(Jakarta, 13/07/2011) “Dimungkinkan pemanfaatan pesawat penerbangan haji yang kosong dari Arab Saudi ke Indonesia untuk mengangkut warga negara Indonesia yang overstay di Arab Saudi,” ujar Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara II Jakarta, Rabu 13 Juli 2011.
 
Hal ini merujuk pada hasil pertemuan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama dengan GACA (General Authority of Civil Aviation) Arab Saudi pada tanggal 25 Mei 2011. Dari pembahasan pada rapat tersebut, disimpulkan penggunaan 15-17 empty flight penerbangan haji untuk mengangkut WNI overstayers dari Arab Saudi dan 3 penerbangan diantaranya untuk kepentingan Arab Saudi sendiri. “Dengan demikian perlu ada dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya,” ujar Menhub.
 
Menhub menambahkan dari gambaran hasil pertemuan dengan pihak Arab Saudi, pemanfaatan pesawat ini harus memperhatikan tingkat on time performence dari penggunaan 15-17  empty flight tadi yang berkaitan dengan pihak operator penerbangan. Karena hal tersebut juga akan mempengaruhi pekerjaan slot time bagi operator penerbangan. Penggunaan 15-17  empty flight haji tersebut juga perlu dipertimbangkan biaya-biaya yang diperlukan, antara lain penyediaan jasa catering terhadap pengangkutan penumpang overstayer, pembiayaan jasa ground handling, pembiayaan jasa kebandarudaraan dll. “Sehingga dari pertimbangan tersebut perlu adanya koordinasi dengan perusahaan penerbangan dan pemerintah Arab Saudi. Serta antar kementerian perlu koordinasi lebih lanjut untuk secara teknis melakukan proses pelaksaanannya di lapangan,” tuturnya.
 
Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengatakan, dimungkinkan adanya pemulangan WNI Overstay dari Arab Saudi, karena dari dua fase penerbangan yang berjumlah 564 flight, ada 284 kloter yang akan kembali kosong. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah Arab Saudi, karena waktu yang diberikan pemerintah Arab Saudi untuk berada di bandara  hanya 1 jam. “Apabila melebihi 1 jam kita akan kena penalty. Dan waktu 1 jam itu kita gunakan untuk mengisi bahan bakar, mengangkut katering dll, sehingga agak mustahil untuk mengangkut penumpang. Untuk itu diperlukan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi lebih lanjut” katanya. (HH)