleh kontraktor dalam negeri," tegas Budi.

Dalam kunjungan ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa proyek LRT Palembang telah di-review oleh Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan.

"Saya membantu Menteri Perhubungan melalui Komisi Keamanan Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan yang di dalamnya ada 20 orang pakar akademisi dari ITB, UGM, UI, serta para praktisi karena proyek ini termasuk jembatan dengan panjang hingga 24 km termasuk menyeberangi sungai Musi dan sudah di-review oleh komisi tersebut," pungkas Menteri PUPR.

Komisi ini dibentuk sebagai perpanjangan tangan Menteri Perhubungan dan Menteri PUPR untuk mengawasi teknis pekerjaan pembangunan LRT. (YS/TH/BS/JAB)