Berita

Sinergitas Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan dalam Sistem Logistik Indonesia

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Rabu, 22 Pebruari 2017
Jumlah Dilihat: 1003 kali

JAKARTA – Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan merupakan dua Kementerian yang saling bersinergi, terdistribusinya produk-produk perdagangan dengan lancar adalah ukuran keberhasilan dari Kementerian Perhubungan. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam paparannya dengan tema Sistem Transportasi Dalam Mendukung Efisiensi Distribusi pada acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Hotel Borobudur, Selasa (21/2).

Dalam paparannya, Menhub menjelaskan komponen-komponen dalam konsep integrasi transportasi nasional, diantaranya integrasi jaringan prasarana dan pelayanan intra dan antarmoda, integrasi rencana pengembangan fungsi sistem transportasi, integrasi skema pembiayaan, sinergi atau koordinasi antar kelembagaan dan integrasi waktu pelaksanaan pembangunan dan pengoperasian.

“Pelaksanaan seluruh komponen harus dilakukan secara integral dan pembahasan yang detail berkaitan dengan integrasi tersebut, mulai dari menemukan skema pembiayaan sampai kaitannya dengan operasi dan kelembagaan. Bagaimana kita mengkolaborasikan dan mengkoordinasikan peraturan di kelembagaan tersebut,” jelas Menhub

Lebih lanjut Menhub mengatakan bahwa sistem logistik Indonesia harus sesuai dengan visi logistik Indonesia 2025 yang tercantum dalam Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional.

“Sistem logistik Indonesia sudah menjadi bagian keseharian kita, visinya adalah terwujudnya sistem logistik yang terintegrasi secara lokal, terhubung secara global untuk meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan rakyat,” papar Menhub.

Terkait dengan dukungan untuk distribusi logistik, Kemenhub saat ini telah menjalankan program tol laut, yang kemudian dipadukan dengan Rumah Kita yang berfungsi sebagai gudang logistik agar distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar. Rumah Kita juga berfungsi untuk menampung barang dan hasil produksi dari masyarakat yang akan dijual ke daerah lain. Di samping itu Kemenhub juga memadukan tol laut dengan jembatan udara untuk mendukung kebijakan satu harga, khususnya di wilayah Papua.

Untuk mempermudah keluar masuk kapal di pelabuhan, Menhub juga memaparkan tentang Inaportnet yang dapat mempermudah pengawasan, efisiensi waktu dan meminimalisir biaya. “Jadi cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengajukan permohonan keberangkatan kapal dan pembayaran PNBP. Ke depan kiranya aplikasi ini dapat terintegrasi dengan Indonesia National Single Window agar semakin mempermudah distribusi logistik nasional,” jelas Menhub.

Dalam kesempatan tersebut, Menhub juga menyampaikan otokritik terhadap dua penilaian peringkat Indonesia dalam Global Competitive Index (GCI) dan Logistic Performance Index (LPI) yang mengalami penurunan pada tahun 2016.

“Nilai GCI tahun 2016 kita turun dari 62 ke 60, dan kedua peringkat logistik performance index itu naik dari 53 ke 63. Hal Ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan reformasi dan perbaikan-perbaikan ,” tegas Menhub.

Menhub juga memberikan beberapa masukan terkait dukungan sistem transportasi dalam mendukung efisiensi logistik barang, diantaranya menggunakan kapal yang memiliki kapasitas 6000TEUs, melaksanakan program tol laut dan rumah kita, dan pengurangan proses dweling time.

“Harapan kedepan melalui dukungan sistem transportasi dapat menurunkan biaya angkut, mengurangi disparitas harga di daerah barat dan timur Indonesia, meningkatkan produktifitas dan mengurangi waktu tunggu kapal menjadi lebih cepat,” tandas Menhub (LFH/TH/BS/JAB)