(Jakarta, 16/8/2013)  Kementerian Perhubungan dalam  Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2014 mendapat alokasi Rp 39,2 triliun. Dengan alokasi sebesar itu, Kementerian Perhubungan masuk dalam enam besar kementerian yang menerima alokasi paling besar.

Presiden Susilo BambangYudhoyono dalam pidato nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014 di gedung Dewan Perwakilan Rakyat,Jumat (16/8) mengatakan,  enam Kementerian dan satu lembaga negara mendapat anggaran paling besar pada tahun anggaran 2014, yaitu masing-masing di atas Rp 30 triliun.

Kementerian yang dimaksud adalah; Kementerian Pertahanan, Rp 83,4 triliun,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rp 82,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum, Rp 74,9 triliun, Kementerian Agama, Rp 49,6 triliun, Kementerian Kesehatan, Rp 44,9 triliun, Kementerian Perhubungan, Rp 39,2 triliun dan.Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rp 41,5 triliun. "Program prioritas pemerintah berada di bawah wewenang lembaga tersebut," kata Presiden.

Presiden mencontohkan program prioritas untuk Kementerian Pendidikan yakni pengiriman siswa asal Papua ke sekolah pilihan. Untuk bidang kesehatan, pemerintah berencana membangun pusat kesehatan masyarakat dengan fasilitas lengkap di wilayah perbatasan, serta pelatihan untuk tenaga-tenaga medis terampil. “Dengan program ini diharapkan tingkat kesehatan masyarakat meningkat,” ujarnya.

Adapun untuk Kepolisian dan Kementerian Pertahanan, anggaran akan difokuskan untuk modernisasi alat-alat pertahanan dan kemanan. Jatah anggaran polisi juga sebagian digunakan untuk menambah jumlah personil sebanyak 2.350 orang.

Sedangkan Kementerian Perhubungan dan Pekerjaan Umum betugas meningkatkan konektivitas di dalam negeri. Sejumlah proyek skala besar seperti perluasan bandara dan pelabuhan, pembangunan jalan tol dan rel jalur ganda diharapkan bisa selesai pada tahun depan.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan ketika dikonfirmasi mengenai alokasi tersebut mengatakan, jumlah tersebut memang masih jauh dibawah yang di usulkan, yaitu sekitar Rp 50 triliun. Karena dengan tugas meningkatkan konektivitas dibutuhkan banyak dana seperti pembelian kapal-kapal perintis, pembangunan rel kereta api serta pembangunan dan pengembangan pelabuhan dan bandara perintis.

‘’Karena sudah dialokasikan sebesar itu, tentunya kita akan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk pengembangan sektor transportasi nasional,’’ pungkas Bambang. (JO)