General News

Proyek KPBU Kereta Api Makassar - Parepare Resmi Mendapat Persetujuan Penjaminan Pembiayaan Dari PT. PII

Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Wednesday, 10 October 2018
View:: 397 times

JAKARTA – Pada Senin (8/10) telah ditandatangani komitmen pembiayaan infrastruktur oleh beberapa BUMN di bawah Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Satu proyek KPBU Kementerian Perhubungan yang telah resmi mendapat jaminan pembiayaan proyek melalui PT. Penjaminan Infrastrktur Indonesia (PII) yaitu pembangunan jalur Kereta Api Makassar – Pare Pare.

Hadir menyaksikan penandatanganan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono, Menkominfo Rudiantara dan Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono, pada acara Creative and Innovative Financing: Showcasing Indonesia Model yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan dan menjadi bagian dari kegiatan Annual Meeting IMF – World Bank 2018 di Nusa Dua, Bali Senin (8/10).

Berdasarkan RPJMN 2015-2019, besarnya investasi yang dibutuhkan untuk sektor transportasi diproyeksikan mencapai Rp 2.543 triliun. KPBU menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mencari pendanaan secara kreatif (creative financing), yaitu pembiayaan yang tidak tergantung pada APBN, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia di tengah keterbatasan APBN yang ada. Melalui PT. PII sebagai salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan dapat memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema KPBU.

"KPBU merupakan hal yang baru bagi Kemenhub dan pada saat ini kami sedang dalam tahap penerapan, kedepan proyek-proyek infrastruktur transportasi di dorong untuk menggunakan skema KPBU sehingga target pembangunan infrastruktur transportasi dapat tercapai, " jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono usai menyaksikan penandatanganan, Senin (8/10).

“Di tengah terbatasnya APBN, pemerintah mendorong pembiayaan pembangunan di sektor transportasi yang membutuhkan dana yang cukup besar namun tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satunya yaitu melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU),” tambahnya.

Kemenhub Keluarkan Buku “Transportation Investment Opportunities 2018”


Pada rangkaian pertemuan IMF - World Bank group di Nusa Dua Bali ini, Kementerian perhubungan membawa misi untuk memperkenalkan kerangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha di lingkungan kementerian perhubungan yang dirangkum dalam buku yang berjudul "transportation investment opportunities 2018".

Buku tersebut adalah buku edisi ke 2 yang telah di terbitkan oleh kementerian perhubungan cq Pusat fasilitasi kemitraan dan kelembagaan internasional, yang di dalamnya membahas antara lain, kerangka institusi, kerangka peraturan, kerangka industri dan kerangka proses terkait pelaksanaan KPBU di lingkungan kementerian perhubungan. Tidak hanya itu, buku tersebut juga memaparkan adanya gap pendanaan pembangunan tiap sektor (darat, laut, udara dan ka) dan besaran investasi yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2019.

Pada buku tersebut ditawarkan juga sejumlah proyek investasi sektor transportasi yang antara lain terdiri dari : jalur KA Makassar-ParePare, LRT dan BRT Medan, Tram Surabaya, Bandung Raya Metropolitan monorail development, Kuala namu international airport, Lombok internasional airport, Komodo airport, Soekarno Hatta Internasional Airport 2, Cargo Village Soekarno Hatta International Airport, Pelabuhan Bau Bau Sulawesi Tenggara, Pelabuhan Anggrek Gorontalo, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Kijing, Transit Oriented Development (TOD) poris plawad, TOD Jati Jajar, Proving ground BPLJSKB Bekasi, Jakarta elevated loopline, dan Mass Rapid Transit (MRT) service extension Jakarta- Lebak Bulus.(GDN/RDL/YS/BI)